Menteri Teten Minta Pesantren Bisa Kembangkan Produk Daerah Lewat Koperasi

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koperasi dan UKM tengah menggenjot pemanfaatan koperasi sebagai wadah untuk memperluas pasar dari produk unggulan daerah. Salah satunya, koperasi di lingkup pondok pesantren.

Diketahui, pemanfaatan koperasi di pondok pesantren termasuk dalam perhatian Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Mewakili Menteri Teten, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim meminta pondok pesantren mempromosikan produk unggulan daerahnya lewat koperasi, termasuk ponpes di wilayah Brebes, Jawa Tengah.

"Kami ingin Pondok Pesantren bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi, sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah," kata Arif dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).

Arif mengisahkan awalnya Bumiayu dikenal sebagai produsen tepun tapioka yang bisa merambah pasar ekspor. Tak cuma itu, Bumiayu juga pernah tersohor dari produk teh khas-nya.

Namun, seiring perkembangan zaman, terjadi deindustrialisasi yang secara perlahan pabrik tepung tapioka banyak yang tutup. Begitu juga kepopuleran teh khas Bumiayu yang terus meredup.

"Ini menjadi peluang bagi Koperasi Pondok Pesantren, untuk mengangkat itu kembali, bagaimana mengolah potensi yang ada di Brebes, khususnya Bumiayu, hingga bernilai ekonomi," ujar dia.

"Namun, saya berharap produk yang dihasilkan sektor pertanian sudah dalam bentuk produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih," sambung Arif.

Bahkan, kata Arif, dari sekian banyak Kopontren yang ada di Brebes, bisa menciptakan jejaring pemasaran bagi produk yang dihasilkan. Diilustrasikan, kebutuhan sembako Ponpes A, dipasok dari Kopontren B, kebutuhan peci dipasok dari Kopontren C, dan seterusnya.

"Maka, bisa tercipta ekosistem bisnis antar sesama Ponpes, hingga jejaring ekonomi antar Kopontren. Bahkan, para santri dengan jiwa entrepreneur yang kuat, bisa memiliki kemandirian secara ekonomi," kata SesKemenkopUKM.

Oleh karena itu, Arif mendorong peningkatan produktivitas dan pemberdayaan Pondok Pesantren melalui semangat entrepreneurship, serta memperkuat kelembagaan koperasi. "Koperasi juga harus dikelola dengan sistem tata kelola modern," ucap SesKemenkopUKM.

Dengan memiliki ilmu manajemen modern, Arif meyakini Kopontren mampu membaca peluang usaha dan memahami apa yang dibutuhkan masyarakat.

"Bisa dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana, seperti kebutuhan santri akan pakaian, sandal jepit, dan sebagainya. Intinya, Kopontren mampu menciptakan produk substitusi yang selama ini dipasok dari luar," kata SesKemenkopUKM.

Untuk mewujudkan itu semua, Arif memaparkan sejumlah Program Prioritas dari pemerintah yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM, termasuk koperasi. Dari akses pembiayaan (Holding Ultra Mikro) dari Mekaar PNM, Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing), hingga Rumah Kemasan.

Menurut Arif, ide pendirian Rumah Produksi Bersama dan Rumah Kemasan tersebut, tidak harus menunggu program dari KemenkopUKM. Karena, hal itu bisa dilakukan secara mandiri dan swadaya di daerah, seperti dilakukan di Mojokerto dan Bandung.

"Bila itu bisa terealisasi, Kopontren bisa membangun pusat oleh-oleh khas daerah berisi produk berkualitas dengan kemasan yang bagus," ucap Arif.

Dia mengingatkan, dalam mengembangkan perekonomian daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan perlu sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan pentingnya solusi pembiayaan alternatif untuk mendorong UMKM naik kelas.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim dalam APEC SME Working Group (SMEWG) Meeting ke-56 di Seattle, Amerika Serikat (AS).

SeskemenKopUKM Arif menjelaskan, sebagaimana di sebagian besar negara lain, UMKM mendominasi sistem usaha di Indonesia bahkan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa.

"UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa Indonesia dengan sumbangsih mencapai 60,5 persen terhadap PDB nasional, 99,9 persen dari unit usaha, hingga berkontribusi sebesar 15,6 persen terhadap ekspor non migas," kata SesmenKopUKM Arif Rahan Hakim dalam keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Kendati demikian, dengan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian, UMKM Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi pembiayaan dan investasi, Arif mengatakan rasio kredit UMKM tergolong masih rendah dan baru ditargetkan mencapai 30 persen pada tahun 2024.

"Hingga tahun 2022, rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan masih stagnan di rasio 21,41 persen dengan nilai kredit sebesar Rp1,424 triliun dari total nilai kredit perbankan sebesar Rp6,497 triliun," jelas Arif.2 attachmentsAttachmentIMG-20230826-WA0014.jpg