Strategi Negara ASEAN Jaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Ancaman Resesi Global

Liputan6.com, Jakarta Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank  Sentral (AFMGM) ASEAN berakhir Jumat 31 Maret 2023 lalu. Dalam pertemuan tersebut, 10 negara anggota ASEAN sepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. 

Pertumbuhan konsumsi, perdagangan, dan investasi yang kuat, serta perdagangan terbuka dan investasi ke negara lain menjadi fokus negara kawasan.

Meskipun  kondisi ASEAN dan global masih menghadapi sejumlah tantangan yakni dari dampak rambatan (spillover) dari perekonomian global, suku bunga tinggi, inflasi tinggi, serta ketidakpastian keuangan global.

Negara ASEAN perlu menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang kuat. Tercermin  dalam Prioritas Ekonomi Indonesia (Priority Economic Deliverables/PED), untuk mengatasi risiko-risiko yang mengancam ekonomi kawasan. 

Beberapa agenda turunan PED yang berada dibawah koordinasi Kementerian Keuangan antara lain kesiapsiagaan kesehatan (health preparedness), pendanaan infrastruktur, perpajakan internasional, kerja sama kepabeanan dan cukai, inklusi keuangan digital untuk UMKM dan keuangan berkelanjutan. 

Keenam agenda ini akan menguatkan kerja sama dan integrasi kerja sama sektor keuangan di ASEAN di bawah cetak biru 2025. Sehingga akan membantu kawasan merespon tantangan global yang sedang dihadapi bersama untuk memastikan pemulihan ekonomi ASEAN.

Untuk menghadapi berbagai tantangan di ASEAN, ada 3 prioritas terkait agenda bank sentral. Pertama,  memperkuat bauran kebijakan makroekonomi untuk menghadapi limpahan global dalam rangka mendukung stabilitas makroekonomi dan keuangan serta mendukung pemulihan dan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. 

Mempertimbangkan sifat tantangan yang multidimensi dan kompleks yang dihadapi kawasan ini, pertemuan tersebut menyoroti perlunya memperkuat bauran kebijakan yang mencakup reformasi fiskal, moneter, makroprudensial, dan juga struktural.

Kedua, memperluas Regional Payment Connectivity (RPC) di antara anggota ASEAN dengan cepat. Melalui RPC, anggota ASEAN berupaya menyediakan sistem pembayaran yang mulus, cepat, dan efisien untuk seluruh kawasan ASEAN. Pentingnya memitigasi risiko yang dapat muncul dari digitalisasi sistem pembayaran melalui penguatan regulasi, pengawasan, adopsi standar internasional, serta perlindungan konsumen. 

Ketiga, memperkuat ketahanan keuangan, antara lain melalui penggunaan mata uang lokal untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas batas di kawasan ASEAN. Para Menteri dan Gubernur Bank Sentral kemudian menyetujui Pernyataan Bersama (Joint Ministerial Statement/JMS) yang berisi perkembangan, pencapaian, dan kesepakatan bersama atas agenda-agenda tersebut.

Hasil pertemuan AFMGM pertama akan dilaporkan ke KTT ASEAN ke-42 pada Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kemudian akan dilanjutkan dengan AFMGM kedua pada Agustus 2023 di Jakarta. Berbagai agenda diskusi di Jalur Keuangan Pilar Ekonomi diharapkan dapat menghasilkan hasil konkret yang bermanfaat signifikan dan berdampak positif bagi negara-negara di kawasan ASEAN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pernyataan bersama menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN, terkait inisiatif dalam kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Seperti diketahui, Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo hadir sebagai ketua dalam pertemuan pertama ASEAN Finance Ministers & Central Bank Governors Meeting (AFMGM) 2023 pada Jumat 31 Maret 2023.

Sri Mulyani mengatakan, pernyataan bersama itu menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektoral untuk memperkaya proses kerjasama sektor keuangan.

"Beberapa poin penting yang disampaikan dalam pernyataan bersama tersebut antara lain usulan untuk membahas kerjasama antara otoritas keuangan dan kesehatan untuk memperkuat kapasitas kesehatan daerah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers AFMGM 2023 di Nusa Dua, Bali Jumat (31/3/2023).

Menkeu melanjutkan, usulan itu bertujuan untuk menyelesaikan laporan tentang penilaian kesenjangan dan modalitas pada penggunaan fasilitas keuangan regional, seperti Covid-19, dan tanggap darurat kesehatan masyarakat lainnya di ASEAN.

Kerjasama UMKM hingga Ketahanan Pangan

Selain itu, ada juga usulan kerjasama di bidang pembiayaan UMKM dan literasi pembiayaan digital. " Juga salah satu prioritas utama untuk mendukung inklusi keuangan UMKM dan akses pembiayaan lainnya," ungkap Menkeu.

Adapun pembahasan topik ketahanan pangan, inisiatif kerjasama yang kuat dengan badan-badan sektoral ASEAN terkait dukungan pembiayaan untuk mendorong kemakmuran dan stabilitas di kawasan.

"Hal ini akan berujung pada Deklarasi para pemimpin ASEAN tentang penguatan Ketahanan Pangan dan Gizi," beber Sri Mulyani.

Promosi Perdagangan dan Investasi

Selain ketahanan pangan, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga fokus pada kerja sama keuangan untuk mempromosikan perdagangan dan investasi, yang meliputi perjanjian pajak bilateral dan penguatan kerja sama antara bea cukai dan otoritas pajak.

"Pembiayaan ramah lingkungan khusus untuk pejalan kaki juga telah dibentuk di bawah dana infrastruktur ASEAN atau AIF untuk kawasan tersebut," kata Menkeu.

Hal ini pun menjadi salah satu prioritas utama AFMGM untuk mendukung pendanaan iklim, menyediakan proyek pendanaan yang berasal dan menyusun pengetahuan serta peningkatan kapasitas untuk negara-negara ASEAN.

"Pertemuan tersebut juga membahas taksonomi ASEAN untuk keuangan berkelanjutan versi dua, yang merupakan taksonomi pertama di dunia yang mengakomodir transisi energi sebagai aktivitas yang tergolong layak untuk dibiayai," ujar Sri Mulyani

Sri Mulyani menjelaskan, "taksonomi ASEAN yang dirumuskan untuk kawasan mempertimbangkan disparitas dan inklusivitas negara-negara anggota ASEAN, dalam proses transisi dan untuk memastikan tidak ada negara yang tertinggal.

Dalam pertemuan pada hari Jumat (31/3), Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga menandai tonggak sejarah di mana mereka menyambut baik rencana pertemuan menteri keuangan dan tata kelola ASEAN yang kedua tahun ini.

"Proposal ini dimaksudkan untuk lebih mencerminkan kemajuan kerja sama dan yang lebih penting, untuk memastikan hasil disampaikan dengan baik," jelas Sri Mulyani.