Kasus Covid-19 Omicron Naik, Pemerintah Bergegas Ambil Langkah Ini

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia telah melihat kenaikan kasus Covid-19 Omicron. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa mayoritas kasus Omicron terjadi di Jawa Bali, terutama di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Wilayah DKI Jakarta juga disebut-sebut bakal menjadi penyumbang kasus covid-19 Omicron tertinggi secara nasional.

"Kenaikan kasus Omicron di Jawa Bali juga terlihat pada Provinsi Jabar dan Banten. Hal tersebut didorong karena wilayahnya yang masih masuk algoritma wilayah Jabodetabek," kata Menko Luhut, dalam konferensi pers daring pada Minggu (16/1/2022). 

Berikut sederet respons dan imbauan pemerintah terhadap naiknya kasus COVID-19 Omicron: 

Pemerintah akan perketat PPKM mikro di Jabodetabek

Karena meningkatnya kasus Covid-19 Omicron lewat transmisi lokal, pemerintah mengumumkan akan memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. 

"Oh iya diperketat. Cuma cara kerja secara teknis seperti apa, secara garis besar tadi itu, ini kan konsentrasinya banyak di Jakarta dan daerah-daerah aglomerasi, di daerah itu," kata Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi lewat virtual, dikutip Senin (17/1/2022).

Masduki menyampaikan, salah satu langkah yang diperhatikan adalah dengan menggalakkan vaksinasi Covid-19 di Jabodetabek. 

Hal ini dikarenakan varian Omicron yang tetap dapat menular meski masyarakat sudah menerima dua dosis vaksin.

"Terutama daerah-daerah misalnya seperti Bogor, Bekasi, atau pun misalnya daerah Banten, di daerah pedalaman masih banyak yang belum itu untuk vaksinasi juga akan dimasifkan dan akan melibatkan TNI dan Polri," jelasnya.

Masyarakat dihimbau batasi mobilitas

Dalam mencegah lonjakan Omicron, Menko Luhut juga meminta masyarakat untuk mulai membatasi mobilitas dan tak melakukan aktivitas berkumpul. 

"Tidak ada salahnya kita mulai membatasi dan menahan mobilitas keluar rumah serta aktivitas berkumpul yang tidak perlu. Ini saya ulangi, kalau tidak perlu kumpul-kumpul, tidak usah kita kumpul," jelas Luhut dalam konferensi pers.

Menko juga menyarankan agar perkantoran kembali menerapkan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah, apabila masih mampu mencapai tingkat produktifitas. 

"Saya mengimbau opsi tersebut bisa diambil hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga kasus tetap terkendali," tegasnya.

Hindari Perjalanan ke Luar Negeri

Selain itu, Pemerintah juga meminta masyarakat membatasi perjalanan ke luar negeri di tengah merebaknya kasus Covid-19 varian Omicron. Himbauan ini pun tak terkecuali bagi pejabat Pemerintah.

"Presiden meminta kita seluruh masyarakat dapat membatasi diri pergi ke luar negeri. Hanya kalau betul-betul perlu saja pergi ke luar negeri," jelas Menko Luhut.

Lanjut dia, Presiden Jokowi juga telah dilarang untuk bepergian ke luar negeri selama tiga minggu ke depan.

"Pejabat pemerintah malah sudah dilarang untuk pergi ke luar negeri untuk 3 minggu ke depan ini," tegas Luhut.

Selain itu, ia juga mengimbau seluruh kementerian dan lembaga agar meminimalisasi kegiatan offline atau luring.

Menko Luhut juga meminta perkantoran mengatur secara mandiri kapasitas, dalam mencegah penyebaran COVID-19 Omicron.

Hal ini, kata dia, bisa dilakukan dalam dua minggu kedepan. 

"kami menghimbau kalau di kantor tak perlu seratus persen tak usah seratus persen yang hadir, jadi diatur saja lihat situasinya apakah dibikin 75 persen untuk 2 minggu kedepan itu saya kira bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing," tuturnya dalam konferensi pers, Minggu (16/1/2022).

"Khususnya kantor, kalau industri saya rasa gak masalah," katanya.

Langkah mitigasi

Menko Luhut mengatakan pemerintah tetap akan melakukan sejumlah mitigasi untuk menghalau perkembangan kasus Omicron.

"Namun pemerintah akan melakukan mitigasi peningkatan kasus yang terjadi agar lebih landai daripada negara lain. sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita," jelas Menko Luhut.

Langkah-langkah yang akan dilakukan, diantaranya termasuk penegakan protokol kesehatan dan akselerasi vaksinasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

"itu sangat penting dan pengetatan mobilitas akan kita jadikan sebagai opsi terakhir untuk dilakukan," terangnya.