Dirjen Anggaran: BLT Minyak Goreng Bukan untuk Kendalikan Inflasi

Liputan6.com, Jakarta - Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng bukan untuk mengendalikan inflasi, melainkan merespon terhadap inflasi yang terjadi, supaya menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat yang miskin.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, dalam konferensi pers BLT Minyak goreng, Kamis (8/4/2022).

Sehingga dengan adanya program BLT minyak goreng ini, masyarakat bisa merespon secara layak terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng.

“Kita memerlukan program lain untuk mengendalikan inflasi itu sendiri,” kata Isa.

BLT minyak goreng akan diberikan sebesar Rp 100.000 setiap bulan (April, Mei, Juni) yang diserahkan sekaligus dengan total nilai Rp 300.000 pada April 2022. Pencairan BLT minyak goreng akan dilakukan mulai tanggal 4 sampai 21 April 2022.

Dia menegaskan, Pemerintah tidak asal membuat program bantuan sosial untuk masyarakat. Meskipun program BLT minyak goreng ini berlangsung 3 bulan saja, tidak menutup kemungkinan program ini akan dilanjutkan. Namun, keputusan itu akan berlanjut setelah Pemerintah melakukan evaluasi.

“Kita mencoba merespon ini secara tepat bukan menyelenggarakan secara tidak terukur. Oleh karena itu, kita lihat saat ini memang tiga bulan April, Mei, Juni ini, kita lihat apakah kemudian nanti apakah sudah cukup merespon kenaikan harga-harga yang terjadi, dan kita akan mengevaluasi kembali,” katanya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian global dan domestik masih diselimuti dengan ketidakpastian. Karena itu, Pemerintah terlebih dahulu akan mempertimbangkan dengan matang dalam merespon apakah ke depan program BLT minyak goreng akan diperpanjangan atau tidak.

Diketahui, Pemerintah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun untuk 20,65 juta orang bagi penerima BLT minyak goreng yang juga tahun 2022 ini menerima bantuan PKH dan bansos pangan.

Kemudian untuk program untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) makanan, akan diberikan kepada 2,5 juta orang dengan jumlah anggaran yang disiapkan sebesar Rp 0,75 triliun atau Rp 750 miliar. Sehingga total BTL minyak goreng ini teralokasi sebesar Rp 6,9 triliun.

“Kita ingin memastikan anggaran-anggaran tambahan ini, semuanya kita kategorikan sebagai anggaran PEN karena basisnya yaitu bansos pangan dan BTPKLWN itu program PEN. Jadi sudah ada,” pungkasnya.

Adapun mekanisme penyaluran BLT minyak goreng akan dilakukan secara tunai langsung kepada penerima, dan pemberian bantuan dilakukan secara terorganisir setiap desa kelurahan sesuai dengan daftar jumlah bantuan sosial yang totalnya 20,65 juta orang.

“Penyaluran akan digunakan mekanisme langsung dengan menggunakan jasa PT Pos, sesuai dengan arahan presiden pada awal rapat,” jelas  Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat.

BLT minyak goreng akan diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulan (April, Mei, Juni) yang diserahkan sekaligus dengan total nilai Rp300.000 pada April 2022. Pencairan BLT minyak goreng akan dilakukan mulai tanggal 4 sampai 21 April 2022.

“Kemarin sepertinya tanggal 7 April launchingnya ,sehingga persiapan-persiapan telah juga dilakukan bahkan Kementerian sosial juga telah melakukan proses untuk memastikan penerima manfaat dari BLT minyak goreng.

Proses penganggaran ini bisa dilakukan percepatan, karena Pemerintah memasukkan program BLT minyak goreng ini sebagai bagian dari program Bansos pangan.

Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden, penyaluran BLT minyak goreng ditargetkan selesai paling lambat 1 minggu sebelum lebaran 2022.

“Yang penting kita bisa menjalankan arahan bapak Presiden, bahwa kita bisa segera menyalurkan pada bulan Ramadhan ini, dan seminggu sebelum Idul Fitri kita sudah menuntaskan penyaluran tersebut,” pungkas Harry Hikmat.