IKN Nusantara Bakal Punya Badan Usaha Sendiri, Apa Fungsinya?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mempersiapkan jajarannya untuk membangun ibu kota negara atau IKN Nusantara. Pemerintah nantinya bakal memberikan insentif khusus bagi investor hingga mendirikan badan usaha yang dikelola oleh Badan Otorita IKN.

Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pasca melakukan rapat internal bersama Presiden Joko Widodo, Selasa (4/10/2022).

Bambang menyampaikan, ada tiga hal yang dipersiapkan dalam membangun IKN yang layak huni sekaligus loveable. Pertama, menyelesaikan rancangan pemerintah untuk insentif bagi pelaku usaha yang akan berusaha di IKN Nusantara.

"Ada insentif fiskal dan non fiskal yang dirancang bersama-sama dengan Kementerian Investasi/BKPM dan tim dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, terkait para investor nanti dapat menanamkan modalnya di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Kedua, Bambang melanjutkan, Badan Otorita IKN pun kini tengah mempersiapkan terbentuknya badan usaha milik Otorita. Ia mengaku sudah menerima banyak masukan dari Kadin Indonesia, salah satunya bagaimana kelincahan dari Otorita IKN bisa diwujudkan bila turut menangani aspek-aspek kepentusahaan.

"Tentu nanti akan berpartner, lakukan deal-deal dan lakukan strukturisasi ataupun financial engineering dengan pelaku-pelaku usaha lainnya. Dengan harapan agar ini dapat tercipta suatu iklim usaha yang baik dan berkelanjutan. Jadi sustainibility dari iklim usahanya juga akan kita perhatikan dengan baik ke depannya," bebernya.

Terakhir, untuk terus membuka peluang investasi di ibu kota negara baru, Otorita IKN bersama Kadin Indonesia akan lakukan jajak pasar (market sounding) yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Jadi mudah-mudahan pada pertengahan Oktober ini kita akan melakukan itu dengan mengundang para potensial investor. Kita akan lakukan dialog di satu forum yang ditunggu oleh banyak pihak untuk mengetahui seberapa jauh kita nanti sudah mempersiapkan apa-apa yang harus kita bangun, kita upayakan," tuturnya.

"Itu agar iklim usaha, iklim investasi, paling penting adalah kota itu sendiri kita siapkan. Sehingga kita punya kota yang benar-benar green, smart, inklusif, resilien, dan paling penting sustainable ke depannya," pungkas Bambang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran khusus untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2022 ini. Namun, pagu tersebut sejauh ini belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja, mengabarkan proyek pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara kini terus berjalan. Sejumlah paket pengerjaan pun sudah dilakukan lelang.

"Kemarin kan Istana Wakil Presiden udah, jalan tol sudah 3 paket, jalan akses, kemudian jalan di dalam kawasan, terus air bersih, SPAM-nya, kemudian land development sudah bekerja," ujar Endra di Kantor Kementerian PUPR, Kamis (29/9/2022).

Meski pagu Rp 5,4 triliun untuk tahun ini belum dicairkan, Endra tak mempermasalahkannya. Pasalnya, bila belum bisa terlaksana di 2022, anggaran itu masih bisa berlaku untuk tahun berikutnya.

"Kan ada pagu kontrak Rp 43 triliun sampai 2024, yang penting pekerjaan sudah dimulai. Kalau tahun ini enggak diserap, bisa dialihkan ke 2023. Kan itu paket multiyears," terang dia.

Menurut dia, Kementerian PUPR masih bisa memanfaatkan sisa tiga bulan di 2022 ini untuk melaksanakan pengerjaan proyek IKN, seandainya anggaran Rp 5,4 triliun bisa segera turun.

"Masih ada tiga bulan. Kalau material memadai, alat dan orang banyak, kita bisa lakukan percepatan, mengejar kemarin waktu tertunda," ungkapnya.

Hingga penutupan tahun ini, Kementerian PUPR pun disebutnya masih terus membuka proses penandatanganan kontrak pengerjaan IKN, meskipun itu mungkin tidak dipublikasikan secara luas.

"Kan kalau tanda tangan kontrak tidak harus diacarakan. Kalau yang kemarin beberapa untuk memberikan pesan ke publik, pembangunan IKN dimulai. Tapi tanda tangan kontrak tidak harus diacarakan," tuturnya.

Kementerian Keuangan hanya menyetujui anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN sebesar Rp 41,31 triliun untuk tahun 2023. Adapun, total usulan PMN yang diajukan sebesar Rp67,82 triliun.

Rinciannya, PT Hutama Karya sebesar Rp28,9 triliun, PT Perusahaan Listrik Negara Rp 10 triliun. Diikuti Holding Defend ID Rp 1,75 triliun dan Airnav Rp 660 miliar.

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan, tidak ada sepeser pun uang PMN yang akan lari ke proyek di ibu kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, seluruh uang PMN tersebut akan diperuntukkan untuk pembangunan maupun sejumlah proyek penugasan pemerintah.

"Nggak ada (uang PMN) yang ke sana. Jangan dikit-dikit IKN," ujar Arya dalam acara Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022).

Arya mencontohkan, total anggaran PMN untuk Hutama Karya senilai Rp28,9 triliun akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS). Dia mencatat, total ada 10 ruas tol yang akan mendapatkan pendanaan PMN.

"Bahkan, pendanaan masih kurang ya untuk proyek JJTS," tegas Arya.

Sementara PLN, akan menggunakan uang PMN untuk pembangunan pembangkit di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pembangunan transmisi dan gardu induk, hingga percepatan distribusi dan listrik desa di wilayah 3T.

Adapun, kucuran dana PMN untuk Defend ID senilai Rp 1,75 triliun akan dipakai untuk pengembangan fasilitas dan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, dan amunisi baru. Sedangkan, Airnav akan menggunakan uang PMN senilai Rp 660 miliar untuk peremajaan alat.