Perombakan PLN Bukan Liberalisasi Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir akan membentuk Subholding PLN sesuai dengan arah bisnis yang dimilikinya. Salah satunya akan membentuk PLN Pembangkit yang akan menggabungkan seluruh entitas pembangkitan listrik.

Ia menegaskan, langkah Kementerian BUMN merombak PLN bukan sebatas langkah upaya liberalisasi listrik. Bahkan, ia menyebut langkah itu diambil untuk memastikan pelayanan sektor kelistrikan berjalan lebih baik.

“yang tentu transformasi PLN ini bukan berarti yang sering kadang-kadang dipikirkan oleh banyak pihak seakan-akan kita mau meliberalisasikan daripada kepentingan nasional, tidak,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (19/1/2022).

Ia menyebut telah melakukan rapat koordinasi dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury, dan perwakilan dari Kementerian ESDM. Saat ini, seluruh dunia tengah dihadapkan dengan kesulitan terkait rantai pasok. Dengan begitu, langkah merombak PLN adalah salah satu solusinya guna merapikan roadmap di Indonesia.

“Justru ini kita mau mengtranformasi untuk memastikan pelayanan kelistrikan buat masyarakat lebih baik sehingga ditargetkan oleh pemerintah listrik masuk desa dipastikan sesuai dengan target,” imbuhnya.

Namun, di saat yang bersamaan, pihaknya juga memastikan penciptaan listrik berasal dari berbagai sumber baik dari fosil atau energi terbarukan. Potensi sumber daya alam energi baru terbarukan seperti angin, matahari, geothermal itu sebauh yang menurut Erick bisa dilakukan. Apalagi Indonesia memiliki target karbon netral pada 2060.

“Nah kompleksitas ini yang harus dilakukan seirama, tidak bisa kita melayani dengan baik tetapi harga listrik naik terus karena energi terbarukan lebih mahal,” katanya.

“Tetapi konteks lain juga, kita juga melihat bagaimana sumber daya alam kita yang sudah selama ini menjadi sumber listrik dunia karena batu bara itu tidak boleh hilang karena jangan sampai devisa kita hilang,” imbuhnya.

Mengacu data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus hingga USD34 Miliar. Jika dicermati, devisa terbesarnya selain kelapa sawit adalah batu bara.

“Lalu bagaimana caranya? Kita kembali lagi ada matahari, geothermal, angin, air yang di banyak negara belum tentu punya sebanyak itu,” kata Erick Thohir.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Senada dengan Menteri Erick, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menekankan langkah transformasi bisnis yang dilakukan di perusahaan yang dipimpinnya itu bukan merupakan langkah liberalisasi.

“Saya sebagai Dirut ingin mengulangi bahwa dampak penting BUMN adalah bukan dari proses liberalisai dari proses kelistrikan,” katanya.

Namun menurut arahan Menteri Erick kepadanya, dalam merespons tantangan teknologi, krisis energi dan peluang sumber daya yang melimpah di Indonesia perlu membawa perubahan.

“PLN harus merubah dari organisasi yang lambat yaitu organisasi yang izin prosesnya kompleks menjadi suatu organisasi yang lincah dan dinamis yang mampu mengubah tantangan ini menjadi suatu perubahan,” ujarnya.

Dengan demikian, pihaknya akan segera memetakan langkah-langkah, progres dan mappingnya. Termasuk dari segi organisasi menjadi organisasi yang baru. Kemudian, PLN juga perlu melakukan pelaporan progres.

“Kami ada project manajemen office yang berjalan harian kemudian kami melaporkan 2 minggu sekali dimana tujuan dari Pak Menteri adalah at the end of year di akhir tahun ini digitalisasi baik itu dari nikel maupun operasional,” katanya.