Serapan Anggaran Seret, Jokowi Terus Teror Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti serapan anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih jauh dari target jelang tutup tahun.

RI 1 mengaku terus memantau pergerakan fiskal setiap hari. Jokowi pun menyayangkan rendahnya realisasi belanja anggaran pemerintah hingga akhir November 2023. Dia pun rutin meminta penjelasan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terhadap kondisi tersebut.

"Realisasi belanja pemerintah daerah, kalau ada gubernur bupati walikota, realisasi belanja pemerintah daerah padahal tinggal 3 minggu itu masih di angka 64 persen. Pemerintah pusat juga masih di angka 76 persen," ungkapnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

"Hal-hal seperti ini hampir tiap hari saya ikuti dan saya telepon. Tapi bukan teleponn pak Gubernur (Bank Indonesia). Menteri Keuangan selalu saya telepon, kondisinya seperti apa," kata Jokowi.

Di sisi lain, Jokowi bersyukur ekonomi Indonesia saat ini masih lebih baik dari banyak negara. Dia membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5 persen, dibanding Malaysia 3,3 persen, Amerika Serikat 2,9 persen, Korea Selatan 1,4 persen, hingga Uni Eropa 0,1 persen.

"Kembali, ekon kita terjaga di 5 persen. Saya ajak seluruh perbankan memang harus prudent tapi hati-hati, tolong lebih didorong lagi keditnya, terutama bagi UMKM," imbuhnya.

Kendati begitu, Jokowi mengingatkan, yang paling penting sekarang adalah cepat merespon perubahan. Semisal inflasi meroket, ia minta jajarannya untuk terus cek lapangan, dan selesaikan masalah dengan cepat.

"Kemudian perkuat KSSK, sering ketemu, bicara untuk jaga stabilitas sektor keuangan. Kalau normal enggak apa-apa 3 bulan sekali (ketemu), tapi dalam situasi seperti ini ndak bisa," tegas Jokowi.

"Minimal seminggu sekali atau dua minggu sekali ketemu untuk ngopi-ngopi bareng. Gausah serius, tapi sering betukar angka, kalkulasi, hitung-hitungan. Karena memang kondisinya kita harus merespon dengan cepat terhadap situasi-situasi yang berubah," pintanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti dana yang mengendap senilai triliunan rupiah pada kas pemerintah pusat dan daerah yang kembali terulang pada tahun anggaran 2023. Hal ini seiring penyerapan anggaran baik pusat dan daerah belum mencapai 100 persen.

Presiden Jokowi menuturkan, arahan untuk mempercepat penyerapan anggaran telah disampaikan sejak sembilan tahun lalu.

"Tadi saya minta informasi ke Menteri Dalam Negeri, berapa realisasi sampai saat ini? Baru 64 persen daerah. Pusat juga 74 persen. Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64, sama 74,” tutur Jokowi di hadapan sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait serta perwakilan pemerintah daerah dalam agenda penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 di Istana Negara, seperti dikutip dari Antara, Rabu (29/11/2023).

Jokowi meminta agar serapan dana itu dioptimalkan dalam tiga pekan ke depan. "Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun, ini kita ulang-ulang terus setiap tahun,” tutur dia.

Jokowi menuturkan, penyerapan anggaran 2024 akan dimulai per Januari sehingga sisa anggaran yang masih teralokasi di APBN dan APBD untuk kegiatan 2023 harus segera dihabiskan.

"Eksekusi segera, eksekusinya sesegera mungkin. Jadi bolak-balik saya sampaikan, Januari segera dimulai anggaran itu realisasi, realisasikan secepat-cepatnya,” tutur dia.

Akan tetapi, Jokowi menyadari mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah. “Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin awal tahun,” tutur dia. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai mencatat defisit pada Oktober 2023, setelah sebelumnya mengalami surplus anggaran sejak awal tahun 2023.

“Postur APBN sudah mulai defisit sebesar Rp. 700 miliar atau 0,003 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto)," kata Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi November 2023, disiarkan Jumat (24/11/2023).

Sri Mulyani menambahkan, meski ada defisit di bulan Oktober keseimbangan primer masih terjaga.

"Dari sisi keseimbangan primer surplus Rp 365,4 triliun,” ungkapnya.

Sebagai informasi, keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Sri Mulyani memaparkan, pada akhir Oktober 2023 pendapatan negara yang terdiri dari pajak, bea-cukai dan PNBP telah mencapai Rp 2.240,1 triliun.

"Ini artinya 90,9% dari target (APBN) tahun ini sudah terkumpulkan dan ini naik 2,8% dari tahun lalu,” terangnya.

Menkeu lebih lanjut mengungkapkan, belanja negara sampai dengan akhir Oktober 2023 telag mencapai Rp. 2.240,8 triliun. Angka ini hampir sama angkanya secara nominal antara pendapatan dan belanja negara.

“Namun belanja negara ini baru 73,2% dari total pagu anggaran yang ada di dalam undang-undang APBN,” beber Sri Mulyani, seraya menambahkan bahwa Ini artinya belanja negara dari tahun lalu turun 4,7% dari sisi posisi akhir Oktober 2023.