Kadin dan 6 Serikat Buruh Sepakat Akhiri Polemik soal UMP

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama enam konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia menggelar petemuan membahas muara polemik keduanya. Hasilnya, keduanya sepakat akan membicarakan kesejahteraan buruh kedepannya.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, melalui dialog sosial ini kesejahteraan merupakan tanggung jawab semua pihak.

"Kita bicara gima a kesejahteraan buruh, karena bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk hadirnya kesejahteraan," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Dialog antara pengusaha dan buruh ini juga disebut Arsjad bukan cuma sebagai seremonial. Artinya, akan ada langkah lanjutan yang akan dilakukan.

"Bukan cuma seremonial, tapi kita bersama mebangun rumah, rumah yang namanya kesejahteraan antara pengusaha dan buruh, untuk bicara dialog untuk membangun Indonesia kedepan," terangnya.

"Kita bicara roadmap untuk melihat Indonesia di 2045 dari pekerja, bagaimana ini bisa kita bangun bersama," imbuh Arsjad.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nena Wea menyampaikan, dialog ini jadi bukti buruh bisa membuka forum. Artinya, bukan hanya dicitrakan selalu yang menggelar aksi demonstrasi.

"Kita ga cuma bahas Upah Minimum Provinsi (UMP) tapi kesejahteraan buruh. Kita akan uji tes pekerja minimal sebulan sekali. Kadin bersama konfederasi pekerja buruh ini tatanan baru dari dunia ketenagakerjaan. Kita berharap kita bisa membangun kesejahteraan bersama. Buruh tidak bisa apa apa tanpa perusahaan begitu pun sebaliknya," kata dia.

Enam konfederasi yang menghadiri dialog ini diantaranya, KSPSI- Andi Gani, KSPSI - Yorrys R., KSPI Said Iqbal, KSBSI - Rosita S., K Sarbumusi - Syaiful B., dan KSPN - Ristadi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Hadir dalam kesempatan ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi pertemuan ini. Ia menilai, ini jadi langkah baru guna mencapai cita-cita besar Indonesia.

"Ada sebuah cita-cita besar bagaimana kita pastikan ekonomi Indonesia jadi kelas dunia yaitu 2030 nomor 7 dan 2045 nomor 5. Ga akan mungkin ini diimbangi kesejahteraan redistribusi kekayaan," katanya.

Ia menilai, guna mencapai negara yang sejahtera, perlu ada keterlibatan dari buruh atau kelas pekerja. Serta Kadin yang bisa mengambil langkah besar ini.

"Tentu harapan yang ingin kita bangun tingkat nyata apakah pokja di mikro dan makronya bisa dibuat roadmap, roadmapnya harus ada," terangnya.