Transisi Energi Perlu Didukung Harga Bahan Bakar Kompetitif

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah ingin transisi energi terwujud untuk menekan emisi. Hal perlu di dorong oleh sejumlah upaya. Salah satunya adalah membuat harga energi ramah lingkungan mampu bersaing dengan fosil.

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mengatakan, untuk mewujudkan transisi energi bisa dilakukan dengan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga masyarakat mulai beralih menggunakan kendaraan dengan energi yang lebih murah dan ramah lingkungan.

"Ini penting dalam kerangka mendukung mandat Presidensi G20 pada Presiden Joko Widodo dan komitmen COP26 untuk menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan," kata Defiyan, di Jakarta, Sabtu (15/1/2021).

Menurutnya, penyesuaian harga BBM juga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pertamina berinvestasi meratakan penyaluran BBM ke masyarakat yang ke daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

"Jika tidak ada penyesuaian tentu akan menghambat aksi korporasi BUMN Pertamina dalam mencari sumber pembiayaan ekonomis dan membayar kewajiban kepada pihak ketiga," ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dia mengungkapkan, pada 18 September 2021 PT. Pertamina (Persero) melalui PT. Pertamina Patra Niaga, atau Sub Holding Commercial & Trading memang telah menaikkan dua produk BBM nonsubsidi yaitu Pertamax Turbo dan Pertamina Dex.

Pertamax Turbo (RON 98) yang semula harganya Rp9.850 per liter dinaikkan menjadi Rp12.300 per liter, berarti terdapat perubahan sejumlah Rp2.450 atau sebesar hampir 25 persen. Sedangkam Pertamina Dex (CN 53) yang semula harganya Rp10.200 per liter menjadi Rp 11.150 per liter atau mengalami perubahan harga sejumlah Rp950 setara 9,3 persen.

Namun, untuk produk BBM jenis lain seperti Pertalite dan Pertamax RON 92 tidak mengalami perubahan, dan mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan pada jenis BBM non subsidi tersebut, padahal konsumsi Pertalite mencapai 70 persen dari total jenis BBM yang diperjualbelikan.

"Ketiadaan penyesuaian harga BBM ini tentu akan berpengaruh dengan kebijakan subsidi energi dan transisi energi yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo," tuturnya.