Presidensi G20 Indonesia Bisa Perkuat Kolaborasi Nelayan Antarbangsa

Liputan6.com, Jakarta - Presidensi G20 Indonesia berperan penting untuk membangun dan memperkuat sektor kelautan. Presidensi G20 Indonesia harus bisa memperkuat kolaborasi nelayan antarbangsa.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, dalam memegang peran Presidensi G20, Indonesia perlu mengajak seluruh anggota G20 berkolaborasi sehingga bisa mengangkat harkat dan martabat kalangan nelayan.

"Jalin kerja sama antarbangsa (di antara nelayan dari berbagai kebangsaan)," kata Abdul Halim dikutip dari Antara, Minggu (15/5/2022). 

Menurut dia, jalinan kerja sama serta sinergi perlu dilakukan dengan berdasarkan keragaman kelebihan yang dimiliki nelayan dan pelaku usaha perikanan domestik atau di dalam negeri.

Selain itu pemerintah juga selayaknya dengan cermat memperhatikan detail dalam menegosiasikan setiap lembar kesepakatan kerja sama yang akan diberlakukan.

"Terlebih apabila menyangkut kelemahan yang dimiliki oleh nelayan dan pelaku usaha perikanan di dalam negeri," katanya.

Seperti diketahui, G20 yang merupakan forum global dari 19 negara dan satu kawasan Uni Eropa, berkontribusi kepada 80 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia, 75 persen perdagangan internasional dan 60 persen populasi dunia.

Dengan demikian, kebijakan yang ditelurkan dalam G20 juga dapat saja berimbas kepada kondisi kesehatan samudera di bumi.

Selain itu dalam laman www.g20-insights.org, juga disebutkan bahwa G20 merupakan wadah yang harus menginisiasi tata kelola kesamuderaan atau kelautan, serta memastikan adanya dialog, strategi, dan kerja sama regional guna memastikan investasi dan pertumbuhan yang terkait dengan kelautan dapat berkelanjutan dan membuka potensi penuhnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dalam pernyataannya Presiden Joko Widodo mengatakan Presidensi G20 Indonesia akan mengangkat mengenai pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan juga penanganan sampah laut.

Presiden Jokowi menekankan Indonesia siap bermitra dengan semua pihak untuk mewujudkan ekosistem laut yang berkelanjutan. Kepala Negara juga menjelaskan bahwa di tingkat domestik, Indonesia juga telah mengambil berbagai terobosan untuk mengelola lingkungan laut secara berkelanjutan.

Sejumlah langkah terobosan itu antara lain adalah kebijakan penanganan ikan secara terukur dan berbasis kuota yang didukung sistem pengawasan berbasis teknologi, pengembangan kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan, serta pelestarian komoditas kelautan bernilai ekonomi tinggi.

Terkait kinerja nelayan, sebagaimana diwartakan, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) M Zaini Hanafi menjamin pengurusan perizinan perikanan tangkap cepat dan mudah sehingga nelayan dan pelaku usaha dapat memprosesnya di mana pun dan kapan pun karena layanan perizinan terbuka 24 jam.

Untuk diketahui, masyarakat di Tanah Air tengah menanti pergelaran acara KTT G20 tahun 2022 ini di Bali pada Oktober-November 2022. Terbaru, pemerintah menunjuk Maudy Ayunda juru bicara untuk Presidensi G20 Indonesia.

Penunjukkan itu diumumkan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Komunikasi (Menkominfo) Jhonny G Plate.

Penunjukkan Maudy Ayunda kemudian membuat sebagian masyarakat masyarakat ingin mengetahui peran besar yang sedang dijalankan Indonesia sebagai presidensi G-20.

Lantas, apa itu G20? dan bagaimana forum ekonomi utama dunia itu terbentuk?

Dikutip dari laman Sherpa G20 Indonesia, Jumat (1/4/2022) G20 adalah kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta pewakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB).

G20 merupakan forum ekonomi utama dunia yang memiliki posisi strategis karena secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia.

Pembentukan G20 tidak terlepas dari kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global yang dihadapi saat itu.

Saat itu, pandangan yang mengemuka adalah pentingnya bagi negara-negara berpendapatan menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global.

Kemudian pada tahun 1999, atas saran dari para Menteri Keuangan G7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis), para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 mulai mengadakan pertemuan untuk membahas respon terhadap krisis keuangan global 1997-1999.

Sejak saat itu, pertemuan tingkat Menteri Keuangan dilaksanakan secara rutin pada musim gugur.

KTT G20 pertama dilaksankan pada 14 - 15 November 2008, ketika Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengundang para pemimpin negara-negara G20 untuk melakukan koordinasi respon global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di AS.

Sejak saat itulah, para pemimpin negara G20 sepakat melakukan pertemuan lanjutan.

Berlanjut pada 1 – 2 April 2009, London menjadi tuan rumah (Presidensi) KTT G20 kedua di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris Gordon Brown.

Kemudian KTT G20 ketiga dilaksanakan di Pittsburg pada 24 – 25 September 2009, dibawah koordinasi Presiden Amerika Serikat Barrack Obama.

Selanjutnya, KTT G20 keempat diadakan di Toronto pada 26 – 27 Juni 2010 di bawah koordinasi Perdana Menteri Kanada pada saat itu, Stephen Harper.

Tidak tanggung-tanggung, di tahun yang sama, Presiden Korea Lee Myung-Bak memimpin KTT Seoul pada 11 – 12 November 2010.

Kemudian berturut-turut KTT selanjutnya diadakan di Cannes, Prancis (2011); Los Cabos, Mexico (2012); St. Petersburg, Rusia (2013); Brisbane, Australia (2014); Antalya, Turki (2015); Hangzhou, RRT (2016); Hamburg, Jerman (2017); Buenos Aires, Argentina (2018); Osaka, Japan (2019).

Guna mempersiapkan KTT ini, setiap tahunnya para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 melakukan pertemuan beberapa kali setahun.

G20 tidak memiliki Sekretariat permanen. Dalam proses dan sistem kerjanya, G20 memiliki tuan rumah (Presidensi) yang ditetapkan secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan dan berganti setiap tahunnya.

Guna memastikan seluruh pertemuan G20 lancar setiap tahun, Presidensi tahun berjalan beserta presidensi sebelum dan presidensi selanjutnya (disebut Troika) secara intensif melakukan koordinasi kesinambungan agenda prioritas G20.