Impor BBM Pasti Turun Jika Pakai Mobil Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri BUMN II Pahala Nugraha Mansury menjelaskan, penggunaan kendaraan listrik bisa memberikan penghematan. Utamanya soal besaran impor BBM dan subsidi pemerintah untuk BBM.

Dengan demikian, akselerasi dari penggunaan kendaraan listrik juga diperlukan kedepannya. Untuk diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya memerintahkan setiap BUMN untuk mengalikasikan sebagian anggarannya untuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan motor listrik, dimana Pertamina dan PLN menjadi pemimpin dalam transisi tersebut.

"Kita perlu membangun ekosistem kendaraan listrik, karena kendaraan listrik bisa menurunkan ketergantuangan kita dari bahan bakar minyak, artinya, indonesia akan mengimpor lebih sedikit (BBM), kita juga bisa menurunkan subsidi (energi)," ujar dia dalam SOE International Conference, dipantau di Jakarta, Senin (17/10/2022).

Menurutnya, dengan masyarakat menggunakan kendaraan listrik, itu bisa menghemat hingga Rp 1,5 juta per tahun untuk operasional. Artinya, ada penurunan konsumsi BBM, dimana ini juga mengarah ke berkurangnya beban subsidi pemerintah terhadap BBM.

"Jadi semuanya akan menang (mendapat manfaat) jika kita mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia," ujarnya.

Dia mengatakan kalau ini bagian dari 5 inisiatif yang melibatkan BUMN dalam hal merespons gejolak di ranah global.

"Jadi kami melihat perubahan dekarbonisasi sebagai peluang bagi BUMN Indonesia karena kami melihat ini adalah peluang bagi kami untuk melakukan lompatan kuantum dalam hal benar-benar meningkatkan ketahanan energi kami, dan kemandirian energi kami," ungkapnya.

Salah satunya adalah dengan mengembangkan kapasitas energi baru terbarukan (EBT). Ini tak hanya bergantung pada energi listrik, tapi juga bio massa, bio fuel, dan panas bumi atau geothermal.

"Ini adalah tiga dari energi terbarukan yang menurut kami dibutuhkan Indonesia untuk benar-benar membangun keunggulan kompetitif kami," paparnya.

Kemudian soal besaran luas lahan hutan sebagai salah satu upaya menekan emisi karbon. Dimana Indonesia memiliki sekitar 172 juta hektar hutan.

Menurutnya, ini bisa menjadi salah satu peluang bagi Indonesia turut berperan besar dalam menekan emisi karbon di tingkat global. "Jadi kita perlu benar-benar membangun ini untuk mengembangkan kredit offset karbon di masa depan," tuturnya.

Selanjutnya, Pahala menilai kalau BUMN juga ijut berperan dalam mengembangkan klaster industri hijau dan molekul hijau seperti hidrogen hijau atau hidrogen biru. Mengingat Indonesia memiliki kekayaan gas yang menurutnya masih perlu dikembangkan kedepannya.

"Dan kita perlu benar-benar memanfaatkan molekul hijau atau biru ini di masa depan," pungkasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan State Owned Enterprises (SOE) International Conference menjadi salah satu sarana pemerintah mengabarkan kepada komunitas internasional tentang dampak transformasi BUMN bagi masyarakat Indonesia.

Ajang yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada Senin-Selasa (17-18) dan dibuka oleh Menko Maritim dan Investasi, Luhut B.Pandjaitan ini dihadiri juga oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.

Dalam kesempatan itu, pemerintah juga meluncurkan program Indonesia Water Fund (IWF) sebagai upaya memperbaiki akses air bersih bagi seluruh rakyat Indonesia. Peluncuran IWF dilakukan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin secara daring.

Wapres mengungkapkan, keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi Pemerintah melalui pendanaan non-APBN.

Erick menyampaikan terima kasih kepada Wakil Presiden, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, serta Kementerian Perdagangan yang telah mendukung perhelatan akbar ini yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Road to G20 dalam Trade, Investment and Industry Working Group (TIIWG).

"Kegiatan ini juga dapat menjadi momentum yang tepat untuk menginformasikan kepada komunitas internasional terkait upaya Kementerian BUMN menjadi lebih transparan sebagai bagian dari komitmen keterbukaan informasi publik," ujar Erick saat menyampaikan laporan pada Opening Ceremony SOE International Conference.

Sejak 2019, ucap Erick, Kementerian BUMN terus melakukan transformasi BUMN secara menyeluruh. Erick menyebut transformasi BUMN hari ini baru mencapai 80 persen dan ditargetkan rampung pada satu setengah tahun ke depan.

"Saya sangat bersyukur, kerja keras kami selama 3 tahun ini berbuah manis, yang mana kinerja BUMN 2021 menunjukkan peningkatan yang signifikan," lanjut dia.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan perkembagan terakhir proses transformasi BUMN. Saat ini progres terbaru sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan bisa segera selesai.

Hal ini disampaikan saat membuka State-Owned Enterprises (SOE) International Conference di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Senin (17/10/2022). Dalam pembukaaan SOE International Conference yang mengangkat tema "Driving Sustainable & Inclusive Growth" ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan PM Inggris Tony Blair.

"Prioritas kami untuk tahun-tahun ke depan adalah melanjutkan transformasi BUMN mencapai 100 persen seperti yang ditargetkan," kata Erick Thohir, dikutip Senin (17/10/2022).

Erick Thohir sangat bersyukur dan mengapresiasi kerja keras BUMN selama tiga tahun terakhir, membuahkan hasil yang signifikan.

"Pendapatan BUMN meningkat sebesar 18,8 persen dari tahun 2020 ke 2021 yang saat ini sebesar Rp 2.295 triliun atau sekitar USD 160 miliar," ungkap Erick Thohir.

"Laba konsolidasi meningkat 838 persen menjadi USD 892 juta pada 2020 dan sekarang pada 2021 sekitar Rp 124,7 triliun," lanjutnya.

Erick Thohir pun optimis laba konsolidasi BUMN di tahun 2022 bisa meningkat lagi menjadi sekitar lebih dari USD 10 miliar.

Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa total aset BUMN saat ini mencapai USD 630 miliar atau meyentuh Rp 8.678 triliun hingga akhir 2021, atau 53 persen PDB Indonesia.