Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan besaran biaya yang akan dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah di Indonesia pada Tahun Anggaran 2024. Khusus untuk program padat karya, Menteri Basuki siapkan anggaran Rp 15 triliun.
"Untuk 2024 kami diamanahi untuk membelanjakan anggaran sebanyak Rp 146,98 triliun," ungkap Menteri PUPR basuki Hadimuljono, dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 yang disiarkan secara daring pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Baca Juga
Namun, anggaran tersebut belum termasuk terusan dari Inpres jalan daerah yang rencananya akan dialokasikan dana sebesar Rp 15 triliun, juga untuk pembangunan daerah otonomi baru di 4 provinsi di Papua sebesar Rp 11 triliun.
Advertisement
Adapun pagu indikatif Kementerian PUPR TA 2024 yang mencakup kebutuhan pagu senilai Rp 190,74 triliun, pagu indikatif Rp 128,15 triliun, dan pagu anggaran sebesar Rp 146,98 triliun.
Untuk tahun 2024, Kementerian PUPR memiliki target prioritas di bidang sumber daya air dengan total nilai Rp 47,64 triliun pembangunan bendungan, peningkatan irigasi, hingga pengadaan tanah.
Adapun target prioritas bidang cipta karya dengan Anggaran Rp 32,720 triliun.
"Kita melakukan Padat Karya sebanyak Rp 15 triliun untuk menyerap 750.000 tenaga kerja pada tahun 2024," ungkap Menteri Basuki.
Jokowi Alokasikan Rp 422,7 Triliun untuk Infrastruktur di 2024, Termasuk Bangun IKN
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menganggarkan Rp 422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada 2024. Anggaran tersebut salah satunya untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau IKN Nusantara.
Dalam Pidato Nota Keuangan yang berlangsung di Gedung DPR/MPR pada Rabu (16/8/2023), Jokowi mengatakan bahwa untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dialokasikan sebesar Rp 422,7 triliun.
Jumlah tersebut diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier serta penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan.
"Selain itu itu juga pemerataan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN," jelas Jokowi.
Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan, melalui sinergisisi pembiayaan investasi dan belanja Kementerian/Lembaga serta meningkatkan peran swasta. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong pengembangan Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha yang lebih masif dan berkelanjutan.
Â
Advertisement
Ketahanan Pangan
Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun yang diprioritaskan untuk:
- peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan
- peningkatan produksi pangan domestik
- penguatan kelembagaan petani
- dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani
- percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan
- pengembangan kawasan food estate
- penguatan cadangan pangan nasional.