Jokowi Minta IKN Jadi Proyek Strategis Nasional

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).

Ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Bogor, Selasa (6/9/2022).

"Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk ibu kota negara juga ditetapkan sebagai proyek PSN, karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan ibu kota," ujar Airlangga.

Jokowi  menginstruksikan agar ibu kota negara (IKN) Nusantara ditetapkan sebagai PSN guna mempermudah proses pembangunan.

Jokowi memimpin rapat terbatas terkait evaluasi proyek strategis nasional (PSN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/9). Presiden menginstruksikan agar seluruh PSN selesai secara fisik sebelum tahun 2024.

"Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024," jelas Airlangga. 

Menurut Airlangga, Presiden menekankan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja.

Presiden juga berharap PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional.

"Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat," papar Airlangga.

Airlangga menjelaskan, dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun dengan program-program agrikultur atau program pertanian.

Proyek Strategis Nasional atau PSN adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah.

PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyek dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri.

Landasan hukum PSN adalah Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020.

Menko Perekonomian menjabarkan bahwa dalam kurun waktu 2019-2021 sebanyak 66 PSN telah selesai dikerjakan dengan nilai sebesar Rp414,3 triliun.

Sedangkan untuk periode Januari-Agustus 2022, sedikitnya sembilan PSN telah dirampungkan dengan nilai sebesar Rp140,1 triliun.

"Dan sampai September-Desember, ada 16 proyek dengan nilai Rp101,2 triliun," tuturnya.

Ketua Umum Partai Golkar mengatakan, beberapa PSN yang masih dalam proses penyelesaian adalah Bendungan Gerak Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blora, Tol Tuban-Lamongan, Tol Trans Sumatera, Tol Semarang-Demak, serta pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro.

Kemudian proyek pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak, proyek pelabuhan peti kemas di Muaro Jambi, hingga proyek gas alam Lapangan Ubadari di Papua Barat.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terbang ke Austria untuk mencari peluang kerja sama pembangunan Ibu Kota Negara baru. Salah satunya pembangunan kereta gantung di IKN Nusantara nantinya.

Kunjungan kerja ini dilakukan bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.

Dalam kunjungan kerjanya ke Austria, Menhub dan Menteri PPN berkunjung ke kantor Doppelmayr Garaventa Group di Wolfurt, Austria untuk bertemu dengan CEO Doppelmayr, Mr. Thomas Pichler, serta melihat langsung sistem pembuatan dan pengelolaan kereta gantung.

Doppelmayr Garaventa Group merupakan produsen kereta gantung internasional dan penggerak orang untuk area ski, transportasi perkotaan, taman hiburan, dan material handling system.

Hingga tahun 2019, perusahaan ini telah melakukan lebih dari 15.000 instalasi di 96 negara. Menhub mengatakan, kunjungan ini memberikan wawasan berharga tentang teknologi kereta gantung yang telah dikembangkan oleh Doppelmayr.

"Saya mengapresiasi leadership pak Menteri Bappenas dalam mempersiapkan IKN. Dan kita juga akan kembangkan kereta gantung sebagai salah satu transportasi ramah lingkungan untuk melayani mobilitas dan pariwisata di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN,” ujar dia mengutip keterangan resmi, Jumat (2/9/2022).

Di IKN, kereta gantung akan berfungsi sebagai layanan transportasi untuk menghubungkan antara zona bisnis dan komersial dengan zona perumahan di IKN.

Tidak hanya di IKN, kereta gantung juga dapat digunakan di sejumlah wilayah di Indonesia, untuk menghubungkan daerah yang berbukit atau sulit untuk dijangkau selain juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata.

Pada kesempatan tersebut, Menhub juga mengundang pihak Doppelmayr dan sejumlah perusahaan di Austria untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan sistem transportasi perkeretaapian di Indonesia, khususnya kereta gantung.

Termasuk melakukan kerja sama pengembangan SDM dalam teknologi kereta gantung, dengan melaksanakan program pertukaran SDM, maupun program-program lainnya.

Turut hadir dalam kunjungan, Plt. Dirjen Perkeretaapian Zulmafendi, Deputi Bidang Ekonomi Kementrian PPN/Bapennas Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran Kemenhub dan Kementerian PPN/Bapennas.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) mempercepat penyelesaian ruas tol Akses Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Alasannya, ruas tol ini sudah sangat ditunggu oleh masyarakat. 

"Selain itu kita juga telah memulai pembangunan beberapa ruas jalan tol yang sangat penting untuk melengkapi sistem jaringan jalan nasional, termasuk Tol Akses IKN Nusantara di Kaltim," kata Basuki Hadimuljono dikutip dari Antara, Kamis (1/9/2022). 

Basuki juga meminta seluruh BUJT memprioritaskan kualitas hasil pekerjaan, keselamatan kerja, serta mengedepankan penggunaan produk-produk dalam negeri.

"Perbaikan saya mohon untuk segera dilaksanakan mulai Juli 2022 sehingga tuntas seluruhnya pada tahun 2023. Saya ingin kita dapat sepakat dengan program kerja yang akan saya gunakan sebagai dasar dalam persetujuan penyesuaian tarif tol pada 2022 hingga 2024, di luar faktor inflasi dan pemenuhan SPM," kata Basuki.