Curhatan Pengusaha ke Jokowi: Peredaran Uang Kering

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur dengan pergerakan ekonomi Indonesia di tengah gejolak dunia. Ia mengaku kerap menceritakan pencapaian itu kepada kepala negara lain, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dijaga di kisaran 5 persen.

Bak dua sisi mata uang, di dalam negeri Jokowi justru berhadapan dengan masih banyaknya PR. Dia pun bercerita kepada Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, bahwa dirinya kerap dikeluhkan oleh para pelaku usaha soal keringnya perputaran uang.

"Saya sampaikan ke pak Gub, pak Gub, saya dengar dari banyak pelaku usaha, ini kelihatannya kok peredaran uang makin kering," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

RI 1 lantas berasumsi, ini disebabkan oleh pembelian instrumen yang diterbitkan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, semisal Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI).

"Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN. Atau terlalu banyak yang dibeli, STH atau SVBI. Sehingga yang masuk ke sektor riil jadi berkurang," imbuh dia.

Lebih lanjut, Jokowi mengapresiasi upaya jajarannya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen. Namun ia tetap mengingatkan agar terus berhati-hati.

"Kembali, ekonomi kita terjaga di 5 persen. Saya ajak seluruh perbankan memang harus prudent, tapi hati-hati, tolong lebih didorong lagi keditnya, terutama bagi UMKM. Jangan semua ramai-ramai membeli yang tadi saya sampaikan, ke BI maupun ke SBN," pintanya.

"Artinya apa, kita harus optimis, tapi tetap harus waspada, hati-hati. Waspada pada perubahan super cepat, disrupsi teknologi super cepat. Memang harus prudent melangkah, tapi jangan terlalu hati-hati. Akibatnya, kering perputaran di sektor riil," tegasnya.

Untuk diketahui,Bank Indonesia mencatat, Uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2023 tumbuh positif. Posisi M2 tercatat sebesar Rp8.363,2 triliun, atau tumbuh 5,9 persen (yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh sebesar 6,4 perzen (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, menjelaskan, perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan uang kuasi sebesar 8,4 persen (yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh 9,4 perseb (yoy). Sementara, pada Agustus 2023, uang kuasi dengan pangsa 44,6 persen dari M2, tercatat sebesar Rp3.725,8 triliun.

"Pertumbuhan uang kuasi terutama disebabkan oleh simpanan berjangka yang tumbuh sebesar 7,4 persen (yoy) pada Agustus 2023, setelah tumbuh 6,7 persen (yoy) pada Juli 2023," kata Erwin dalam keterangan resmi BI, Senin (25/9/2023).

Untuk komponen uang beredar sempit (M1) tumbuh sebesar 3,8 persen (yoy) pada Agustus 2023, setelah tumbuh 4,1 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan M1 terutama disebabkan oleh pertumbuhan Tabungan Rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan Giro Rupiah.

"Tabungan Rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pangsa 47,7 persen terhadap M1, tercatat Rp2.198,7 triliun pada Agustus 2023, atau tumbuh stabil 1,7 persen (yoy). Sementara itu, uang kartal yang beredar di masyarakat pada Agustus 2023 sebesar Rp851,7 triliun, atau tumbuh 5,7 persen (yoy), setelah tumbuh 3,8 persen (yoy) pada Juli 2023," ujarnya.

Untuk Giro rupiah tercatat tumbuh 5,8 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 7,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Dana float uang elektronik pada Agustus 2023 tercatat sebesar Rp11,4 triliun dengan pangsa sebesar 0,2 persen terhadap M1, atau tumbuh 19,9 persen (yoy), setelah tumbuh 14,6 persen (yoy) pada Juli 2023.

Adapun berdasarkan faktor yang memengaruhinya perkembangan M2 pada Agustus 2023 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit.

Penyaluran kredit pada Agustus 2023 tumbuh 8,9 persen (yoy), setelah tumbuh 8,4 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih pada bulan laporan tumbuh 4,7 persen (yoy) setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 9,0 persen (yoy).

Sementara itu, tagihan bersih sistem moneter kepada Pemerintah Pusat relatif stagnan pada Agustus 2023, setelah terkontraksi 12,1 persen (yoy) pada Juli 2023.