Daya Saing RI Keok dari 5 Negara ASEAN, Sri Mulyani: PR Kita Banyak!

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, peran Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Autority (INA) penting dalam upaya pembiayaan proyek strategis nasional. Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, dia mengakui, rangking competitiveness atau daya saing Indonesia masih lebih rendah dibanding 5 negara ASEAN.

"Dengan pembangunan infrastruktur dan jalan tol yang begitu banyak, rangking competitiveness Indonesia masih relatif lebih rendah dari negara ASEAN 5. Kami pahami PR kita masih sangat banyak," katanya, Jakarta, Kamis (14/4).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2024 kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp 6.445 triliun. Sementara itu, APBN dalam hal ini menyediakan sebesar Rp2.385 triliun atau 37 persen dari kebutuhan.

"Ini belum saat negara hadapi shock pandemi. Dimana dana APBN tepaksa dan dipaksa pindah prioritas ke masalah kesehatan, bansos dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, untuk meneruskan pembangunan tidak mungkin terus menerus bergantung pada APBN. Peran APBN jelas penting dan swasta diperlukan, untuk itu Kemenkeu terus melakukan reformasi fiskal.

"Di mana kita terus memperbaiki sisi penerimaan baik pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak. Belanja makin berkualitas belanja baik di pusat, daerah dan sisi pembiayaan prudent dan inovatif," jelasnya.

Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara terus melakukan transformasi menjaga kesehatan APBN sesudah melakukan tugas sangat berat menangani dampak pandemi.

Pengelolaan keuangan negara terus ditingkatkan termasuk melakukan berbagai inovasi dukung peranan BUMN dan peranan swasta.

"APBN meski sangat penting tidak mungkin bekerja sendiri. BUMN memiliki kontribusi sangat penting meski juga saat BUMN harus lakukan fungsi pembangunan dibutuhkan injeksi modal pemerintah melalui APBN," tandas Sri Mulyani.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menteri keuangan Sri Mulyani meminta kementerian dan lembaga lebih bijak mengelola belanja negara. Menurutny, ada kementerian/lembaga yang kukuh meminta anggaran. Padahal realisasi belanjanya rendah atau menurun dari tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran (PA) Tahun 2022, Rabu (13/4).

"Apalagi level pimpinan, head lainnya, kalau tahun lalu dapat 100 ya kalau tahun ini begitu dipotong sedikit rasanya runtuh dunia, ini mungkin pada saat waktu yang sama. 5 tahun berturut-turut penyerapannya seperti ini, tetapi mereka tetap ngotot mintanya 100," jelasnya.

Berkaca dari kondisi itu, dia meminta kementerian atau lembaga untuk merancang anggaran belanja secara baik dan benar. Sebab, masih banyak kementerian lembaga yang menyusun belanja hanya berpatokan pada tahun-tahun sebelumnya.

"Ada kementerian lembaga yang kualitas untuk mendesain-nya masih harus diperbaiki. Jadi mereka biasanya meminta anggaran karena memang tahun lalu dapatnya sekian, ya tahun ini dapatnya sekian plus dikit, modifikasi kiri-kanan," katanya.

Sri Mulyani mengingatkan, kementerian lembaga harus mempersiapkan dan mendesain betul-betul anggaran yang diterima. Terutama mengenai output, outcome yang akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan perekonomian Indonesia.

"Desain dari anggarannya betul-betul pada pencapaian output, outcome, yaitu berarti berhubungan dengan indikator pembangunan tadi kualitas sumber manusia kita, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial belanja infrastruktur dan juga belanja-belanja lainnya yang sangat besar," tandasnya.

Perang Rusia-Ukraina tidak hanya membawa dampak negatif bagi kedua negara tetapi juga bagi seluruh dunia. Berbagai lembaga bahkan merevisi sejumlah target perekonomian dan mewaspadai kenaikan inflasi akibat naiknya sejumlah harga komoditas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, inflasi Indonesia masih terkendali pada 2,64 persen hingga Maret 2022. Namun, hal ini tetap diwaspadai mengingat belum adanya tanda-tanda berakhirnya tekanan global.

"Sejumlah risiko tekanan yang berasal dari kondisi global akan berpotensi mempengaruhi dari sisi inflasi, cost of fund dan kinerja perekonomian. Oleh karena itu, KSSK tetap mewaspadai dan pantau stabilitas sistem keuangan untuk tetap terjaga," ujarnya, Jakarta, Rabu (13/4).

Sri Mulyani melanjutkan, inflasi Indonesia pada Maret 2022 terkendali pada 2,64 persen year on year, didukung oleh masih cukup terkendali sisi penawaran di dalam respons kenaikan permintaan dan juga tetap terkendali ekspektasi inflasi.

"Kemudian, stabilitas nilai tukar rupiah dan respons kebijakan pemerintah terutama dalam jaga barang-barang yang diatur pemerintah," katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan berupaya memperkuat koordinasi dalam merespons kondisi perekonomian global.

"KSSK akan terus perkuat koordinasi dan pantau bersama termasuk merespons melalui kebijakan terkoordinasi dan sinergi di dalam juga pemulihan ekonomi nasional di dalam hadapi gejolak dan dinamika kondisi global yang sangat tinggi," tandas Sri Mulyani. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatii memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2022 berada dalam rentang 4,5 persen sampai 5,2 persen.

Dengan demikian, secara keseluruhan tahun akan mencapai antara 4,8 hingga 5,5 persen.

"Kami dari Kemenkeu memperkirakan kuartal I-2022 mencapai 4,5 hingga 5,2 persen dan keseluruhan tahun 4,8 hingga 5,5 persen," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi saat ini masih dipengaruhi oleh tekanan eksternal yaitu perang Ukraina dan Rusia. Selain itu juga asa perubahan kebijakan moneter negara-negara maju.

"Ekspektasi yang tadinya positif terhadap pemulihan ekonomi global seiring meredanya Covid-19 tertahan atau mengalami tekanan karena eskalasi dari kondisi perang yang terjadi di Ukraina sejak tanggal 24 Februari 2022," jelasnya.

Adapun Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menurunkan proyeksi perekonomian global menjadi 3,5 persen dari 4,5 persen. Kemudian Bank Dunia juga menurunkan proyeksi untuk perekonomian Asia Pasifik dari 5,4 persen menjadi 4 hingga 5 persen.