Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

OJK Berencana Larang Perusahaan Pembiayaan hingga Fintech Pakai Jasa Debt Collector

Dasar pertimbangan OJK untuk melaranng keberadaan debt collector karena statusnya yang menjadi mitra perusahaan pembiayaan mayoritas adalah outsourcing.

oleh Liputan6.com diperbarui 11 Feb 2022, 11:14 WIB

Diterbitkan 11 Feb 2022, 11:14 WIB

Viral Ibu-ibu Tak Turun dari Motornya saat Disita Debt Collector, Diangkut Tiga Orang

Ibu-ibu ini diangkut bersama motornya oleh 3 orang debt collector. (Sumber: Instagram/@cetul.22)

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji untuk menyusun aturan yang melarang perusahaan pembiayaan multifinance (leasing) hingga fintech memakai jasa penagih utang (debt collector).

Hal ini diungkapkan langsung Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. "Kami tengah berpikir bahwa penagihan dengan menggunakan debt collector ini akan kami kaji ulang. Bisa-bisa akan kami larang," kata dia dalam Webinar Pinjaman Online Legal atau Ilegal di Jakarta, Jumat (11/2/2022).

Dasar pertimbangan OJK untuk melaranng keberadaan debt collector karena statusnya yang menjadi mitra perusahaan pembiayaan mayoritas adalah outsourcing. Atau mereka merupakan pekerja yang berada di bawah perusahaan berbeda dengan perusahaan tempatnya bekerja.

Hal ini yang membuat OJK kesulitan dalam menindak laporan terhadap debt collector nakal yang kerap meneror hingga melakukan kekerasan nasabah gagal bayar.

"Karena debt collector ini outsourcing yang kadang kadang ini sulit kita melacak," ungkapnya.

Tagih Langsung

Kepala OJK Wimboh Santoso menyampaikan paparan dalam pertemuan dengan pimpinan bank umum Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Nantinya, OJK akan meminta perusahaan pembiayaan yang langsung melakukan proses penagihan atau tidak lagi untuk menggunakan jasa debt collector.

Tujuannya untuk menjamin keselamatan nasabah dan meningkatkan kualitas layanan perusahaan pembiayaan.

"Sehingga, (perusahaan pembiayaan) yang berizin bisa memberikan manfaat kepada masyarakat lebih besar lagi, dengan suku bunga atau bagi hasil yang lebih murah, service yang lebih bagus, dan etika (penagihan) yang lebih baik ke depan," ujar Wimboh.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓