Divestasi Saham Vale Indonesia Dibidik Rampung Bulan Ini, Berapa Harganya?

Vale Indonesia disebut telah menyepakati untuk melepas 14 persen saham ke Holding BUMN Industri Pertambangan, Mind ID.

oleh Ilyas Istianur PradityaArief Rahman H diperbarui 14 Jul 2023, 16:00 WIB
Diterbitkan 14 Jul 2023, 16:00 WIB
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID kembali menegaskan komitmen untuk menjadi pemegang saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Foto: MIND ID
Vale Indonesia disebut telah menyepakati untuk melepas 14 persen saham ke Holding BUMN Industri Pertambangan, Mind ID.. Foto: MIND ID

Liputan6.com, Jakarta Vale Indonesia disebut telah menyepakati untuk melepas 14 persen saham ke Holding BUMN Industri Pertambangan, Mind ID. Pemerintah menargetkan kesepakatan Vale Indonesia bisa selesai di akhir bulan Juli ini.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan tenggat akhir bulan yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebelumnya adalah untuk memastikan proses divestasi bakal terjadi. Kemudian, memastikan sejumlah perjanjian bisnis antara Mind ID dan Vale.

"Sudah dipastikan akan dilaksanakan atau tidak, diselesaikan. Kan proses divestasi ini berlangsung sebagaimana diwajibkan dalam aturan. Nah itu yang harus dilakukan oleh Vale dan MIND ID, sesudah itu ada kondisi yang harus jadi kesepakatan dua pihak. ini juga harus disepakati," ujar dia saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (14/7/2023).

Pekan lalu, Arifin mengungkap besaran saham yang akan didivestasikan Vale naik dari 11 persen menjadi 14 persen. Jika upaya ini berhasil, maka Mind ID akan menguasai 34 persen saham di Vale Indonesia.

Harga

Sementara itu, terkait harga, Arifin menyerahkan hal itu pada kesepakatan kedua belah pihak. Kendati, dia mengungkap secara prinsip dasar, antara Mind ID dan Vale sudah menemukan kesepakatan.

"Sekarang basic principle-nya sudah disepakati, denger-dengernya, ini kan B2B (business to business) nih, setelah disepakati nanti Vale akan siapkan offer (harga saham) untuk yang dia divest itu, memang dia akan berikan lebih baik untuk Mind ID," katanya.

Menyikapi itu, Arifin meminta perlu adanya potongan harga alias diskon pada harga yang ditetapkan oleh Vale nantinya. "Iya nanti kalau pun pake harga pasar tapi tetap ada diskonnya. Kalau replacement cost, itu kesepakatan dua pihak lah," sambungnya.

 

Kendali BUMN

PT Vale Indonesia
Teknisi PT Vale Indonesia mengamati proses produksi listrik yang dihasilkan oleh PLTA Balambano sebagai salah satu sumber energi terbarukan dari tambang di Luwu Timur. (Dok. PT Vale Indonesia)

Sebelumnya, PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID kembali menegaskan komitmen untuk menjadi pemegang saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Komitmen tersebut didorong oleh tujuan untuk memastikan kebijakan dan strategi bisnis INCO sejalan dengan kepentingan nasional.

Kepala Divisi Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika mengatakan, komitmen tersebut juga merupakan salah satu upaya MIND ID meningkatkan nilai tambah dari produksi nikel INCO dengan mengembangkan industri hilir nikel di Indonesia.

"Kami tetap berkomitmen agar mayoritas saham INCO menjadi bagian dari konsolidasi di Indonesia. Kami yakin bahwa dengan menjadi pemegang saham pengendali INCO, kami dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan industri pertambangan dan mineral di Indonesia, terutama dalam sektor nikel," kata Selly dalam keterangan resmi, Rabu (5/7/2023).

Meski begitu, MIND ID tetap mendukung kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah terkait INCO. Di sisi lain, MIND ID akan terus melakukan negosiasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Sejak 2019, MIND ID telah memiliki 20 persen saham Vale Indonesia atau INCO setelah melakukan akuisisi saham dari Vale Canada Limited dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. dalam rangka pemenuhan kewajiban divestasi INCO. Namun, MIND ID memiliki keinginan yang lebih besar untuk memegang kendali atas INCO.

 

Target Jokowi

Jokowi Pimpin Rapat Terbatas
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Rapat terbatas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu mengangkat topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah menfinalisasi rencana divestasi saham PT Vale Indonesia sebesar 51 persen. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa keputusan soal divestasi saham Vale ini akan diumumkan pada Juli 2023.

Divestasi kepemilikan saham segera diputuskan seiring dengan masa operasi dan kontrak Vale Indonesia yang akan berakhir pada 28 Desember 2025.

"Segera akan kita putuskan. Insya Allah bulan ini akan kita putuskan. Intinya kepentingan nasional harus didahulukan," kata Presiden Jokowi dikutip dari Antara, Senin (3/7/2023)l.

Jokowi menilai divestasi PT Vale Indonesia dilakukan demi kepentingan nasional, seiring dengan rencana hilirisasi dan industrialisasi yang dilakukan Pemerintah.

Namun demikian, Kepala Negara juga ingin divestasi dengan kepemilikan saham 51 persen oleh Indonesia itu tidak merugikan investor.

"Kita juga tidak ingin merugikan investor. Win-win, dua-duanya harus jalan dengan baik, dan yang paling penting industrialisasi, hilirisasi betul-betul harus berjalan," kata Jokowi.

Dalam kesempatan sebelumnya, pemerintah diminta segera melakukan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

 

Bawa Pulang Nikel Tanah Air

PT Vale Indonesia
PLTA Balambano telah mendukung proses transisi energi dari PT Vale Indonesia dimana dapat mengurangi penggunaan tenaga fosil pada aktivitas tambang. (Dok. PT Vale Indonesia)

Terlaksananya divestasi 51 persen saham Vale Indonesia akan menjadi prestasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena berhasil "membawa pulang" nikel Tanah Air, menyusul kesuksesan yang serupa pernah ditorehkan melalui divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Divestasi yang akan dilakukan INCO untuk memenuhi persyaratan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) ialah 11 persen.

Dengan demikian, nantinya komposisi kepemilikan 31 persen pemerintah Indonesia melalui MIND ID, 20,7 persen publik, dan sisanya masih dimiliki oleh Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining.

Namun, angka 11 persen itu dirasa tidak cukup untuk membuat Indonesia menjadi mayoritas lantaran 20 persen saham yang dilepas ke publik pun dimiliki oleh lembaga asing melalui transaksi saham, bukan investor tanah air.

Dengan kepemilikan mayoritas saham oleh pemerintah, Indonesia memiliki kemandirian dalam memanfaatkan cadangan nikel terbesar untuk kepentingan masyarakat.

Apalagi, pemerintah memiliki rencana besar untuk ekosistem kendaraan listrik yang membutuhkan nikel sebagai bahan baku baterai.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya