Liputan6.com, Jakarta Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mendapati ironi terkait kondisi sopir truk di Indonesia yang jauh dari harapan. Padahal, armada truk di banyak negara tidak hanya bagus-bagus, tapi juga sopir truk alias pengemudinya pun turut sejahtera.
Investigator KNKT Ahmad Wildan menilai, keberadaan truk sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang sangat diperlukan untuk menggerakkan perekonomian suatu negara. Di banyak negara tidak hanya armada yang bagus-bagus, tapi sopir truk juga turut sejahtera.
Baca Juga
Padahal, ia menambahkan, armada truk dan pengemudinya sangat diperlukan untuk memutar roda perekonomian negeri ini. Namun dalam perjalanannya, keberadaan truk trailer dan pengemudinya tidak ada yang peduli.
Advertisement
"Kesejahteraan pengemudi truk jauh dari harapan keluarga. Menjadi supir truk bukan pilihan hidup yang didambakan, namun akhir dari tidak ada alternatif pekerjaan lain," kata Wildan dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).
Tidak mengherankan, Wildan menegaskan, sekarang ini negara sulit mendapatkan pengemudi alias supir truk yang profesional.
"KNKT melihat fenomena keberadaan truk trailer saat ini lebih mendekati barang buangan atau sampah masyarakat (public enemy). Kebanyakan truk trailer diletakkan di tepi jalan yang menjadikan pemandangan kumuh dan mengganggu fungsi jalan," sebutnya.
"Antrian truk trailer yang panjang berhari-hari hanya untuk mendapatkan beberapa liter solar, banyak suku cadang trailer yang dicuri dan pengemudinya juga tidak terurus. Pengemudi tidur sembarangan yang penting dekat dengan trailer agar tidak banyak gangguan terhadap trailer yang sedang dibawanya," paparnya.
Rantai Pasok
Di sisi lain, Wildan mengutarakan, truk trailer itu sendiri dalam sistem rantai pasok adalah tulang punggung (back bone). "Namun demikian, keberadaannya benar-benar menjadi sampah masyarakat," imbuhnya.
Menurut dia, di kota-kota seperti Semarang, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Bandar Lampung, Palembang, Medan akan mudah kita temui ratusan, bahkan ribuan sampah truk trailer yang sama sekali tidak enak dipandang mata, juga sangat mengganggu lalu lintas.
"Tidak ada satupun pejabat yang mampu untuk berpikir, bahwa tanpa sampah itu ekonomi negara akan terhenti," keluh Wildan.
"Jika bangsa ini akan membangun keselamatan jalan dengan memberi perhatian kepada para pahlawan bangsa ini. Jangan perlakukan truk trailer seperti sampah. Buatlah tempat yang memadai dan terhormat sehingga keberadaan mereka bisa lebih bermakna," pungkasnya.
Advertisement
Apindo Ajak Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Zero ODOL
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajak kementerian-kementerian terkait untuk ikut bergabung bersama dengan para pengusaha sebelum menjalankan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Overload).
Hal itu bertujuan agar kementerian tidak merasa bahwa kajian ini hanya dibuat oleh asosiasi saja.
“Kita mau melakukan kajian bersama terkait kebijakan Zero ODOL ini. Karena kita juga ingin agar kementerian tidak merasa bahwa kajian ini hanya dibuat oleh asosiasi,” ujar Ketua Bidang Perhubungan Apindo, Carmelita Hartoto ditulis, Jumat (22/9/2023).Dia mengatakan Apindo hingga saat ini sudah berusaha mendudukkan beberapa industri dan pemilik transportasi untuk membahas terkait kebijakan Zero ODOL ini.
Karena kepentingan industri itu berbeda dengan kepentingan pemilik transportasi, menurutnya, Apindo juga sudah membuatkan roadmap yang berbeda untuk antara industri dan transportasi.
Tetap Dilaksanakan
Namun, kata Carmelita, industri juga tinggal tidak diam tapi terus memikirkan juga bagaimana agar kebijakan zero ODOL ini bisa dilaksanakan tanpa merugikan mereka.
“Kita juga melihat kepentingan yang lebih besar, sehingga industri merasa perlunya kita bersama-sama mengerucutkan bagaimana agar bisa mewujudkan zero ODOL ini,” tuturnya.
Yang Dilakukan Pengusaha
Menurutnya, sudah banyak yang dilakukan Apindo agar kebijakan Zero ODOL ini nantinya bisa dilaksanakan secara bersama-sama.
Di antaranya, dengan terus berbicara ke pemerintah mengenai keluhan-keluhan para pengusaha dan juga melakukan kajian dengan beberapa universitas untuk memetakan dampak-dampak kebijakan sero ODOL ini terhadap industri dan masyarakat.
“Di dalam kita sendiri juga banyak persiapan yang sudah dibuat dalam menyikapi kebijakan zero ODOL ini. Tapi, karena dari kementerian sendiri juga sudah mempunyai ide yang juga masih ada perbedaan, kita juga harus pelan-pelan menyampaikan apa yang menjadi kemauan kita para pengusaha,” katanya.
Sebetulnya, kata Carmelita, dari Apindonya sendiri sudah ada beberapa perusahaan yang mulai menerapkan zero ODOL ini. “Tapi memang ke depannya masih agak berat karena truknya harus ditambah. Tapi mungkin dari perusahaan itu sendiri juga sudah melihat long termnya,” ucapnya.
Karenanya, Apindo saat ini tengah mengumpulkan lagi usulan-usulan dari industri-industri. Yang jelas, menurut Carmelita, masing-masing industri memiliki roadmap yang berbeda dalam menyikapi zero ODOL ini.
“Pasti mereka juga kan ada roadmapnya sendiri. Mereka mungkin mau menerapkan zero ODOL dengan beberapa catatan. Nah, ini yang nanti kita sambungkan menjadi satu kesatuan yang nanti kita akan sampaikan kepada kementerian,” ungkapnya.
Advertisement