Anak Buah Sri Mulyani Was-Was APBN 2023 Tak Sesuai Ekspektasi

Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata, mengaku khawatir rancangan yang telah disusun dalam APBN 2023 tidak sesuai ekspektasi.

“Pada saat APBN (2023) sudah disahkan kita timbul kekhawatiran baru, apakah seperti yang kita tuangkan di dalam APBN. Kita akan seperti apa APBN 2023 nanti,” kata Isa dalam Dialog Pakar: Peran APBN dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Global dan Antisipasi Risiko Global, Senin (12/12/2022).

Diketahui, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2023, menjadi UU APBN 2023 disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 29 September 2022.

Adapun rincian dalam UU APBN 2023:

- Pertumbuhan ekonomi disepakati di angka 5,3 persen pada 2023. Diketahui target tersebut lebih besar dibandingkan target pada APBN 2022 sebesar 5,2 persen.

- Laju inflasi di tahun 2023 disepakati sebesar 3,6 persen. Angka ini meningkat dari target yang ditetapkan pada nota keuangan RAPBN 2023 yakni 3,3 persen.

- Nilai Tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tahun 2023 disepakati sebesar Rp 14.800.

- Tingkat Bunga SUN-10 Tahun disepakati sebesar 7,90 persen.

- Harga Minyak Mentah Indonesia untuk tahun 2023 disepakati USD 90 per Barel.

- Lifting Minyak Bumi disepakati sebesar 660 ribu barel per hari.

- Lifting Gas Bumi disepakati 1.100 ribu barel setara minyak per hari.

- Target pembangunan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disepakati akan dijaga pada kisaran 5,3-6 persen.

- Tingkat Kemiskinan berada di kisaran 7,5-8,5 persen.

- Gini Ratio berada di kisaran indeks 0,375-0,378.

- Indeks Pembangunan Manusia disepakati 73,31-73,49.

- Nilai Tukar Petani (NTP) disepakati di kisaran 105-107 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di kisaran 107-108.

Lebih lanjut, meskipun timbul kekhawatiran di tahun mendatang, Isa mengaku sedikit lega karena APBN 2022 akan segera berakhir. Dia berharap tidak terjadi lagi bencana alam.

 “Saat kita yang saat ini mau mengakhiri 1 Tahun Anggaran kita agak lega, kurang berapa hari lagi mudah-mudahan tidak ada bencana-bencana yang ekstra ordinary kita sebetulnya sudah harus berpikir tahun depan ini seperti apa APBN kita,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan untuk merespons tantangan ekonomi global.

Selain menempatkan sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi global dan reformasiktural.

"Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Kamis, (1/12/2022).

Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri, ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Jokowi menegaskan, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Untuk itu, Presiden meminta kepada seluruh kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah agar mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, tidak terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Juga perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri," ungkapnya.

Selain itu, Presiden juga meminta agar para gubernur, bupati, maupun wali kota memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, juga mempercepat realisasi belanja. Menurut Presiden, saat ini inflasi adalah momok bagi semua negara.

"Untuk pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing, ini penting sekali, ini momok semua negara inflasi. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing," jelasnya.

"Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial," pungkasnya.