Gas Bumi jadi Andalan Tekan Impor LPG

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, gas bumi menjadi salah satu pilahan untuk mengurangi impor Liquified Petroleum Gas (LPG).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, pengurangan impor LPG bisa dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan mendorong penggunaan gas bumi untuk wilayah penghasil gas dan dekat dengan sumber gas.

"Kalau ada sumber gas, ya kita pakai gas," kata Tutuka, di Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Tutuka melanjutkan, untuk wilayah yang yang tidak memiliki sumber gas, pengurangan impor LPG bisa dilakukan dengan mendorong penggunaan kompor listrik.

"Kalau nggak ada sumber gas di kota-kota yang tidak ada sumber gas ya kita pake listrik," ujarnya.

Menurutnya perlu dilakakuan kordinasi untuk menetapkan energi pengganti LPG bagi setiap wilayah, sehingga program untuk mengurangi impor LPG berjalan dengan baik.

"Jangan sampai bertumpuk-tumpuk, jadi yang diganti oleh listrik jangan diganti juga oleh gas bumi," ujar Tutuka.

Tutuka mengungkapkan, gas bumi adalah energi yang bisa digunakan untuk apa saja dan harganya pun lebih murah, dengan dimanfaatkanya sumber gas yang ada didalam negeri maka akan memperkuat kemandirian energi.

"Dari banyaknya pemakaian gas itu lebih murah untuk mengahsilkan sesuatu, produktifitasnya naik, efisiensi naik, akan nambah. kalau kita pakai gas dan gambaran potensi yang banyak, estimasi kita 30 tahun masih bisa, " paparnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, kelompok pengusaha menilai, kegiatan ekspor Indonesia untuk saat ini masih terbilang aman dari ancaman resesi global akibat prediksi Bank Dunia (World Bank) soal pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini yang tergerus ke angka 2,9 persen.

Namun di sisi lain, konflik Rusia vs Ukraina yang jadi salah satu indikator utama resesi global juga dikhawatirkan bakal mendongkrak harga BBM.

Pasalnya, pasar domestik kini masih banyak bergantung terhadap impor BBM, termasuk dari kedua negara tersebut.

Ketua Umum Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat HIPMI, Anggawira, tak memungkiri jika kemerosotan ekonomi dunia pastinya bakal berdampak langsung terhadap perdagangan di pasar global yang sudah saling terkoneksi.

"Apalagi kalau negara besar seperti Rusia, Ukraina yang punya resource khususnya di bidang pangan dan energi menyebabkan juga keseimbangan global terhadap harga komoditas tertentu menjadi berubah. Karena pastinya suplai berkurang, harga melonjak," ujarnya kepada Liputan6.com, Selasa (22/6/2022).

Anggawira juga mencemaskan kebijakan normalisasi moneter yang dilakukan bank sentral Amerika Serikat, The Fed. Kenaikan suku bunganya dinilai bakal membuat aliran uang kembali lagi berputar di Negeri Paman Sam.

"Tapi kalau saya lihat lagi dari fundamental ekonomi Indonesia, sampai saat ini sih masih cukup baik. Beberapa ekspor komoditas masih bisa menjadi penopang," ungkapnya.

"Apalagi harganya cukup tinggi, dan itu bisa menambal defisit," kata Anggawira.

Lebih jauh, Anggawira mengatakan, negara juga tak boleh abai dari dilema soal harga BBM. Menurut dia, pemerintah harus mencari solusi yang benar-benar komprehensif untuk jangka panjang.

"Ini benar-benar (harus dipikirkan), karena kita sebagai negara net importir sangat tergantung kalau memang tidak ada transisi energi yang dilakukan secara masif," tuturnya.

"Apalagi ke depan kita menghadapi tahun politik, ini perlu pendekatan yang lebih solutif," tandas Anggawira.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ekonomi 60 negara di dunia diperkirakan bakal ambruk. Bahkan ekonomi dari 40 negara diantaranya telah dipastikan merosot, beberapa waktu lalu.

Anggota DPR Komisi XI Anis Byarwati, menilai hal itu menjadi peringatan bagi Indonesia supaya lebih hati-hati dalam melaksanakan dan menentukan berbagai kebijakan, baik fiskal maupun moneternya.

"Tentu saja menjadi warning bagi Indonesia khususnya. Artinya Indonesia harus ekstra hati-hati dalam melaksanakan kebijakan baik fiskal maupun moneternya," kata Anis kepada Liputan6.com, Senin (20/6/2022).

Apalagi di tengah kondisi dunia yang sedang menghadapi ancaman krisis pangan dan energi. Indonesia juga pasti menjadi salah satu negara yang terdampak kondisi tersebut, ditambah dengan masyarakat yang juga “sedang tidak baik-baik saja".

"Himpitan harga-harga yang melambung tinggi, naiknya angka kemiskinan dan pengangguran, serta proses pemulihan ekonomi pasca Covid-19 masih menjadi masalah nasional," ujarnya.

Oleh karena itu, Pemerintah harus waspada dan tepat dalam melaksanakan setiap kebijakan, termasuk dalam pengelolaan APBN. Apalagi sekarang sedang dalam tahap penyusunan anggaran tahun 2023.

Maka, politik anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa APBN disusun sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

" Harapan dan doa kita semua tentu saja Indonesia akan menjadi salah satu negara yang terhindar dari kejatuhan ekonomi yang mengancam 60 negara di dunia, sebagaimana disampaikan Presiden RI (Jokowi)," pungkasnya.