Petaka Pesawat Jeju Air Hangus Terbakar di Bandara Muan Korsel, Penyelidikannya?

BI Tahan Suku Bunga Acuan 6 Persen di November 2023

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) atau suku bunga acuan sebesar 6%.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 23 Nov 2023, 14:51 WIB

Diterbitkan 23 Nov 2023, 14:49 WIB

Bank Indonesia (BI) resmi kembali mempertahankan suku bunga acuan, atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75 persen. Kebijakan itu diumumkan dalam sesi konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Juli 2023, Selasa (25/7/2023).

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) atau suku bunga acuan sebesar 6%.

Suku bunga ini sama dengan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yanh dinaikkan sebesar 25 basis poin pada Oktober lalu.

“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 22 dan 23 November 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 6%, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,75%,” kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan November 2023, dikutip Kamis (23/11/2023).

Perry Warjiyo mengatakan, keputusan ini tetap konsisten dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor atau imported inflation.

"Sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3,0±1 persen pada 2023 dan 2,5±1 persen pada 2024," ujarnya.

Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan makro berisi longgar terus ditempuh melalui penguatan implementasi kebijakan insentif Likuiditas Makro Prudensial (KLM) dan penurunan rasio rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) untuk mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha.

“Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, termasuk digitalisasi transaksi, keuangan pemerintah pusat dan daerah, juga terus didorong untuk perluasan inklusi ekonomi dan keuangan digital,” jelas Perry.

“Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter makro prudensial dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.