Perajin Tahu dan Tempe Mogok Produksi, Pengamat: Ini Seperti Dejavu

Liputan6.com, Jakarta - Para perajin tahu dan tempe akan melakukan aksi mogok produksi pada 21 hingga 23 Februari 2022 sebagai tindakan protes akan naiknya harga kedelai. Aksi ini pernah dilakukan juga pada awal 2021 atau setahun lalu. 

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan, mogok kerja perajin tahu dan tempe karena harga kedelai naik ini selalu terjadi setiap tahun. Menurutnya, pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk mengendalikan harga kedelai.

"Ini seperti deJavu, apa yang terjadi dengan kedelai saat ini sama dengan di posisi Januari 2021," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Minggu (20/2).

Apalagi kenaikan harga kedelai juga dipicu inflasi yang terjadi di Amerika Serikat, negara sumber impor kedelai Indonesia. Tak hanya itu, beban biaya logistik selama pandemi jadi bengkak.

Faktor lainnya, pemanfaatan kedelai sebagai pengganti dari minyak sawit di luar negeri. Kenaikan harga sawit nyatanya berdampak pada beralihnya masyarakat di Amerika Serikat, Amerika Latin hingga Eropa mencari alternatif minyak nabati. Pilihan pun jatuh pada kedelai atau dikenal dengan istilah soybean oil.

"Mereka mencari alternatif soybean oil sebagai alternatif minyak nabati lainnya," kata dia.

Selain itu, saat ini permintaan kedelai dari China meningkat signifikan. Di China, kedelai tidak hanya dikonsumsi manusia, melainkan digunakan untuk pakan ternak.

"Jadi ini semuanya karena faktor eksternal yang bermain," katanya.

Di sisi lain, Indonesia sangat ketergantungan terhadap impor kedelai karena kebutuhannya yang tinggi. Sementara sampai saat ini belum ada upaya serius pemerintah untuk melakukan substitusi impor kedelai. Tujuannya untuk mendorong produksi kedelai nasional, peningkatan mutu dan kualitas, serta peningkatan dari jumlah produksi setiap tahunnya.

"Ini tidak ada upaya maksimal ke sana, jadi ketergantungan impor," kata dia.

Sehingga apa yang terjadi di negara penghasil kedelai, akan berdampak sangat signifikan terhadap keberlangsungan pengrajin tahu dan tempe di Tanah Air.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Namun, bukan berarti pemerintah tidak bisa mengambil tindakan atau mencarikan solusi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, meminta para importir untuk membuat kontrak kerjasama jangka panjang kepada produsen kedelai di luar negeri. Cara ini dianggap bisa membuat harga kedelai lebih stabil.

"Panggil semua importir kedelai untuk menekan produsen menjadi kontrak jangka panjang sehingga stabilitas harga kedelai ini bisa terjamin," kata dia.

Bhima menyebut, selama ini importir dengan produsen kedelai di luar negeri meneken kerjasama jangka pendek. Akibatnya risiko fluktuasi harga kedelai tidak bisa terhindarkan.

"Jadi jangan hanya kontrak jangka pendek. Kontrak jangka panjang bisa meminimalisir terjadinya fluktuasi harga bahan baku kedelai," sambungnya.

Solusi lainnya, dengan memberikan subsidi kepada para pengrajin tahu dan tempe. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah para pengrajin mogok produksi. Mengingat tahu dan tempe merupakan sumber alternatif protein yang terjangkau bagi masyarakat kelas bawah.

"Berikan mereka subsidi, cari jalan keluarnya kasih subsidi karena tahu tempe ini alternatif protein yang paling terjangkau lapisan masyarakat ke bawah," katanya.

Pemerintah juga harus memastikan agar tidak ada penimbunan atau manipulasi dari importir kedelai. Apalagi dalam beberapa bulan kedepan memasuki momentum bulan puasa dan lebaran.

Kondisi ini bisa diperparah kalau terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah. Termasuk juga rencana tapering off di negara maju yang bisa membuat biaya impor meningkat signifikan.

"Sekarang saja, ketika rupiah stabil harga kedelai sudah mahal. Apalagi ketika terjadi lonjakan atau depresiasi nilai tukar rupiah, harga kedelai akan melonjak signifikan. Jadi stabilitas nilai tukar ini juga menentukan stabilitas harga kedelai impor," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com