Rusia Gagal Bayar Utang Luar Negeri, Pertama Kali dalam Seabad

Liputan6.com, Jakarta Rusia harus menelan pil pahit. Rusia gagal membayar utang luar negeri untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu abad, setelah melewatkan tenggat waktu pembayaran bunga utang senilai USD 100 juta pada Minggu kemarin waktu setempat.

Rusia memiliki uang untuk memenuhi kewajibannya dan bersedia membayar, tetapi sanksi membuat tidak mungkin untuk mendapatkan pembayaran kepada kreditur internasional.

Sejatinya, Kremlin telah bertekad untuk menghindari default, yang merupakan pukulan besar bagi prestise bangsa. Bahkan Menteri keuangan Rusia menyebut situasi itu "lelucon".

Melansir laman BBC, Senin (27/6/2022), terakhir kali Rusia gagal membayar utang luar negerinya adalah pada tahun 1918. Ini terjadi selama Revolusi Bolshevik ketika pemimpin komunis baru Vladimir Lenin menolak untuk membayar utang Kekaisaran Rusia.

Kegagalan utang terakhir Rusia dalam bentuk apa pun adalah pada tahun 1998 ketika negara itu diguncang krisis rubel saat terjadi kekacauan dari rezim Boris Yeltsin.

Pada saat itu Moskow gagal memenuhi pembayaran obligasi domestiknya tetapi berhasil tidak gagal bayar utang luar negerinya.

Rusia tampaknya berada di jalur yang tak terhindarkan untuk gagal bayar sejak sanksi pertama kali dijatuhkan oleh AS dan Uni Eropa setelah invasi ke Ukraina.

Ini membatasi akses negara itu ke jaringan perbankan internasional yang akan memproses pembayaran dari Rusia kepada investor di seluruh dunia.

Pemerintah Rusia telah mengatakan ingin melakukan semua pembayaran tepat waktu, dan sampai sekarang telah berhasil.

Sekitar USD 40 miliar utang Rusia dalam mata uang dolar atau euro, dengan sekitar setengahnya disimpan di luar negeri.

Pembayaran bunga USD 100 juta akan jatuh tempo pada 27 Mei. Rusia mengatakan uang itu dikirim ke Euroclear, bank yang kemudian akan mendistribusikan pembayaran kepada investor.

Tetapi pembayaran itu terhenti di sana, menurut Bloomberg News, dan kreditur belum menerimanya.

Uang belum tiba dalam waktu 30 hari dari tanggal jatuh tempo, yaitu Minggu malam, dan dianggap sebagai default.

Euroclear tidak akan mengatakan apakah pembayaran telah diblokir, tetapi mengatakan bahwa pihaknya mematuhi semua sanksi.

Default tampaknya tak terelakkan ketika Departemen Keuangan AS memutuskan untuk tidak memperbarui pengecualian khusus dalam aturan sanksi yang memungkinkan investor untuk menerima pembayaran bunga dari Rusia, yang berakhir pada 25 Mei.

Kremlin sekarang tampaknya telah menerima keniscayaan ini. Rusia mengeluarkan dekrit pada tanggal 23 Juni yang menyatakan bahwa semua pembayaran utang di masa depan akan dilakukan dalam rubel melalui bank Rusia, National Settlements Depository.

Bahkan ketika kontrak menyatakan mereka harus dalam dolar atau mata uang internasional lainnya.

Menteri Keuangan Anton Siluanov mengakui investor asing "tidak akan dapat menerima" pembayaran, menurut kantor berita RIA Novosti.

Dia menyebutkan jika hal ini karena dua alasan. "Yang pertama adalah infrastruktur asing - bank koresponden, sistem penyelesaian dan kliring, penyimpanan - dilarang melakukan operasi apa pun yang terkait dengan Rusia. Yang kedua adalah investor asing secara tegas dilarang menerima pembayaran dari kami."

Karena Rusia ingin membayar dan memiliki banyak uang untuk melakukannya, ia menyangkal bahwa ini merupakan default asli, yang biasanya terjadi ketika pemerintah menolak untuk membayar, atau ekonomi mereka sangat lemah sehingga mereka tidak dapat menemukan uang.

“Semua orang yang tahu memahami bahwa ini sama sekali bukan default,” RIA Novosti mengutipnya. "Seluruh situasi ini terlihat seperti lelucon," jelas Siluanov.

Meskipun default adalah pukulan simbolis, itu akan memiliki beberapa konsekuensi praktis langsung bagi Rusia.

Negara-negara yang gagal membayar biasanya merasa tidak mungkin untuk meminjam uang lagi, tetapi Rusia sudah secara efektif dilarang meminjam di pasar Barat dengan sanksi.

Bagaimanapun, dilaporkan menghasilkan sekitar satu miliar dolar per hari dari ekspor bahan bakar fosil, dan Siluanov mengatakan pada bulan April bahwa negara itu tidak memiliki rencana untuk meminjam lebih banyak.