Erick Thohir Lapor 4 Dapen BUMN Bermasalah ke Kejagung, Rugikan Negara Rp 300 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan hasil audit dana pensiun (dapen) BUMN ke Kejaksaan Agung. Pada tahap awal ini, ada hasil audit dari 4 lembaga dana pensiun BUMN yang berpotensi merugikan negara senilai Rp 300 miliar.

Erick menyebut, lembaga dapen BUMN yang disetorkan ke Kejagung kali ini merupakan tahap awal. Kedepannya dia akan menyetor kembali hasil audit lanjutan.

"Kita lakukan (audit) 4 dana pensiun, ada Inhutani, PTPN, AP I, dan RNI atau ID Food," kata dia dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Dia menyebut, hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas 4 lembaga dapen tersebut ditemukan ada potensi kerugian negara senilai Rp 300 miliar. Dia menduga, angka ini bisa lebih besar lagi seiring dengan langkah audit yang akan dilanjutkan.

"Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara Rp 300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka oleh BPKP dan Kejaksaan, artinya angka ini bisa lebih besar lagi," urainya.

Senada, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyenut angka kerugian negara Rp 300 miliar ini bisa bertambah. Pasalnya, ini baru sekitar 10 persen dari total dapen BUMN bermasalah.

"Rp 300 miliar itu perhitungan dugaan awal, baru 10 persen perhitunggannya, tapi ini bisa berkembang, tapi lebih dari Rp 300 miliar" ujarnya.

"Kemudian kami tetap akan dukung yang disampaikan pak Menteri dan khususnya kerugian negara tentunya lagi kalau ada penyerahan kami akan hitung apa yang harus kami lakukan dan ini adalah pola sinergi kami dengan Kementerian BUMN, Kejagung dan BPKP," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan menyerahkan hasil audit dana pensiun (dapen) BUMN yang bermasalah ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa, 3 Oktober 2023, pagi ini. Diketahui, Erick sudah mengantongi hasil audit sejak sepekan lalu.

Rencana penyerahan hasil audit itu tertuang dalam agenda yang tersebar. Dalam informasi tersebut, terjadwal Erick Thohir dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin akan menggelar konferensi pers mengenai perkara Dapen BUMN.

"Kami mengundang rekan-rekan media untuk menghadiri konferensi pers bersama “Menteri BUMN dan Jaksa Agung RI“ dalam rangka penyerahan perkara Dana Pensiun BUMN," tulis informasi tersebut, dikutip Selasa (3/10/2023).

Konferensi pers penyerahan perkara dapen BUMN akan berlangsung pukul 11.00 WIB, di Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Sebelumnya, rencana pelaporan sendiri sudah diungkap Erick pada pekan lalu. Menurutnya, dia sudah menjalin komunikasi dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Kemudian, dia pun mengatur jadwal dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Diketahui, ini sebagai langkah hukum yang ditempuh dari temuan adanya masalah pada lembaga dapen BUMN. Menurut Erick, ada 65 persen pengelolaan dapen BUMN yang bermasalah.

Erick mengaku sudah berbicara dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh soal hasil audit dapen BUMN ini. Selanjutnya, akan dilaporkan ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

"InshaAllah minggu depan, pak Ateh kemarin sudah bicara sama saya, ada pak Jaksa Agung juga kebetulan ratas, bahwa mulai siap," kata dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Dia mengatakan, jika tidak ada halangan, gasil investigasi atas 31 dari 48 lembaga dapen BUMN itu akan disetor ke Kejagung pekan depan. Hasil audit sendiri menjadi penting sebagai acuan langkah hukum yang akan diambil.

"Jadi kalau minggu depan tidak ada (hambatan) akan kita serahkan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkap audit atas dana pensiun (dapen) BUMN yang bermasalah sudah rampung. Dia menyebut, dalam waktu dekat akan segera diumumkan dan dilaporkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Diketahui, mengacu rencana sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas permintaan Kementerian BUMN mengaudit dapen BUMN bermasalah. Rencananya hasil audit itu akan disampaikan pada September 2023 ini.

"Segera, segera, segera diumumkan. ya, ya udah ada," kata dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/9/2023).