Dapat Tambahan PMN Rp 10 Triliun, DPR Minta PLN Fokus Listriki Daerah 3T

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh, Muslim berharap penggunaan Penyertaan Modal Negara (PMN) PLN dapat memberikan pemerataan akses kelistrikan di daerah 3T.

Menurutnya, sudah saatnya penduduk yang tinggal di daerah 3T merasakan kemerdekaan akses kelistrikan.

“Saya dukung PLN memanfaatkan PMN untuk daerah terpencil. Ada beberapa daerah yang belum dilistriki, dusun-dusun belum mendapatkan listrik, dan mereka sudah mengajukan,” ujarnya, Rabu (30/11/2022)

Dengan disahkannya PMN 2023, Komisi VI DPR RI mendukung PLN peningkatkan rasio elektrifikasi. Bersamaan dengan target tersebut, PLN dapat mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan pembangkit listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat.

Pada 2023, DPR mensepakati PLN mendapatkan tambahan PMN sebesar Rp 10 triliun. Dana ini akan diprioritaskan untuk membangun akses listrik berfokus pada peningkatan Rasio Elektrifikasi secara nasional maupun Rasio Desa Berlistrik (RDB).

Selain itu, alokasi ini juga dioptimalkan oleh PLN untuk menambah pembangkit listrik berbasis energi bersih sesuai dengan kompetensi sumberdaya alam di masing masing daerah.

Pada PMN tahun depan, rencananya PLN akan memaksimalkan dana tersebut untuk mengejar target rasio desa berlistrik, terutama di wilayah Indonesia Timur yang saat ini rasio elektrifikasinya masih di bawah 90 persen. Selain itu, PLN juga akan memfokuskan pembangunan akses listrik di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo menyebut untuk mengaliri listrik ke wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) membutuhkan investasi yang besar.

Dia memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 45 juta untuk satu rumah. Biaya tersebut sangat mahal jika dibandingkan dengan pengaliran listrik di wilayah non 3T yang hanya sekitar Rp 1 juta - Rp 2 juta per rumah.

"Biaya investasi infrastruktur ketenagalistrikan untuk daerah 3T mencapai Rp 45 juta per pelanggan," kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI.

Hal tersebut diamini Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem, PT PLN, Evy Haryadi. Evy menjelaskan, pada dasarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengaliri listrik di wilayah manapun tetap sama. Hanya saja perbedaanya terletak pada banyaknya rumah yang dialiri listrik.

Pemasangan jaringan transmisi biasanya dilakukan untuk sekitar 200-1.000 rumah. Kebutuhan anggaran pemasangan transmisi ini kemudian dibagi jumlah rumah yang dialiri listrik.

Sehingga semakin banyak rumah yang dialiri listrik, maka biayanya lebih murah. Pun sebaliknya, semakin sedikit rumah yang dialiri listrik, semakin mahal biaya yang dibutuhkan.

"Biaya bangunnya itu sama. Jaringan yang dibangun untuk 5 rumah dan 1.000 rumah biayanya sama. Tergantung berapa banyak yang rumah yang teraliri listrik, jadi begitu persentasenya," kata Evy saat ditemui usai Peringatan Hari Listrik Nasional ke-77 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2022).

Dalam hal ini, kata dia, PLN memiliki dua fungsi, yakni fungsi bisnis dan fungsi sosial. Sebagai fungsi bisnis, PLN dituntut tidak boleh merugi.

"Fungsi bisnis ini PLN tidak boleh rugi," kata dia.

Namun di sisi lain, PLN juga berkewajiban memberikan pelayanan energi kepada semua masyarakat. Makanya dibutuhkan investasi baik dari pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kewajibannya.

"Makanya butuh dukungan pemerintah lewat PNM (Penyertaan Modal Negara)," kata dia.

Dalam hal ini, tahun 2022 pemerintah telah memberikan PNM untuk elektrifikasi sebesar Rp 5 triliun. Sedangkan tahun 2023 nanti PNM yang diberikan pemerintah mencapai Rp 10 triliun.

"PNM kita lebih besar dari tahu 2022 yang hanya Rp 5 triliun dan di 2023 ini jadi Rp 10 triliun dan ini bisa untuk penyelesaian elektrifikasi tadi," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com