Bulog Wajib Jaga Stok Beras hingga Kedelai, Emangnya Sanggup?

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Perum Bulog bukan hanya menjaga kepastian stok beras di pasar domestik, tapi juga jagung dan kedelai. Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Aturan baru tersebut bakal semakin memberatkan Bulog. Pasalnya, menurut laporan Badan Pangan Nasional, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog tercatat hanya 676.613 ton per Oktober 2022. Jumlah itu menurun drastis dibanding periode sama tahun sebelumnya, yakni mencapai 1,25 juta ton.

Lantas, apakah Bulog sanggup menjaga stok beras, jagung dan kedelai secara bersamaan?

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG Mokhamad Suyamto mengatakan, pihaknya sudah menerima dan menyambut baik Perpres 125/2022 yang menjelaskan tentang penugasan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kepada Bulog.

Dalam Perpres ini telah ditetapkan beberapa jenis pangan pokok tertentu yang akan dikelola oleh Pemerintah dalam Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Terdapat 11 pangan pokok tertentu yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harganya.

"Tahap pertama penyelenggaraan CPP meliputi tiga jenis pangan pokok yakni beras, jagung, dan kedelai. Ketiga pangan pokok tersebut diserahkan kepada BULOG dalam penyelenggaraannya. Lalu, untuk penyelenggaraan CPP tahap berikutnya, akan ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional," kata Suyamto dalam keterangan tertulis, Jumat (28/10/2022).

Perpres 125 ini juga menjelaskan soal kebijakan dari hulu ke hilir dalam pengelolaan pangan mulai dari menjamin harga dan pasar bagi petani, menjaga ketersediaan pasokan bagi produsen berbahan baku pangan, penyimpanan sejumlah stok untuk cadangan dan penyaluran untuk pemanfaatan cadangan.

"Meski Perpres ini sudah menjelaskan penyelenggaraan CPP melalui pengadaan, pengelolaan dan penyalurannya, namun perlu ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan turunan untuk menjadi dasar operasional bagi penugasan kepada BULOG," tutur Suyamto.

Suyamto pun berharap kebijakan baru tersebut bisa jadi tolak ukur untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan petani dan konsumen, khususnya terkait pengadaan bahan pangan pokok. Namun, ia sejauh ini belum menjabarkan secara detil kesiapan Bulog untuk mengemban amanah mengelola beras, jagung dan kedelai secara bersamaan.

"Dengan telah diterbitkannya Perpres ini, menjadi harapan besar bagi pengelolaan pangan pokok tertentu di Tanah Air untuk kesejahteraan petani sampai dengan konsumen," tandasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyoroti stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang kian menipis. Di sisi lain, harga beras pun sempat mengalami tren kenaikan di pasaran. 

Menanggapi hal tersebut, Mendag meminta Perum Bulog untuk membeli beras hasil petani dengan harga berapa pun. "Beras memang sudah ratas (rapat terbatas) ditugaskan oleh Presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapa pun," ujar Mendag di Jakarta, Kamis (27/10/2022).

Di sisi lain, beras pemerintah yang dijual Bulog pun harus dijual sesuai harga yang sudah ditetapkan. "Tapi jualnya sesuai dengan harga Bulog, Rp 9.000 (per kg)," ucapnya.

Adapun arahan tersebut diberikan pasca cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog terus mengecil, dimana per Oktober 2022 tersisa sekitar 673.713 ton, berkurang dari sebelumnya 791 ribu ton di September 2022. 

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) juga telah membidik sejumlah daerah dengan produksi beras yang cukup banyak. Upaya ini sebagai salah satu cara merespons besarnya kontribusi beras terhadap tingkat inflasi.

 “Komoditas beras menjadi kontributor tertinggi terhadap inflasi pangan nasional, hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama Pemerintah Pusat dan Daerah karena tren peningkatan harga beras telah terjadi sejak Juli 2022,” kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi. 

Salah satu, provinsi yang menjadi fokus utama penyerapan adalah Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurut Arief, Sulsel menjadi salah satu provinsi dengan produksi beras tertinggi secara nasional.

Potensi panen Sulsel pada Oktober 2022 sebesar 264 ribu ton dan bulan November 2022 sebesar 183 ribu ton. "Sulsel berpotensi sebagai pusat serapan untuk meningkatkan CBP Bulog yang ditargetkan sebesar 1,2 juta ton sampai dengan Desember 2022,” sebutnya.

Menurut dia, penting untuk memastikan ketersediaan CBP yang memadai, mengingat itu dapat menjadi salah satu instrument pengendalian harga beras sehingga diharapkan komoditas tersebut tidak lagi membebani angka inflasi.

“CBP dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar untuk menurunkan inflasi, antisipasi tanggap darurat, serta alokasi untuk kebutuhan mendesak lainnya,” tuturnya.