Menko Airlangga Pede Indonesia Aman dari Ancaman Hiperinflasi hingga 2023

Selain inflasi, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menekankan laju pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 5 persen selama tiga kuartal berturut-turut.

oleh Maulandy Rizki Bayu Kencana diperbarui 16 Agu 2022, 17:20 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2022, 17:20 WIB
Suasana Sidang Tahunan MPR 2022
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Sidang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta jajaran menteri-menteri kabinet Jokowi serta para ketua lembaga. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Indonesia masih aman dari ancaman hiperinflasi hingga 2023. 

Optimisme itu dilontarkannya meski laju inflasi Indonesia terus menunjukan kenaikan, di mana terakhir melesat 4,94 persen per Juli 2022.

Untuk menjaga keyakinan itu, pemerintah terus mendorong tim pengendalian inflasi pusat dan daerah agar program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat. 

"Sehingga tentu tantangan hiperinflasi kelihatannya bisa kita tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan," ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Selain inflasi, Airlangga juga menggarisbawahi laju pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 5 persen selama tiga kuartal berturut-turut. Terakhir mencapai 5,44 persen pada kuartal II 2022. 

"Ini tumbuh tinggi yang didukung oleh konsumsi, ekspor, dan sektor yang tumbuh positif seperti industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, pertanian," tutur dia. 

Ke depan, ia melanjutkan, prospek diperkirakan terus berlanjut. "Kita lihat dari indeks kepercayaan konsumen pada Juli masih tinggi. Penjualan ritel baik. PMI ekspansif masih di 1,3," imbuhnya.

Tolak ukur lainnya, Airlangga Hartarto juga melihat kualitas ekonomi membaik berdasarkan angka kemiskinan yang turun. 

"Di September 2020 (angka kemiskinan) 10,19 juta (turun) menjadi 9,54 juta. Demikian pula tingkat pengangguran menurun dari 7,1 persen di Agustus 2020 menjadi 5,8 persen di Februari 2022," tuturnya. 

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tekan Inflasi di Level 3 Persen, Jokowi Utamakan Sektor Energi dan Pangan

Jokowi di Sidang Tahunan MPR dan Nota Keuangan 1
Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Nota Keuangan Presiden 2022. Dok Youtube.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam penyampaian Nota Keuangan menegaskan pemerintah akan menjaga tingkat inflasi di level 3,3 persen. Terutama sektor energi dan pangan.

Jokowi menyebut, bantalan menjaga inflasi ini akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan," kata dia dalam Pidato Kenegaraan atas RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Jokowi menyebt, anga inflasi di level ini membuktikan adanya pemulihan permintaan di masyarakat. Artinya, pertumbuhan ekonomi nasional tetap bisa dijaga.

"Asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihansisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat," ungkapnya.

Di sisi lain, rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp14.750 per US Dollar. Kemudian, rata-rata suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85 persen.

"Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US Dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari," bebernya.

 

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Buka Lapangan Kerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, Selasa (16/8/2022).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022, Selasa (16/8/2022).

Pada kesempatan itu, Jokowi juga medorong adanya ekspansi produksi untuk membuka lapangan kerja. Syaratnya langkah ini dilakukan secara konsisten.

Kemudian, berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian.

"Investasi harus dipacu serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global, harus ditingkatkan," ujar dia.Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, maka manajemen kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing.

"Dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan," ungkap Jokowi.

Transformasi Struktural

Momen Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2022
Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Baju Paksian asal Provinsi Bangka Belitung saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin mempercepat transformasi struktural kedepannya. Tujuannya untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi nasional kedepannya.

Ini sebagai salah satu respons menghadapi berbagai tantangan global yang dihadapi dunia. Jokowi ingin ada nilai tambah yang didapatkan Indonesia.

"Transformasi struktural terus kita pacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi harus diperkuat," kata dia dalam Pidato Kenegaraan atas RUU APBN 2023, Selasa (16/8/2022).

Joko menegaskan sederet tantangan global yang terjadis aat ini tak boleh membawa bangsa menjadi pesimistis. Bahkan ia mengkalim dalam 8 tahun terakhir telah dipupuk modal penting untuk mendiptakan ekosistem pembangunan yang kondusif.

"Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan," paparnya.

Disamping itu, ia kembali menegaskan ekonomi hijau terus didorong oleh pemeintah. Penggunaan produk dalam negeri juga harus diprioritaskan, guna mengurangi ketergantungan impor.

"Ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM naik kelas dan melahirkan decacorn baru kelas dunia di masa depan," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan dalam hal ini perlu juga diperhatikan soal keseimbangan antara kebijakan makro dan kebijakan fiskal pemerintah.

"Keseimbangan kebijakan makro-fiskal juga terus dijaga. Konsolidasi fiskal menjadi sangat krusial," ujar dia."Kesehatan APBN ditingkatkan agar adaptif dan responsif dalam jangka menengah dan panjang," tambah Jokowi.

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya