Diancam Krisis Energi, PLN Janji Indonesia Tak Jepret Lampu Massal Seperti Pakistan

Liputan6.com, Jakarta Melihat krisis energi yang terjadi di berbagai negara, PT PLN (Persero) memastikan kondisi kelistrikan nasional dalam kondisi yang aman. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memastikan, pemadaman listrik massal seperti yang terjadi di Pakistan tidak terjadi di Indonesia.

Darmawan memastikan PLN telah melakukan langkah-langkah strategis. Salah satunya dengan penguatan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik untuk menjamin keandalan suplai listrik ke pelanggan.

PLN telah mengantisipasinya dengan three line of defence energi primer untuk pembangkit listrik, yakni menggunakan batu bara, gas, dan BBM. Perseroan memperkuat sistem kelistrikan nasional demi menghadapi krisis energi global.

"Kondisi kelistrikan nasional Indonesia dalam kondisi yang sangat aman. Setiap pilar sistem kelistrikan kita sangat kokoh. Demi memastikan pasokan listrik terjaga, kami pastikan kecukupan energi primer seluruh pembangkit di Indonesia lebih dari cukup," kata Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/2/2023).

Ketangguhan pasokan energi primer tersebut diperoleh dari hasil perjuangan PLN dan pemerintah dalam melakukan enforcement tata kelola energi primer setelah kejadian krisis batu bara pada akhir 2021 lalu.

Di sisi lain, PLN telah melakukan penataan ulang kontrak menjadi jangka panjang. Selain itu, langkah pengawasan dilakukan tidak hanya melalui fisik di lapangan tetapi juga dengan integrasi sistem monitoring digital.

"Kami integrasikan sistem digital PLN dengan sistem digital Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara, sehingga dapat dilakukan corrective action secara cepat, tepat, dan terukur," tambah Darmawan.

PLN juga mengubah paradigma sistem pengendalian pasokan batu bara dari yang awalnya fokus pada titik bongkar Estimated Time of Arrival (ETA) menjadi berfokus pada titik muat atau loading. Mekanisme early warning system juga dibangun, sehingga risiko keterlambatan pengiriman pasokan batu bara dapat diminimalisir.

"Dengan sistem seperti ini maka jika ada potensi kegagalan pasokan karena ketersediaan batu bara maupun armada angkutannya, akan dapat dideteksi lebih dini. Bahkan setiap pergerakan pasokan energi primer dapat termonitor secara digital," tutur Darmawan.

Dengan pembenahan tersebut, kini pembangkit batu bara sebagai first line of defence punya stok yang bahkan di atas titik aman, yaitu sudah berada di atas 20 HOP. Selain itu, cadangan gas dan cadangan BBM sebagai second line dan third line of defence juga dipastikan aman, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan.

"Jika kita bandingkan dengan Pakistan. Di sana stok energi primer pembangkitnya yaitu gas sangat terbatas. Ditambah Pakistan sedang mengalami tekanan ekonomi, sedangkan energi primernya didominasi impor tanpa kesiapan pasokan, tidak ada kontrak jangka panjang, maka stok pun semakin terbatas," jelasnya.

"Ketika ada fluktuasi demand listrik, maka pasokan kelistrikan akan down dan tidak mampu recover karena tidak cukupnya stok energi primer," pungkas Darmawan.

PT PLN (Persero) memastikan kondisi kelistrikan nasional dalam kondisi yang aman. Saat ini memang tengah terjadi krisis energi di berbagai negara tetapi Indonesia mampu mengantisipasinya. 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan, pemadaman listrik massal seperti yang terjadi di Pakistan tidak terjadi di Indonesia. Hal tersebut diungkap dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (8/2/2023).

Darmawan memastikan PLN telah melakukan langkah-langkah strategis, salah satunya dengan penguatan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik untuk menjamin keandalan suplai listrik ke pelanggan.

PLN telah mengantisipasinya dengan three line of defence energi primer untuk pembangkit listrik, yakni menggunakan batu bara, gas, dan BBM. PLN memperkuat sistem kelistrikan nasional demi menghadapi krisis energi global.

"Kondisi kelistrikan nasional Indonesia dalam kondisi yang sangat aman. Setiap pilar sistem kelistrikan kita sangat kokoh. Demi memastikan pasokan listrik terjaga, kami pastikan kecukupan energi primer seluruh pembangkit di Indonesia lebih dari cukup," kata Darmawan.

Ketangguhan pasokan energi primer tersebut diperoleh dari hasil perjuangan PLN dan Pemerintah dalam melakukan enforcement tata kelola energi primer setelah kejadian krisis batu bara pada akhir tahun 2021.

PLN telah melakukan penataan ulang kontrak menjadi jangka panjang dan kokoh. Selain itu, langkah pengawasan dilakukan tidak hanya melalui fisik di lapangan tetapi juga dengan integrasi sistem monitoring digital.

"Kami integrasikan sistem digital PLN dengan sistem digital Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, sehingga dapat dilakukan corrective action secara cepat, tepat, dan terukur," tambah Darmawan.

PLN juga mengubah paradigma sistem pengendalian pasokan batu bara dari yang awalnya fokus pada titik bongkar Estimated Time of Arrival (ETA) menjadi berfokus pada titik muat atau loading. Mekanisme early warning system juga dibangun, sehingga risiko keterlambatan pengiriman pasokan batu bara dapat diminimalisir.

"Dengan sistem seperti ini maka jika ada potensi kegagalan pasokan karena ketersediaan batu bara maupun armada angkutannya, akan dapat dideteksi lebih dini. Bahkan setiap pergerakan pasokan energi primer dapat termonitor secara digital," tutur Darmawan.

Dengan pembenahan tersebut, kini pembangkit batu bara sebagai first line of defence punya stok yang bahkan di atas titik aman, yaitu sudah berada di atas 20 HOP. Selain itu, cadangan gas dan cadangan BBM sebagai second line dan third line of defence juga dipastikan aman, dan selalu siap kapanpun dibutuhkan.

"Jika kita bandingkan dengan Pakistan. Di sana stok energi primer pembangkitnya yaitu gas sangat terbatas. Ditambah Pakistan sedang mengalami tekanan ekonomi, sedangkan energi primernya didominasi impor tanpa kesiapan pasokan, tidak ada kontrak jangka panjang, maka stok pun semakin terbatas. Ketika ada fluktuasi demand listrik, maka pasokan kelistrikan akan down dan tidak mampu recover karena tidak cukupnya stok energi primer," jelas Darmawan.