Cara Lapor SPT Tahunan Online, Paling Lambat 31 Maret 2023!

Liputan6.com, Jakarta Memasuki awal tahun 2023, Wajib Pajak (WP) mulai dihimbau untuk melakukan lapor SPT Tahunan. 

Perlu diingat, batas waktu lapor SPT Tahunan untuk WP orang pribadi yaitu 31 Maret 2023 dan WP badan pada 30 April 2023.

Lantas, bagaimana cara melakukan lapor SPT Tahunan online?

Sebelum lapor SPT online dengan e-Filling, Wajb Pajak perlu memastikan sudah memiliki EFIN. Jadi, wajib pajak yang sudah punya EFIN bisa langsung lapor SPT pajak.

Sebagai informasi, Electronic Filing Identity Number atau EFIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP agar wajib pajak bisa lapor SPT melalui e-Filling.

Untuk mendapatkan nomor identitas ini wajib pajak harus mengajukan permohonan EFIN terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Bagi yang sudah memiliki EFIN, berikut adalah tahap dan cara lapor SPT Pajak Tahunan menggunakan e-Filling seperti dirangkum Liputan6.com, Selasa (21/2/2023) :

1. Akses laman DJP Online melalui tautan https://djponline.pajak.go.id

2. Kemudian isi kolom sesuai petunjuk

3. Wajib pajak harus login terlebih dahulu dengan memasukkan NPWP dan password serta kode keamanan

4. Selanjutnya pilih Lapor

5. Pilih layanan e-Filling

6. Setelah itu, pilih menu Buat SPT

7. Lalu isi kolom yang telah disediakan oleh sistem

8. Pilih SPT yang akan dilaporkan

9. Isi data SPT

10. Masukkan kode verifikasi

11. Klik Kirim SPT

12. Laporan SPT akan terekam di sistem DJP dan bukti laporan akan dikirimkan ke email wajib pajak

Bagi Wajib Pajak yang belum memiliki EFIN bisa mengirimkan permohonan aktivasi EFIN ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP terdaftar.

Permohonan ini dapat disampaikan melalui email resmi, datang langsung ke KPP terdekat, pos tercatat, atau jasa ekspedisi/kurir. Wajib pajak bisa mengunduh formulir permohonan EFIN melalui link www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-EFIN.

Namun, dengan catatan jika melalui email hanya diperbolehkan satu email wajib pajak untuk satu permohonan layanan aktivasi EFIN. Untuk formulir permohonan aktivasi EFIN nantinya bisa dikirimkan beserta data Proof of Record Ownership (PORO).

Berikut ini beberapa data yang diperlukan untuk verifikasi PORO.

Wajib pajak orang pribadi:

a. NPWP dan NIK

b. Nama

c. Alamat yang terdaftar

d. Alamat email yang terdaftar

e. Nomor telepon yang terdaftar

Wajib pajak badan:

a. NPWP

b. Nama pemohon

c. Alamat email yang terdaftar

d. Nomor telepon yang terdaftar

e. EFIN salah satu pengurus yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan

f. Nomor ponsel yang mengajukan

g. Tahun pajak, status, dan nominal SPT Tahunan Badan terakhir yang dilaporkan

Selain itu, wajib pajak pun harus mengirimkan swafoto atau selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP. Apabila seluruh data sudah sesuai nantinya petugas akan membuat pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF dan mengirimkannya melalui email.

Oleh sebab itu, pastikan sudah mengecek kotak masuk pada email. Jika memang tidak ditemukan, wajib pajak bisa mengirimkan permohonan cetak ulang EFIN dengan datang langsung ke KPP terdaftar atau menghubungi beberapa kontak, seperti telepon di nomor 1500200, Twitter: @kring_pajak, Live chat: www.pajak.go.id, telepon nomor resmi KPP terdaftar, email resmi KPP terdaftar atau direct message di akun media sosial KPP terdaftar.

Sebagai catatan, wajib pajak mengirimkan formulir permohonan cetak ulang EFIN beserta data PORO seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Sementara itu, bagaimana jika wajib pajak lupa EFIN atau baru ingin aktivasi EFIN?

Wajib pajak yang lupa EFIN bisa mendapatkan nomor ini kembali. Begitu pun dengan wajib pajak yang baru pertama kali ingin lapor SPT dan belum pernah mendapatkan EFIN.

Namun sebelum mengetahui caranya, mengutip informasi dari akun Instagram @ditjenpajakri EFIN yang merupakan singkatan dari Electroning Filing Identification Number adalah sepuluh digit nomor identifikasi yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak.

Sebagai informasi, EFIN berfungi sebagai identitas wajib pajak yang berguna pada saat melakukan transaksi elektronik dengan DJP untuk memenuhi kewajibab perpajakannya.

Karena bersifat rahasia, EFIN digunakan sebagai alat autentikasi dan wajib pajak wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan dari pengguna yang tidak sah.