Timnas Indonesia vs Jepang, Garuda dan Samurai Biru Beda Jalan Menuju Piala Dunia 2026

Pemerintah Belum Bayar Utang ke Bulog Rp 16 Triliun, Sri Mulyani: Tunggu Audit BPKP

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespon permintaan Presiden Jokowi untuk segera melunasi utang Rp 16 triliun ke Perum Bulog.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 06 Nov 2023, 19:40 WIB

Diterbitkan 06 Nov 2023, 19:40 WIB

5000 Ton Beras Impor Asal Vietnam Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok

Aktivitas pekerja saat melakukan bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mendatangkan 5.000 ton beras impor asal Vietnam guna menambah cadangan beras pemerintah (CBP) yang akan digunakan untuk operasi pasar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespon permintaan Presiden Jokowi untuk segera melunasi utang Rp 16 triliun ke Perum Bulog. Utang bernilai jumbo tersebut terkait penugasan beras impor.

Sri Mulyani menyebut, proses pembayaran utang Rp16 triliun ke Perum Bulog masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ketentuan ini sebagaimana mekanisme yang berlaku.

"Tagihan Rp 16 triliun, mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas adalah kita akan melakukan pembayaran setelah adanya audit BPKP," ujarnya kepada awak media di Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).

Meski demikian, dia menilai seharusnya proses audit oleh BPKP tidak menemui kendala. Mengingat, pengunaan anggaran oleh Bulog maupun Bapanas telah sesuai mekanisme.

"Ini seharusnya tidak ada masalah, karena Bulog dan Bapanas mendapatkan penganggarannya dari mulai untuk impor beras dan operasi market itu dari dana perbankan yang akan kita bayarkan," pungkas Sri Mulyani.

Perintah Jokowi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Menteri Keuangan, Sri Mulyani dapat segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun untuk pengadaan beras impor.

Rincian Utang

Ilustrasi pendistribusian beras Bulog ke masyarakat penerima manfaat (Istimewa)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merinci, Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.

"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun," kata Airlangga usai menghadiri rapat penyaluran bantuan pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Usai menghadiri rapat tersebut, Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga telah menyetujui bantuan pangan tahun depan yang akan diberikan dari Januari sampai Juni 2024.

Pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram untuk 22.004.077 penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian sebanyak 1.446.809 untuk keluarga rawan stunting (KRS) pada 2024.

BULOG Pastikan Stok Cadangan Beras Pemerintah Aman Sampai Tahun Depan

Mengintip Infrastruktur Pengolahan Beras Modern Bulog di Karawang

Pekerja menumpuk beras yang diolah secara modern dengan mesin Modern Rice Milling Plant (MRMP) di Karawang, Jawa Barat, Rabu (21/9/2022). Infrastruktur MRMP ini terdiri dari mesin pengering (dryer), unit penggilingan padi (RMU) sebagai mesin konversi gabah menjadi beras, dan dilengkapi teknologi penyortir warna (color sorter). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Badan Urusan Logistik (BULOG) memastikan bahwa stok cadangan beras pemerintah aman hingga tahun 2024 mendatang. Hal itu bisa dimungkinkan karena BULOG mendapatkan tambahan penugasan impor beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Mokhamad Suyamto mengatakan bahwa stok beras yang dikuasai BULOG saat ini ada sebanyak 1,45 juta ton. Dirinya menjelaskan, dengan tambahan baru penugasan impor dari pemerintah ini jumlahnya semakin kuat untuk kebutuhan penyaluran sampai dengan tahun depan guna mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat.

“Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton," katanya.

"Walaupun pemerintah memberikan tambahan kuota penugasan impor kepada Perum BULOG sebanyak 1,5 juta ton namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan penyaluran di dalam negeri," jelas Suyamto.

Impor Beras

Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso dalam proses pembongkaran kapal beras impor yang baru sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada kamis (12/10/2023). (Ayu/Merdeka.com)

Suyamto mengungkapkan bahwa terkait asal negara impor, BULOG akan melaksanakan penugasan importasi beras ini dari negara mana saja yang memungkinkan dan memenuhi semua standar persyaratan.

“Saat ini kita sudah kontrak dengan beberapa negara yang produksinya masih banyak yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan dan Myanmar. Selanjutnya kita juga akan menjajaki dengan India dan Kamboja maupun negara lainnya yang memungkinkan dan memenuhi persyaratan," ungkapnya.

Selain itu, Suyamto mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan pemantauan intensif terkait harga beras saat ini. Ia menyebut, terjadinya kenaikan harga beras dikarenakan beberapa faktor baik eksternal maupun internal dalam negeri, seperti El Nino dan situasi dalam negeri yang baru memasuki musim tanam.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah melalui BULOG menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga. Kami melakukan pemantauan secara terus menerus di tengah situasi saat ini agar tetap terkendali,” katanya.

Lanjutkan Membaca ↓