Jokowi: APBN, APBD Ini Uang Rakyat Jangan Dibelikan Barang Impor

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan agar memacu pertumbuhan ekonomi dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN untuk membeli barang impor.

Hingga saat ini, dunia masih menghadapi situasi dengan ketidakpastian dan terus berupaya memulihkan ekonomi. 

“Ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat. Jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu,” ujar Jokowi melansir laman Setkab, di Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Dia pun semringah adanya komitmen pembelian produk lokal yang mencapai Rp 802 triliun untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta Rp 296 triliun untuk BUMN.

Namun, Presiden menekankan jajarannya untuk dapat segera merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri tersebut.

“Yang kita perlukan adalah realisasi, bagaimana merealisasikan, karena realisasi masih di bawah 10 persen, masih Rp 110,2 triliun,” ujarnya.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa dirinya akan memantau perkembangan realisasi dari komitmen yang telah diperoleh untuk pembelian dan pemanfaatan produk lokal ini.

“Sekarang kita ikuti bisa harian bisa, komitmennya berapa, mana yang sudah realisasi, commit-nya berapa, mana yang sudah realisasi. Inilah yang namanya aplikasi, platform yang ingin kita bangun agar sekali lagi, jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku heran batu bata hingga pasir diwajibkan mendapat sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal inilah yang kemudian membuat tak banyak produk lokal yang bisa masuk ke e-katalog.

"Kalau batu bata masak minta SNI. Kapan mereka bisa masuk e-katalog? Enggak mungkin, logika kita ini kadang-kadang nabrak-nabrak, enggak mungkin. Batu diminta SNI, pasir diminta SNI, bata dimintakan SNI," kata Jokowi saat memberikan pengarahan dan Evaluasi Aksi Afirmasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia di JCC Jakarta, Selasa (25/4/2022).

Dia mengaku telah meminta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempermudah produk lokal masuk ke e-katalog. Jokowi menilai tak semua produk harus berlabel SNI

"Semua produk harus SNI, yang kecil-kecil mana bisa. Produk-produk lokal mana bisa kalau semuanya diminta SNI semuanya.Ini SNI nih tidak wajib. Dulu wajib memang, tetapi sekarang tidak wajib," ujar Jokowi.

Menurut dia, ada beberapa barang yang memang diwajibkan mendapatkan sertifikasi SNI. Misalnya, barang yang berkaitan dengan keselamatan seperti helm.

"Sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan, itu harus SNI. Contoh helm misalnya. itu harus ada SNI, bener kalau itu. Hal-hal yang berbahaya misalnya, kabel SNI iya," kata Jokowi.

Dia menargetkan 1 juta produk lokal masuk ke e-katalog pada akhir 2022 ini. Jokowi pun meminta kepala daerah dan pengusaha untuk bersama-sama mendorong agar semakin banyak produk dalam negeri masuk e-katalog.

"Kalau ini bisa kita lakukan, sekali lagi akan terbuka lapangan kerja yang sangat besar sekali. Karena ratusan triliun belanja barang dan jasa itu ratusan triliun dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, pasti itu," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku mendengar adanya keluhan soal sulitnya pembuatan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dia pun meminta agar pembuatan sertifikat SNI disederhanakan dan dipermudah.

"Yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? Sertifikatnya sulit, sertifikat apalagi? Buat sederhana, barang kita sendiri," kata Jokowi saat memberikan Pengarahan dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Dia pun meminta agar biaya pembuatan sertifikat SNI bisa terjangkau oleh semua pihak. Hal ini agar pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) bisa mendapatkan sertifikat SNI.

"Jangan ruwet, mahal bayar sini, bayar sana. Kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitu-gituin. Dipermudah, biar semua (UMKM) bisa masuk ke e-catalog," katanya.

"Kalau kita semangat semua seperti ini, UKM (usaha kecil menengah) kita tersenyum semua, UKM kita mau tidak mau berproduski investasi lagi," sambung Jokowi.