Waduh, Pembukaan Seleksi CPNS 2023 Terancam Batal

Liputan6.com, Jakarta Pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS terancam batal digelar tahun ini. Mengingat belum adanya data final mengenai kebutuhan formasi dari sejumlah institusi.

Kemungkinan itu diungkap Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. Menurutnya, jika seleksi CPNS ingin tetap dilaksanakan tahun ini, data final formasi paling lambat sudah dikantongi pada akhir Juni atau awal Juli 2023.

"Ini kan kebutuhan formasinya dari kementerian lembaga daerah lain-lain itu kan masih (dihitung), mereka itu kan masih sibuk macam-macam lah ya, jadi belum semuanya masuk, kalau belum semuanya masuk, Kemenpan (Kemenpan RB) juga akan kesulitan nih 'berapa sih kebutuhan nasionalnya?'. Jadi formulasi itu harus dihitung total nih, karena kan Kemenpan kan bermain total nasional, kalau itu belum masuk semua, ya agak sulit," ujar dia usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah soal keamanan penyelenggaraan seleksi CASN atau seleksi CPNS. Pasalnya, dalam waktu dekat proses pemilu 2024 akan berjalan.

Pemilu

Demi keamanan, kata Bima, tidak direkomendasikan adanya pengumpulan massa selama momen pemilu tersebut. Maka, dia berharap kalau data kebutuhan formasi ASN sudah bisa dikantongi dalam waktu dekat.

"BKN itu harus tau paling tidak, Juli paling lambat, setelah itu baru tau ada formasinya, ini gak selesai nanti, nanti tahun depan lagi, tahun depan udah pemilu lagi kan, masa saya mau nyelenggarain seleksi CPNS pas pemilu kan, waah kan risiko keamanannya luar biasa," ungkapnya.

"Jadi saya hanya bisa menjalankan itu dengan aman kalau formasinya sudah dikeluarkan akhir Juni. Kalau lebih, nah saya harus hati-hati nih, jadi gak berani semuanya mungkin. Mungkin, karena kan saya harus nabrak pemilu, dan itu bahaya. Intelijen, sekuriti bilang, 'pokoknya BKN tidak boleh melaksanakan kegiatan apapun pada saat pemilu', Nah kan saya harus ikutin itu dong," tambah Bima.

Bima menuturkan, jika pada Juni atau Juli 2023 ini sudah didapat data final, maka pihaknya masih punya waktu hingga Desember 2023 untuk membuka rekrutmen CPNS. Artinya, pelaksanaannya sesuai dengan linimasa yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Bima menuturkan kalau keadaan ini semakin kompleks mengingat perlu adanya izin lintas kementerian. Sebut saja, izin yang dikeluarkan dari Kementerian Keuangan menyoal besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk gaji.

Hal ini baru bisa ditentukan ketika sudah ada data lengkap kebutuhan formasi CASN di setiap institusi, kementerian, dan lembaga.

"Karena itu juga harus ada izin prinsip, persetujuan dari Kemenkeu untuk oembiayaan gajinya. Ya kan, jadi Kemenkeu maunya 'berpaa sih jumlahnya, kalau saya kan gak bisa ngitung nih kalau gak ada jumlahnya'. Jadi itu semua kompleks ya jadi satu ya," paparnya.

Sementara itu, kapan pun seleksi dilaksanakan, Bima menegaskan pihaknya siap untuk menggelar. Mengingat lagi, pembukaan seleksi CPNS merupakan kegiatan rutin yang dijalankan BKN.

"Kalau BKN ini kan sudah pekerjaan rutin ya, jadi kapan pun sebetulnya kalau kesiapan SDM dan prasarana kita sudah siap, tinggal ini kita kan harus ajukan anggaran dulu. 'Oke formasinya 100 ribu nih' jadi kalau 100 ribu, kira-kira yang daftar 2,5 juta, kan kita harus antisipasi, 2,5 juta itu butuh biaya berapa, itu diajukan lagi saman Kemenkeu," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengaku masih menghitung kebutuhan baanyaknya aparatur sipil negara (ASN) atau PNS kementerian/lembaga di institusi pemerintah pusat. Ini perlu ditentukan sebelum membuka kembali seleksi Calon ASN atau CPNS tahun ini.

Kabarnya, pembukaan seleksi CPNS akan dilakukan dalam waktu dekat. Kendati begitu, jumlah formulasi yang dibutuhkan harus lebih dulu dipastikan.

"Kan kita hitungnya ada banyak ya, kita tunggu instansi pembina dengan BKN (Badan Kepegawaian Negara), ada dinas ada di kementerian lain, kita hitung," kata dia usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Rabu (7/6/2023).

Menpan Anas menyebut, jumlah itu akan menjadi rujukan untuk nantinya membuka seleksi. Utamanya mengenai formasi-formasi yang sudah menjadi prioritas pemerintah saat ini.

"Sehingga mana yang urgent dan jadi prioritas, meskipun searang sudah ditetapkan prioritasnya adalah pendidikan dan kesehatan. Nanti formulasinya, supaya lebih komprehensif ya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara - Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas menyebut telah mengantongi 1,03 juta formasi usulan dari daerah.

"Saya hari ini akan menandatangani surat usulan kepada Menteri Keuangan. Surat usulan berdasarkan yang dikirim daerah, kurang lebih 1.030.000 orang formasi," kata Anas di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Anas menjelaskan lowongan CPNS tidak hanya diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Berbagai kementerian/lembaga juga telah menyetorkan kebutuhan pegawai. Sehingga formasi itu untuk memenuhi kebutuhan ASN pusat dan daerah, baik itu untuk PNS maupun PPPK.

Selain itu, Anas mengaku saat ini sedang mencarikan jalan keluar bagi tenaga honorer kategori (THK) 1 dan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk jabatan fungsional (P1).

"Kita sedang diskusi insentif disamping kita menyelesaikan PR yang kemarin itu, yang TKH II dan P1," kata dia.