Dana Pensiun BUMN Dikelola Pensiunan, Wamen: Jangan Salah Kelola!

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir tengah berfokus untuk melakukan bersih-bersih di pengelolaan dana pensiun (dapen) BUMN. Dia menemukan ada 65 persen pengelolaan yang masih tak sesuai.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury menerangkan, ini memang menjadi fokus Erick Thohir kali ini. Dia kembali menegaskan kalau pengelolaannya harus dilakukan oleh ahlinya.

"Ini melalui upaya reformasi yang dilakukan oleh pak Erick ingin semuanya pengelolaannya kan banyak sekali pengelolaan dapen yang mungkin tidak dikelola oleh orang yang tidak ahlinya, jadi ini tentunya salah satu yang perlu dilakukan adalah yang ngelola harus yang ahlinya lah," kata dia saat ditemui di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Selasa (24/1/2023).

Pahala mengungkap kalau banyak dapen BUMN saat ini dikelola oleh pensiunan. Dia mengingatkan, kalau dalam pengelolaan dapen BUMN perlu orang yang ahli untuk melakukannya. Sebagai contoh adalah pengelolaan investasi dari dapen tersebut.

"Jangan sampai dikelola oleh, ya mohon maaf misalnya yang para pensiunan yang gak memahami juga investasi. Itu jadi arahan utamanya itu seperti itu dan bagaimana bisa memiliki antisipasi, kebijakan dana pensiun yang memang betul-betul sesuai dengan base practice-nya lah," urainya.

Pahala lagi-lagi menegaskan, kalau pensiunan bukan menjadi masalah dalam pengelolaan dapen. Namun, dia menegaskan kalau itu bukan masalah selama pengelolaannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Banyak (dikelola pensiunan), bukan, masalahnya bukan pensiunan. Masalahnya apakah dikelola oleh orang yang betul-betul punya keahlian, gitu. Bukan masalah pensiunan, bukan," pungkasnya.

Informasi, Erick Thohir mengantongi sekitar 65 persen dana pensiun BUMN salah kelola. Sementara, 35 persennya sesuai dengan aturan. Untuk itu dia mengerahkan audit menyeluruh di lembaga pengelola dapen BUMN tahun ini.

Menteri BUMN Erick Thohir tengah mengawasi 65 persen pengelolaan dana pensiun BUMN yang bermasalah. Persoalan ini disebut akan jadi fokus perhatiannya di tahun ini.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, audit dana pensiun ini masih dalam proses. Pada proses ini dicari potensi-potensi fraud atau kecurangan yang terjadi dalam pengelolaannya.

Salah satu yang dikejar, proses auditnya bisa selesai pertengahan tahun ini. Sehingga dapat memberikan data secara pasti dari tata kelola dana pensiun BUMN yang bermasalah.

"Mudah-mudahan beres lah (pertengahan tahun). Karena ini kan target setahun ini kan, pembenahannya setahun," kata dia saat ditemui di Kementerian BUMN belum lama ini, ditulis Sabtu (20/1/2023).

Kendati begitu, Arya belum bisa mengungkap berapa besaran dana pensiun (dapen) yang berpotensi mengalami kecurangan. Dia tetap berpegang pada proses audit yang sedang berjalan.

"Nanti setelah di audit dilihat, mana yang fraud mana yang enggak, kan gitu. Kan gak bisa dikatakan bahwa, rugi kan belum tentu fraud kan. Kalau dia ada fraud-nya, yaudah pasti di proses," kata dia.

"Misalnya dia rugi, setelah investasi tapi gak ada unsur kesalahannya kan bisa juga," tambah Arya.

Sebelumnya, Erick Thohir memang mengungkap ada sekitar 65 persen pengelolaan dapen BUMN yang bermasalah. Sekitar 35 persen lainnya dinyatakan menjalankan tata kelola sesuai aturan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir mengingatkan kepada 41 direksi dari lembaga-lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN untuk mewariskan kebaikan, bukan meninggalkan masalah.

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga warisan (legacy) ini," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Sebab dia telah menerima laporan terkait Dana Pensiun BUMN. Berdasarkan laporan, 65 persen dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.

"Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," pungkasnya.