Jokowi Minta Segera Eksekusi Penyerapan Anggaran Daerah hingga Pusat yang Belum 100%

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti dana yang mengendap senilai triliunan rupiah pada kas pemerintah pusat dan daerah yang kembali terulang pada tahun anggaran 2023. Hal ini seiring penyerapan anggaran baik pusat dan daerah belum mencapai 100 persen.

Presiden Jokowi menuturkan, arahan untuk mempercepat penyerapan anggaran telah disampaikan sejak sembilan tahun lalu.

"Tadi saya minta informasi ke Menteri Dalam Negeri, berapa realisasi sampai saat ini? Baru 64 persen daerah. Pusat juga 74 persen. Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74,” tutur Jokowi di hadapan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta perwakilan pemerintah daerah dalam agenda penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 di Istana Negara, seperti dikutip dari Antara, Rabu (29/11/2023).

Jokowi meminta agar serapan dana itu dioptimalkan dalam tiga pekan ke depan. "Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun, ini kita ulang-ulang terus setiap tahun,” tutur dia.

Jokowi menuturkan, penyerapan anggaran 2024 akan dimulai per Januari sehingga sisa anggaran yang masih teralokasi di APBN dan APBD untuk kegiatan 2023 harus segera dihabiskan.

"Eksekusi segera, eksekusinya sesegera mungkin. Jadi bolak-balik saya sampaikan, Januari segera dimulai anggaran itu realisasi, realisasikan secepat-cepatnya,” tutur dia.

Akan tetapi, Jokowi menyadari mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah. “Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin awal tahun,” tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai mencatat defisit pada Oktober 2023, setelah sebelumnya mengalami surplus anggaran sejak awal tahun 2023.

“Postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp. 700 miliar atau 0,003 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto)," kata Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi November 2023, disiarkan Jumat (24/11/2023).

Sri Mulyani menambahkan, meski ada defisit di bulan Oktober keseimbangan primer masih terjaga.

"Dari sisi keseimbangan primer surplus Rp 365,4 triliun,” ungkapnya.

Sebagai informasi, keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Sri Mulyani memaparkan, pada akhir Oktober 2023 pendapatan negara yang terdiri dari pajak, bea-cukai dan PNBP telah mencapai Rp 2.240,1 triliun.

"Ini artinya 90,9% dari target (APBN) tahun ini sudah terkumpulkan dan ini naik 2,8% dari tahun lalu,” terangnya.

Menkeu lebih lanjut mengungkapkan, belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2023 telag mencapai Rp. 2.240,8 triliun. Angka ini hampir sama angkanya secara nominal antara pendapatan dan belanja negara.

“Namun belanja negara ini baru 73,2% dari total pagu anggaran yang ada di dalam undang-undang APBN,” beber Sri Mulyani, seraya menambahkan bahwa Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7% dari sisi posisi akhir Oktober 2023.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat pendapatan negara yang berasal dari pajak, bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp 2.240,1 triliun.

“Ini artinya 90,9% dari target (APBN) tahun ini sudah terkumpulkan dan ini naik 2,8% dari tahun lalu,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).

Menkeu lebih lanjut mengungkapkan, belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2023 telag mencapai Rp 2.240,8 triliun. Angka ini hampir sama angkanya secara nominal antara pendapatan dan belanja negara.

“Namun belanja negara ini baru 73,2% dari total pagu anggaran yang ada di dalam undang-undang APBN,” beber Sri Mulyani, seraya menambahkan bahwa Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7% dari sisi posisi akhir Oktober 2023.

“Dengan posisi ini, maka postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp. 700 miliar atau 0,003% dari PDB. Namun dari sisi keseimbangan primer surplus Rp. 365,4 Triliun,” paparnya.

Kemudian dari sisi belanja pemerintah, APBN telah membelanjakan untuk pemerintah pusat sebesar 1.572,7 triliun atau 70% dari total pagu anggaran atau anggaran yang sudah dianggarkan untuk tahun ini.

Untuk pemerintah pusat, belanja Kementerian/Lembaga telah mencapai Rp. 768,7 triliun atau 76,8% dari total pagu yang sudah ditetapkan bagi seluruh kementerian dan lembaga.

Sri Mulyani mengatakan, “Ini terutama belanja yang cukup terlihat adalah dari mulai pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, hingga penyelesaian infrastruktur”.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp 67,7 triliun.

Artinya, pemerintah selama 9 bulan terakhir sukses menjaga realisasi pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran atau belanja pemerintah sehingga APBN surplus.

Sedangkan dari sisi keseimbangan primer juga mengalami surplus sebesar Rp 389,7 triliun.

Menkeu juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir September masih tetap terjaga positif. Negara sukses mengantongi pendapatan mencapai Rp 2.035,6 triliun.

"Sampai akhir September APBN kita telah mengumpulkan pendapatan negara senesar Rp 2.035,6 triliun.  Ini adalah 82,6 persen dari target di dalam undang-undang APBN 2023," kata Sei Mulyani dalam konferensi Pers APBN KiTa Oktober, Rabu (25/10/2023).

Dari sisi pertumbuhan, pendapatan negara ini tumbuh sebesar 3,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu.

Sementara dari sisi pengeluaran, belanja negara pada September 2023 telah mencapai Rp 1.967,9 triliun atau mengalami kenaikan 2,8 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Dari sisi belanja, APBN telah membelanjakan Rp 1.967,9 triliun. Ini artinya, sampai akhir September kita membelanjakan 64,3 persen dari total pagu anggaran yang ada di APBN," ujarnya.

Menkeu mengatakan posisi APBN dalam keadaan surplus. Dengan demikian, kondisi APBN hingga September masih dalam posisi yang baik dan berjalan sesuai dengan yang Pemerintah rencanakan.

"Maka posisi APBN adalah dalam posisi surplus  Rp 67,7 triliun atau 0,32 persen dari Produk Domestik Bruto," pungkas Sri Mulyani.