Penyaluran KUR Sentuh Rp 105,47 Triliun per 30 Juni 2023

Liputan6.com, Jakarta Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 30 Juni 2023 telah mencapai Rp105,47 triliun dan diberikan kepada 1,91 juta debitur. Kemudian, baki Debet KUR per 30 Juni sebesar Rp466 triliun yang disalurkan kepada 41,67 juta debitur KUR, dengan Non-Performing Loan (NPL) posisi April 2023 terjaga di level 1,63 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menjelaskan jika dilihat dari sisi jumlah penyaluran, realisasi KUR pada semester I tahun 2023 kembali ke pola normal sebelum pandemi Covid-19 setelah pencabutan PPKM.

"Di sisi kualitas penyaluran tahun ini lebih memenuhi aspek penyaluran KUR yang tepat sasaran, mendorong debitur KUR naik kelas, dan memperluas penyaluran kredit/pembiayaan kepada debitur KUR baru," kata Airlangga saat memimpin Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM yang bertempat di Loka Kretagama Gedung Ali Wardhana, dikutip Jumat (14/7/2023).

Lebih lanjut, pihaknya mencatat sampai dengan April 2023, sebanyak 52 persen debitur bergraduasi ke akses pembiayaan yang lebih tinggi, serta peningkatan porsi debitur KUR baru dari 50 persen pada tahun 2022 menjadi 79 persen atau sebanyak 761 ribu debitur KUR baru pada April 2023.

Adapun sehubungan dengan peningkatan kualitas program KUR dan menindaklanjuti hasil review BPK dan BPKP, maka akan dilakukan integrasi basis data KUR yang ada di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Selain itu, untuk mengurangi dampak El-Nino yang berpengaruh dalam ketahanan pangan nasional, Pemerintah mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA) melalui penetapan KMK tentang besaran subsidi bunga/subsidi marjin KUA.

Dalam Rapat Koordinasi ini juga disepakati penyesuaian target plafon KUR tahun 2023 menjadi Rp297 triliun dengan memperhatikan kecukupan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR di tahun 2023 untuk membayar kewajiban pembayaran subsidi bunga/subsidi marjin yang tertunda secara bertahap di tahun 2023 dan tahun 2024.

"Target penyaluran ini lebih tinggi karena terdapat lonjakan penyaluran KUR akibat peningkatan permintaan kredit UMKM dan sebagai instrumen stimulus pengungkit ekonomi saat pandemi Covid-19," ujarnya.

Airlangga berharap momentum evaluasi Kredit Usaha Rakyat Semester I ini dapat mendorong penyaluran KUR yang lebih berkualitas di Semester II tahun 2023.

"Rapat koordinasi ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah dalam meningkatkan dukungan terhadap sektor usaha kecil dan menengah sehingga mampu memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Kontribusi besar UMKM terhadap perekonomian nasional menggerakkan Pemerintah untuk terus mendukung UMKM dapat naik kelas, diantaranya melalui penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Untuk tahun 2023, Pemerintah telah meningkatkan target penyaluran KUR menjadi sebesar Rp 450 triliun. Seluruh stakeholder digerakkan agar target penyaluran KUR dapat tercapai seiring dengan manfaat yang diterima oleh para pelaku UMKM.

Menutup agenda kunjungan kerja di Kota Cirebon, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga berkesempatan menghadiri Pameran Produk Unggulan UMKM Debitur KUR yang dikemas dalam acara UMKM BERSUKUR (Bercerita Sukses KUR) dan kegiatan produksi pada sebuah kabin pesawat yang telah dirombak untuk tempat pameran cara produksi UMKM.

”Barusan ada akad kredit dari dua peserta prakerja yang tadi dalam acara sebelumnya meminta modal kerja, dan alhamdulillah hari ini sudah diadopsi oleh BNI dan BSI. Jadi ini membuktikan bahwa kredit KUR itu mudah untuk didapat dan prosesnya juga mudah, apalagi kalau sudah punya referensi, salah satunya adalah lulusan-lulusan dari Kartu Prakerja,” ungkap Menko Airlangga dalam acara Pameran yang bertajuk UMKM Maju dan Terbang Tinggi bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Secara nasional, realisasi penyaluran KUR sepanjang tahun 2023 sampai dengan 12 Juni 2023 telah mencapai 87,48 triliun rupiah dan diberikan kepada 1,6 juta debitur. Khusus di Kota Cirebon, KUR telah terealisasi sebesar 63 miliar rupiah untuk 942 debitur.

Pemerintah juga terus mendorong para pelaku UMKM di segala sektor untuk memanfaatkan KUR yang disediakan Pemerintah agar permodalan tidak lagi menjadi hambatan UMKM untuk naik kelas.

”Sektornya terbuka luas, seperti tadi UMKM diberikan seluas-luasnya dan semudah-mudahnya. NPL relatif kecil, satu koma sekian persen,” pungkas Menko Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga menyaksikan penyaluran KUR Super Mikro, penyerahan secara simbolis penerima kartu BPJS Ketenagakerjaan, penyerahan santunan program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan, dan penyerahan santunan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan.

”Pemerintah berharap melalui kegiatan ini dapat mendorong semangat UMKM di Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya, untuk terus meningkatkan kelas usahanya melalui KUR dan ’terbang tinggi’ maju menjadi pengusaha yang hebat di masa yang akan datang. Kemenko Perekonomian sebagai fasilitator dan katalisator berkomitmen untuk senantiasa mendorong terwujudnya cita-cita UMKM untuk semakin maju dan sejahtera,” kata Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan.

Turut hadir pada kegiatan ini yakni Gubernur Provinsi Jawa Barat, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Tim Ahli dan Asistensi Kemenko Perekonomian, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian, Direksi atau Perwakilan Direksi dari BRI, BNI, BPD Jabar dan Banten, BSI, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Bank Syariah Indonesia, Jaminan Kredit Indonesia, Asuransi Kredit Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan.