Masalah Pangan Harus Beres Sebelum 2023, Bos BI Waspadai Isu Politik

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo meminta pemerintah segera menyelesaikan ancaman krisis pangan global di tahun ini. Ketahanan pangan harus bisa terjamin dari sekarang karena tahun depan sudah mulai memasuki tahun politik.

"Jangan sampai masalah perut ini berinteraksi dengan isu politik," kata Perry dalam Pembukaan Sidang Pleno ISEI XXII di Semarang, Rabu (24/8).

Sebagaimana diketahui, dampak pemulihan ekonomi yang tidak merata dan ketegangan politik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan. Bahkan sekarang muncul ketegangan politik baru antara China dan Taiwan.

"Akibat perang global, harga energi yang tinggi, harga pangan tinggi, rantai pasokan global yang mata rantainya mandek dan ini berkaitan dengan ketegangan politik di Rusia, Ukraina dan Taiwan," kata dia.

Maka, langkah yang seharusnya diambil pemerintah kata Perry kembali ke dasarnya. Memastikan harga-harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga sebelum memasuki tahun politik.

"Dengan begitu back to basic, kembali ke harga-harga yang butuh perhatian kita ke rakyat. Jadi isunya tidak masuk ke tahun politik," kata dia.

Perry mengatakan meskipun secara nasional produksi beras berlebih, namun fakta di lapangan tidak seperti yang dibayangkan. Kondisi geografis Indonesia membuat satu wilayah mengalami surplus dan wilayah lainnya mengalami defisit.

Dalam kondisi ini, Perry menilai setiap pemerintah daerah (Pemda) harus bisa bekerja sama dalam hal distribusi. Agar ketersediaan pangan tidak menjadi pemicu kenaikan inflasi nasional.

"Diperlukan leadership dari Pemerintah Pusat dan Pemda dan ini sangat manjur mengatasi struktur pasar," kata dia.

Selain masalah beras, bahan pangan lainnya juga memberi andil dalam kenaikan inflasi seperti aneka cabai dan bawang. Strategi yang bisa didorong dengan melakukan urban farming seperti menanam cabai dengan polybag. Tanaman cabai hanya memerlukan waktu 3 bulan dari masa tanam hingga panen.

"Jadi harus ada gerakan end to end untuk stabilitas harga. Paling utama ini mengubah mindset dari perilaku masyarakat," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Indonesia telah suskes swasembada beras dengan tiga tahun tidak melakukan impor.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima penghargaan dari IRRI. 

Namun, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Wajiyo meningkatkan ketahanan pangan nasional masih rawan di tengah ancaman krisis global. Alasannya, swasembada baru terjadi pada beras dan belum pada bahan pangan lainnya. 

"Konsumsi kita, khususnya milenial ini mengurangi beras, mereka pindah ke gandum," kata Perry dalam Pembukaan Sidang Pleno ISEI XXII di Semarang, Rabu (24/8/2022).

Sebagai gantinya masyarakat beralih mengkonsumsi gandum dalam bentuk roti dan olahan lainnya. Padahal seharusnya masyarakat beralih ke produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri.

"Mereka pindah ke roti, kenapa tidak ketela dan singkong, makanya ini harus dibalikkan ke basic," kata Perry.

Perry mengatakan meskipun secara nasional produksi beras berlebih, namun fakta di lapangan tidak seperti yang dibayangkan. Kondisi geografis Indonesia membuat satu wilayah mengalami surplus dan wilayah lainnya mengalami defisit.

Dalam kondisi ini, Perry menilai setiap pemerintah daerah (Pemda) harus bisa bekerja sama dalam hal distribusi. Agar ketersediaan pangan tidak menjadi pemicu kenaikan inflasi nasional.

"Diperlukan leadership dari Pemerintah Pusat dan Pemda dan ini sangat manjur mengatasi struktur pasar," kata dia.

Selain masalah beras, bahan pangan lainnya juga memberi andil dalam kenaikan inflasi seperti aneka cabai dan bawang. Strategi yang bisa didorong dengan melakukan urban farming seperti menanam cabai dengan polybag. Tanaman cabai hanya memerlukan waktu 3 bulan dari masa tanam hingga panen.

"Jadi harus ada gerakan end to end untuk stabilitas harga. Paling utama ini mengubah mindset dari perilaku masyarakat," kata dia mengakhiri. 

Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Certificate of Acknowledgement dari Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras.

IRRI telah memberikan pengakuan terhadap sistem pertanian dan pangan yang tangguh serta swasembada beras yang dicapai Indonesia pada 2019-2021.

Dalam sambutannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (14/8), Jokowi mengungkapkan prestasi ini tidak lepas dari upaya dan kerja keras semua pihak terutama para petani, dan seluruh stakeholder terkait untuk terus meningkatkan produksi beras, sehingga sudah tiga tahun lamanya sejak 2019, Indonesia tidak pernah mengimpor lagi beras.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada pelaku riil yang bekerja di sawah, para petani di Indonesia atas kerja kerasnya, tentu saja para Bupati, Gubernur, Kementan yang semuanya bekerja sama dengan riset-riset dari perguruan tinggi yang kita miliki, ini adalah kerja yang terintegrasi, kerja bersama, gotong royong,” kata Jokowi.

Produksi Beras Domestik

Presiden menjelaskan, selama tiga tahun terakhir produksi beras di Tanah Air cukup konsisten berada di level 31,3 juta ton. Selain itu, berdasarkan data dari Badan pusat Statistik (BPS) pada April 2022, Indonesia mempunyai stok cadangan beras yang berada di level tertinggi hingga mencapai 10,2 juta ton. Menurutnya, konsistensi produksi beras inilah yang dilihat baik oleh IRRI maupun oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO.

“Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari ini, diberikan kepada kita sebuah sertfikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik, dan sudah swasembada pangan,” jelasnya.