Liputan6.com, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat 98 persen UMKM terdampak pandemi. Padahal, UMKM merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/ Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, banyak UMKM mengalami masalah selama pandemi Covid-19. Diantaranya sulitnya mengatasi distribusi dan kesulitan memperoleh bahan baku.
"UMKM akan jadi salah satu bantalan pemulihan ekonomi di 2022, dimana dampak dari pandemi Covid-19 ini ternyata 98 persen UMKM mengalami permasalah diferensiasi dan supplier," katanya dalam Forum Ekonomi Merdeka: Indonesia Bangkit 2022, Senin (28/2/2022).
Advertisement
"Antara lain karena berkurangnya distribusi dan juga kesulitan memperoleh bahan baku," imbuh Amalia.
Atas permasalah tersebut, Bappenas mendukung sejumlah upaya pemulihan para pelaku UMKM. Mulai dari subsidi bunga dan restrukturisasi kredit, hingga melakukan pendampingan.
"(Kemudian) perluasan layanan, pendampingan pelatihan dan juga bantuan produktif usaha mikro dan satu lagi tentunya selain pemulihan UMKM juga didorong untuk meningkatkan nilai tambah yang melalui berbagai program," katanya.
Diantaranya, pengembangan potensi UMKM terpadu berbasis wilayah peningkatan kemampuan digital UMKM. Lalu, dengan pengembangan ruang produksi bersama bagi sentra UMKM.
"Kita memiliki ruang lingkup yang akan dilakukan untuk mendorong produktivitas maupun nilai tambah dari UMKM antara lain kurasi dan standarisasi produk, ini juga membantu perluasan akses pasar dan kewirausahaan," terangnya.
Kemudian penyediaan akses pasar, pendampingan Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM, serta regulasi dan pendataan UMKM.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan UMKM sebagai mayoritas penopang pertumbuhan ekonomi mampu bangkit dari dampak negatif pandemi Covid-19.
Baca Juga
Â
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Target Pertumbuhan Ekonomi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi di 2022, untuk mengembalikan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country). Yakni, berkisar 5,2 sampai 5,5 persen baik secara nasional maupun wilayah.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/ Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, target pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut diatur Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021
Perpres ini telah terbit pada tanggal 31 Desember 2021," katanya dalam acara Forum Ekonomi Merdeka - Indonesia Bangkit 2022 di Jakarta, Senin (28/2/2022).
Amalia menyatakan, Program pertama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi di tahun ini ialah dengan mengurangi gap pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Bappenas mencatat, ada dua provinsi yang masih mengalami kontraksi hingga akhir 2021, yakni Papua Barat dan Bali.
Advertisement