Liputan6.com, Jakarta - Indeks dolar Amerika Serikat atau USD kembali menunjukkan penguatan pada Kamis, 15 Juni 2023. Sementara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup melemah 47 poin pada Kamis sore ini ke level Rp 14.954 dari penutupan sebelumnya di level Rp 14.906.
"Dolar AS menguat terhadap mata uang lainnya di perdagangan Kamis, didorong oleh proyeksi hawkish Federal Reserve tentang pengetatan lebih lanjut tahun ini, sementara pasar menunggu pertemuan kebijakan terbaru Bank Sentral Eropa," kata Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, dalam keterangan tertulis pada Kamis (15/6/2023).
Baca Juga
Sikap hawkish The Fed mendukung dolar AS ini menyusul kesimpulan dari pertemuan pengaturan kebijakan terbaru dari Federal Reserve pada hari Rabu, dengan bank sentral memutuskan untuk menghentikan siklus pengetatan suku bunga.
Advertisement
Namun, The Fed juga masih mengisyaratkan dalam proyeksi ekonomi baru bahwa suku bunga kemungkinan akan naik lagi setengah poin persentase, dengan dua kenaikan sebesar 25 basis poin, pada akhir tahun ini.
Selain itu, "Bank Sentral Eropa (ECB) diperkirakan akan menaikan suku bunga acuan dalam pertemuan minggu ini sebesar 25 basis poin," ungkap Ibrahim.
"Langkah seperti itu akan menjadi peningkatan kedelapan berturut-turut dari ukuran itu, dan ECB juga diperkirakan akan memberi sinyal lebih banyak kenaikan yang akan datang dalam beberapa bulan mendatang menyusul komentar terbaru Presiden Christine Lagarde bahwa "tidak ada bukti jelas bahwa inflasi yang mendasari telah mencapai puncaknya," bebernya.
"Sedangkan untuk perdagangan besok, mata uang Rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp. 14.940- Rp. 15.000," kata Ibrahim.
Perbandingan Sikap The Fed dengan BOJ
Para pedagang membedakan antara komentar hawkish dari Federal Reserve dan apa yang kemungkinan akan datang dari Bank of Japan.
Bank sentral Jepang itu diperkirakan akan mempertahankan sikap ultra-dovish dan pengaturan kurva imbal hasil karena upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi negara yang baru lahir.
"Namun, juru bicara pemerintah Jepang memang mencoba menawarkan dukungan vokal untuk yen, dengan mengatakan pergerakan pasar mata uang yang bergejolak tidak diinginkan dan pihak berwenang akan mengambil tindakan yang "tepat" sesuai kebutuhan," pungkas Ibrahim.
Advertisement
Pasar Amati Perkembangan Pilihan Capres untuk Pilpres 2024
Ibrahim melihat bahwa pemilihan Presiden (Pilpres) sudah didepan mata, dan pasar terus mengamati perkembangan calon-calon presiden (Capres) yang diusung oleh partai politik.
"Capres tersebut harus memiliki ketegasan, pemahaman tentang politik dan ekonomi global. Karena di tengah ketidakpastian situasi global di masa mendatang. Dan sangat penting memiliki pemimpin yang paham betul situasi politik, tidak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri," jelasnya.
"Jangan sampai Indonesia, negara besar hanya sebagai objek negara-negara luar. Jadi sangat penting sekali untuk kemudian memiliki pemimpin yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk ikut serta menentukan proses-proses yang berlangsung di kancah global,"lanjut Ibrahim.
Program yang Perlu Dilanjutkan
Kemudian, keberhasilan pemerintahan Joko Widodo dalam menyelenggarakan Presidensi G-20 di Bali menjadi sebuah standar cukup tinggi untuk pemimpin indonesia berikutnya, menurut Ibrahim.
"Selanjutnya pemimpin Indonesia harus bisa berkiprah penting dan ikut menjadi pengendali dari proses politik serta ekonomi di kancah global. Dan sangat tidak etis kalau saya akan menyebutkan kandidat saat ini, karena sekarang masih dinamis," ujarnya.
Dia melanjutkan, bahwa "kandidat-kandidat yang sekarang digadang-gadang siapapun, dari partai manapun adalah politisi-politiai ulung yang punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dan sangat paham dengan situasi politik tidak hanya di dalam negeri tetapi juga luar negeri".
Ibrahim mengatakan, siapapun yang nantinya akan menjadi presiden Indonesia 2024 harus bisa melanjutkan program-program pemerintahan saat ini, melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan dan meniolak terhadap peraturan baru European Union (EU) atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang ditujukan untuk mengekang deforestasi global.
Advertisement