Erick Thohir Buka Suara Soal Bank Himbara Stop Beri Utang BUMN Karya

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir angkat bicara terkait penghentian pembiayaan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada perusahaan-perusahaan BUMN Karya.

Menurut Erick Thohir, pembiayaan dari Himbara tidak akan diberikan berdasarkan korporasi, melainkan berdasarkan proyek yang berlangsung. Ini mengingat pembiayaan proyek infrastruktur dilakukan secara multiyears.

Kementerian BUMN pun telah menggelar rapat dengan direksi Himbara dan perusahaan-perusahaan BUMN Karya soal pembiayaan tersebut.

"Jangan sampai aksi korporasi di atas dibantu, tapi nanti ada penyelewengan. Mestinya buat proyek ini, tapi malah buat beli gedung atau tanah. Ini masalah di BUMN Karya," kata Erick saat ditemui di BEI, Senin (7/8/2023).

Di sisi lain, Erick pun berkomitmen untuk terus membenahi masalah yang terjadi pada BUMN. Apalagi, beberapa BUMN sudah dihantam masalah keuangan dan tata kelola jauh sebelum Erick menjabat sebagai Menteri BUMN.

Utang BUMN Karya

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mencatat total pinjaman atau kredit BUMN karya ke seluruh perbankan mencapai Rp 46,21 triliun.

Lantaran banyaknya perusahaan BUMN dibidang kontruksi terlilit utang diantaranya PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), hal itu mendorong bank melakukan mitigasi risiko dengan menghentikan kredit ke BUMN Karya, salah satunya PT Bank Mandiri Tbk (Persero).

"Pinjaman bank-bank kepada BUMN karya, menurut catatan yang kami miliki secara total kredit seluruh bank kepada BUMN karya adalah sebesar Rp 46,21 triliun," kata Mahendra dalam konferensi pers hasil rapat KSSK, di Gedung OJK Menara Radius Prawiro, Selasa (1/8/2023).Kendati begitu, Mahendra tidak bisa mengungkap total kredit masing BUMN Karya. Namun yang pasti, semua kebijakan mengenai kredit tersebut berada di setiap perbankan.

"Mengenai itu jelas adalah suatu putusan yang dilakukan masing-masing bank terhadap masing-masing pinjaman yang diberikan kepada debiturnya jadi tidak bisa digeneralisir," tegasnya.

Mahendra menegaskan, masing-masing utang bank akan berbeda-beda, sehingga OJK tidak bisa campur tangan dalam kebijakan kredit bank terhadap BUMN Karya. "Sehingga kalau kondisi di masing-masing pinjaman bank akan berbeda-beda. Ini tidak menyampaikan laporan secara menyeluruh terhadap hal ini," pungkasnya. 

Menteri BUMN Erick Thohir menjamin, proses restrukturisasi BUMN karya tidak akan mengganggu pengerjaan proyek IKN di Kalimantan Timur. Seperti diketahui, sejumlah BUMN karya berhasil meraih kontrak untuk menggarap proyek tersebut.

Bahkan terkait kelanjutan BUMN karya, Erick Thohir dan jajarannya telah mengadakan rapat agar segala proyek yang dibawahi tetap bisa diselesaikan selama proses restrukturisasi berlangsung.

"Yang IKN intinya, saya sudah rapat dengan tentu Karya-Karya tadi pagi dengan Pak Wamen, Pak Rosan (Roeslani) dan Pak Wamen Pak Tiko (Kartika Wirjoatmodjo). Untuk Karya dan Himbara segera mendorong pembangunan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh pemerintah," ujarnya di Jakarta, Senin (7/8/2023).Selain kelanjutan proyek, Erick juga fokus mengintensifkan restrukturisasi utang BUMN karya yang mencatatkan utang hingga ratusan triliun rupiah. Sehingga kesulitan dana tidak turut mengganggu jalannya proyek yang sedang ditangani.

"Mengenai pendanaan nanti kita dukung, kita lakukan persiapan. Lalu kalau ada isu restrukturisasi Waskita Wika itu kan proses biasa. Itu kan perusahaan," kata Erick.

"Tapi kalau proyek yang dibawa kan jalan terus. Apalagi udah ada guarantee pembayaran multi years. Tinggal nanti dari pihak OJK aja kita ajak bicara," tegasnya.

Seperti diketahui, sebanyak enam perusahaan BUMN karya telah menunjukan dukungan pembangunan IKN melalui kerjasama pendirian perusahaan patungan bernama PT Karya Logistik Nusantara (KLN) pada 10 Februari 2023.

KLN dibentuk bersama oleh Hutama Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan (PT PP), Brantas Abipraya, dan Nindya Karya. Modal dasar dan modal disetor KLN masing-masing senilai Rp 340 miliar dan Rp 85 miliar.