Kementerian BUMN Siapkan Aturan Turunan PP 23/2022 Soal Komisaris Bertanggung Jawab Jika Ada Kerugian

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan baru yang mengatur tugas dan wewenang direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam aturan baru tersebut, komisaris dan direksi BUMN wajib bertanggung jawab terhadap kerugian dari BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, Kementerian BUMN saat ini tengah mengkaji PP Nomor 23 Tahun 2022 tersebut. Ia memastikan akan ada aturan turunan yang bersifat teknis. Namun, tak menutup kemungkinan akan tetap menggunakan aturan yang lama, jika perubahannya tak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya.

"Pasti setiap ada peraturan seperti itu ada turunannya yang teknisnya oleh peraturan menteri," katanya kepada wartawan, Senin (13/6/2022).

Perlu diketahui, Jokowi meneken PP Nomor 23 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 45 Tahum 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Badan Usaha Milik Negara. Direksi dan komisaris, pada aturan baru disebutkan, bertanggung jawab terhadap kerugian dari BUMN.

Arya menyebut secara substansi, tak ada perubahan yang mencolok dari aturan tersebut. Setelah dibandingkan, perbedaannya terletak pada diksi 'kerugian' yang ada di PP 23/2022.

Lebih lanjut, pihak Kementerian BUMN akan melakukan pengkajian terkait aturan tersebut. Nantinya, baru akan diputuskan apakah akan ada Peraturan Menteri BUMN atau tidak.

"Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan dari peraturan sebelumnya, bisa saja ada peraturan baru atau juga memakai peraturan yang lama," katanya.

"Kita akan lihat semua nanti satu per satu dari hasil yang PP (23/2022) tersebut," tambah Juru Bicara Kementerian BUMN ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Presidem Joko Widodo (Jokowi) melarang jajaran komisaris dan direksi di perusahaan pelat merah rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Jokowi juga melarang untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang perubahan PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Aturan ini diteken Jokowi 8 Juni 2022.

Ketentuan ini tertuang dalam pasal 22 PP 23/2022. Isi pasal 22 ayat 1 telah diubah dari bunyi pasal 22 pada PP 45/2005.

"Anggota diteksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kelapa/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah," tulis Pasal 22 ayat 1 PP 23/2022.

Selanjutnya, ayat 2 pasal 22 ini memuat ketentuan lebih lanjut mengenai larangan ini akan diatur selanjutnya oleh Peraturan Menteri. Menurut pantauan, hingga saat ini, aturan mengenai larangan ini belum terbit.

Di sisi lain, larangan yang sama juga berlaku bagi Komisaris di perusahaan pelat merah. Ini tertuang dalam pasal 55 ayat 1 PP 23/2022.

"Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah," seperti tertuang.

Mengenai aturan ini juga selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan menteri.

Dari muatan dalam PP 23/2022 tersebut, ada perubahan diksi yang dilakukan Jokowi. Ini jika membandingkan isi PP 45/2005.

Dalam aturan lama, baik Direksi dan Komisaris dilarang untuk menjadi anggota partai politik dan calon atau anggota legislatif.

Dengan demikian, perubahan yang dilakukan Jokowi adalah menambahkan diksi atau posisi calon kepala atau wakil kepala daerah, atau merangkap menjadi kepala atau wakil kepala daerah.

Bertanggung Jawab

Melalui PP 23/2022 juga Jokowi menegaskan Direksi dan Komisaris harus menanggung beban jika terjadi kerugian di BUMN.

Aturan mengenai Direksi tercantum salam Pasal 23 ayat 2 dan tambahan di ayat 2a. Sementara, aturan mengenai Komisaris dan Dewan pengawas ada di Pasal 59 ayat 2 dan dilengkapi ayat 2a.

Mengutip Pasal 27 ayat 2 berbunyi, Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sssuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Beberapa syarat bisa membebaskan dari kewajiban Direksi bertanggung jawab atas kerugian di perusahaan pelat merah. Setidaknya ada 4 poin alasan yang dimuat di PP 23/2022.

Pasal 27 ayat 2a memuat, Setiap anggota direksi tidak dapat dipertanggungiawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baikdan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

"Yang dimaksud dengan "mengambil tindakanuntuk mencegah timbul atau berlanjutnyakerugian" termasuk juga langkah untukmemperoleh informasi mengenai tindakanPengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian,antara lain melalui forum rapat Direksi," tulis lampiran penjelasan PP 23/2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru. Di dalamnya mewajibkan komisaris bertanggungjawab atas kerugian yang dialami perusahaan pelat merah.

Itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Aturan ini telah diteken Jokowi pada 8 Juni 2022 lalu.

Kewajiban ini tertuang dalam Pasal 59 ayat 2. Disini ada sedikit perubahan spesifik dari aturan sebelumnya. Dengan memasukkan diksi 'rugi' dalam isi ayat tersebut.

"Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," bunyi pasal 59 ayat 2, dikutip Senin (13/6/2022).

Sebetulnya, isi pasal ini tak jauh berbeda dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 59 ayat 2 PP Nomor 45/2005. Disana tertulis "Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),"

Meski ada perubahan terkait diksi, sehingga jenis kesalahan atau kelalaian yang tertuang di aturan sebelumnya dengan jelas disebut 'kerugian'. Sementara, pasal 59 ayat 1 PP 23/2022 sendiri mengamanatkan Komisaris dan Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.