Sri Mulyani Beri Kabar Baik di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa capaian kinerja APBN pada bulan Februari 2023 berjalan  sangat baik 

Meski demikian, APBN 2023 dijaga untuk terus waspada dalam mengantisipasi berbagai tantangan dan ketidakpastian sepanjang tahun 2023.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, Rabu (15/3/2023) Sri Mulyani mengatakan, kinerja APBN hingga Februari 2023 mencatat surplus yang didukung kinerja pendapatan yang masih kuat dan tren belanja yang positif.

"Pendapatan negara kita sampai dengan akhir Februari terkumpul Rp 419,6 triliun. Ini artinya 17 persen dari target penerimaan atau pendapatan negara sudah dikumpulkan pada dua bulan pertama yaitu Januari dan Februari. Pertumbuhan dari pendapatan negara adalah 38,7 persen year on year, yaitu terdiri dari pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak," terangnya dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa), pada Selasa (14/03).

Selain itu, pemulihan ekonomi, meningkatnya aktivitas masyarakat serta kontribusi implementasi UU HPP terlihat dari penerimaan pajak yang tumbuh baik dan positif.

Sri Mulyani mencatat, penerimaan pajak mencapai Rp. 279,98 triliun, tumbuh 40,35 persen (yoy) dan mencapai 16,30 persen dari target APBN 2023.

Kenaikan yang signifikan juga terlihat dari sisi PNBP yang mencapai Rp. 86,4 triliun (86,6 persen yoy), mencapai 19,6 persen dari target APBN.

Sementara itu, terjadi sedikit penurunan pada penerimaan Kepabeanan dan Cukai namun tetap on-track dengan Rp 53,27 triliun, atau 17,57 persen dari APBN pada Februari 2023.

Menkeu memaparkan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Februari 2023 adalah Rp. 182,6 triliun, atau8,1 persen dari APBN.

Sri Mulyani memastikan bahwa anggaran untuk bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial masih menjadi belanja prioritas yang terus dijaga. 

Adapun belanja TKDD hingga akhir Februari 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 105,2 triliun, atau 12,9 persen dari APBN.

"Kenaikan belanja negara 1,8 persen (yoy) ini juga kita harapkan akan mendukung perekonomian kita," jelas Menkeu.

Dari sisi pembiayaan, realisasi sebesar Rp. 186,9 triliun dengan pembiayaan utang melalui SBN dan pinjaman on track sesuai strategi pembiayaan tahun 2023. Pembiayaan APBN tetap mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, postur APBN menunjukkan kondisi surplus Rp. 131,8 triliun atau 0,63 persen PDB.

Ini adalah kondisi yang positif sampai bulan kedua tahun 2023. Kinerja APBN Februari 2023 mencerminkan situasi Indonesia yang terus optimis namun waspada untuk menghadapi prospek perekonomian 2023, kata Sri Mulyani.

“Jadi inilah kondisi APBN hingga Februari 2023 yang kondisinya jauh lebih kuat dari Februari tahun lalu yang bisa dilihat dari posturnya dan juga dari sisi penerimaan maupun belanja,” lanjut Menkeu.

Menkeu dalam kesimpulannya mengingatkan bahwa, ekonomi global masih perlu diwaspadai karena hal ini memberikan adanya ketidakpastian yang sulit sekali ditebak.

Kabar baiknya, perekonomian domestik diprediksi masih akan tetap membaik pada kuartal I dari sisi pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh data penerimaan negara yang terus membaik.

"APBN akan tetap menjadi instrumen yang kita jaga untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia dari shock yang mungkin akan terjadi entah karena (efek dari) perang (Rusia-Ukraina), entah karena harga energi, entah karena harga pangan, dan entah karena berbagai shock yang terjadi akibat ekonomi global harus kita antisipasi, dan oleh karena itu APBN akan terus responsif dan fleksibel," jelas Sri Mulyani.