Sri Mulyani Bangga, Indonesia Jago Jinakkan Inflasi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu menekan inflasi dibanding negara-negara lain di dunia, di masa pandemi covid-19 ini.

Hal itu disampaikan Menkeu dalam Indonesia PPP-Day Plenary Session - Quality Infrastructure Investment for Sustainable and Inclusive Growth, Senin (28/3/2022).

Menkeu menyampaikan, pandemi covid-19 memberikan dampak yang luar biasa, dan ini telah mengubah kegiatan-kegiatan ekonomi di dunia. Dimana selama 1,5 tahun pandemi, Pemerintah berupaya untuk pulih bersama, tidak hanya dari segi kesehatan juga dari segi ekonomi.

Di satu sisi, berbagai varian-varian omicron masih muncul, tetapi Indonesia mampu mengatur konsekuensi dari perkembangan pandemi tersebut. Kendati begitu, meski di tengah adanya pertumbuhan omicron, pemulihan ekonomi juga perlu terus dilakukan dan diakselerasi.

“Di Indonesia kita masih bisa menekan tingkat inflasi, sebagai dampak pandemi covid-19. Indonesia bersama dengan negara-negara lain di dunia ini telah menggunakan kebijakan yang ada khususnya di bidang fiskal, makro dan kebijakan finansial yang ada,” kata Menkeu Sri.

Menurut Sri, dampak yang telah dihadapi oleh berbagai negara dalam bentuk inflasi yang tinggi, seperti yang dialami Amerika Serikat, Eropa dan lainnya, telah membuat mereka untuk mengadopsi kebijakan moneter yang lebih ketat lagi.

“Dan ini menciptakan kerumitan dalam proses pemulihan bagi banyak negara di dunia ini,” ujarnya.

Namun, Indonesia terus berupaya untuk bekerja keras untuk menavigasi dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Tantangan ini baik di bidang kesehatan dampak dari pandemi covid-19, maupun dari situasi geopolitik, dan lingkungan kebijakan yang makin menantang.

Hal itu dibuktikan dengan komitmen Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang kembali mengalokasikan Rp 455,62 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2022. Jumlah anggaran ini turun dari tahun 2021 yang mencapai Rp 744,77 triliun.

“Kami alokasikan Rp 455 triliun untuk mendukung recovery atau pemulihan, dan intervensi yang kuatlah membantu menciptakan kesempatan kerja dan juga membantu ekonomi yang ada dan mencegah masyarakat menuju kemiskinan,” pungkasnya.