Menteri Ketenagakerjaan Negara G20 Kumpul di Bali Besok

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan kesiapannya menggelar Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 di Bali. Rangkaian pertemuan akan berlangsung pada 12-14 September 2022.

"Alhamdulillah berbagai persiapan baik sisi substansi maupun teknis sudah kami persiapkan sebaik mungkin, mudah-mudahan kegiatan berjalan dengan baik dan menghasilkan produk sesuai yang kita harapkan," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (11/9/2022).

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-sebasar kepada seluruh pihak, termasuk Kadin, B20, L20, dan Pemerintah Provinsi Bali, atas dukungan untuk kesuksesan kegiatan ini," lanjutnya.

Rangkaian kegiatan di Bali terdiri dari Pertemuan Keenam Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 6th G20 Employment Working Group/EWG Meeting), 2022 G20 OSHNet Annual Meeting, serta Pertemuan Menteri-menteri Perburuhan dan Ketenagakerjaan G20 (G20 Labour and Employment Ministers Meeting/LEMM).

Sebelumnya, Kemnaker juga telah menggelar 1st International Conference on Manpower and Sustainable Development (IMSIDE)/Konferensi Internasional Pertama tentang Ketenagakerjaan dan Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan pada 8 s.d 9 September 2022 di Bali.

"Rangkaian pertemuan ini akan dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan G20, negara undangan, organisasi internasional, serta sejumlah engagement group," jelasnya.

Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan mengusung tema utama Improving the Employment Condition to Recover Together (Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih Bersama). Tema utama tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 isu prioritas yang dibahas dalam pertemuan EWG.

"Target utama kita adalah Negara-negara G20 menyepakati Deklarasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan G20 yang telah dibahas di forum EWG," ujarnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut guna mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) butuh dana yang tak sedikit. Menurut hitungannya, negara G20 membutuhkan dana setidaknya USD 3,7 triliun.

Ia menyampaikan hitungan besaran dana ini dalam forum tingkat Menteri Pembangunan negara G20. Dengan dana ini, diharapkan mampu mencapai 17 tujuan SDGs hingga 2030 mendatang.

"Itu dalam hal pencapaian SDGs tahun 2030, jadi perhitungan USD 3,7 triliun itu sama dengan kalau hari ini hampi 3 kali lipat dari GDP Indonesia. USD 3,7 triliun itu kita bisa mencapai SDGs, no one left behind," kata dia dalam konferensi pers usai Development Ministeria Meeting G20, di Belitung, Kamis (8/9/2022).

Menurutnya angka ini bukan satu angka yang sedikit. Sehingga dibutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan guna mencapai target-target pembangungan berkelanjutan.

Harapannya, jika dana ini bisa terkumpul, 17 tujuan SDGs bisa dicapai oleh seluruh negara di dunia. Khususnya bagi negara-negara berkembang, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam mencapai tujuan SDGs di 2030 mendatang.

17 tujuan SDGs diantaranya, menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan Infrastruktur, industri dan inovasi.

Kemudian, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian keadilan dan kelembagaan yang kuat, kemitraan untuk mencapai tujuan.

Dari poin-poin tersebut, Suharso menerangkan sejumlah hal yang bisa mejnadi priortas dalam penggunaan dana tersebut. Misalnya soal pembenahan sanitasi dan infrastruktur dasar.

"Kita bisa lihat apa saja yang penting disana, terutama misalnya soal sanitasi dalam hal ini infrastruktur dasar di beberapa negara, terutama di negara-negara berkembang itu infrastruktur dasar bisa di alokasikan ke sana," kata dia.

Di sisi lain, dana ini juga bisa digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta sektor kesehatan. Termasuk kesehatan ibu dan anak serta vaksinasi.

"Hal-hal yang ini yang sebenarnya dibiayai yang tidak terlalu besar kalau kita ingin mencapai SDGs pada tahun 2030," ujarnya.

"Tetapi kan komitmen untuk mencapai USD 3,7 triliun itu yang tentu akan diturunkan didalam satu nota bahwa pekerjaan yang lebih detail," tukasnya.