Ganjar Mau Rombak UU Cipta Kerja Jika Jadi Presiden: Ada yang Keliru

Liputan6.com, Jakarta Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan mengevaluasi UU Cipta Kerja jika terpilih menjadi presiden pada 2024. Hal tersebut diungkapkan Ganjar dalam acara konsolidasi dengan buruh dan pelaku UMKM di Gedung Guru Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis kemarin.

"Kami akan evaluasi, kalau kita ketemu pengusaha, bertemu pelaksana dari pemerintah, dan buruh kok semuanya tidak nyaman," ujar Ganjar Pranowo dikutip dari Antara, Jumat (15/12/2023).

Menurut dia, ada yang keliru dari UU Cipta Kerja mengingat sejumlah pihak merasa tidak nyaman dengan aturan itu. "Rasa-rasanya kalo buruhnya tidak nyaman, pemerintah gak nyaman, pengusahanya gak nyaman, ada yang keliru," ucapnya.

Ia mengatakan, mereka akan mengajak semua pemangku kepentingan agar bersepakat untuk kemudian disiapkan regulasinya. "Kondisi sosiologisnya bisa kita baca terlebih dulu, sehingga kita bisa siapkan regulasi," tuturnya.

Duduk Bersama

Ia mengaku juga telah menyampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk duduk bersama mengkaji kembali UU Cipta Kerja. "Rasanya kita harus duduk bersama untuk meninjau ulang, apakah kita akan gunakan rezim pengusaha, rezim pengupahan, atau yang lain," tuturnya.

Ia mengatakan, dia akan memperjuangkan buruh agar hidup lebih baik, salah satunya dengan menyiapkan perumahan, memastikan akses pendidikan dan jaminan kesehatan.

"Praktik saya waktu itu kita dorong dengan subsidi di transportasi, kita siapkan perumahan untuk buruh, memastikan akses pendidikan dan kesehatan terjamin. Maka kalau empat komponen ini bisa, maka buruh akan terbantu," ucapnya.

Mega proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Calon Presiden atau Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan.

Dalam Debat Capres Perdana di Gedung KPU, Selasa 12 Desember 2023 lalu, Anies mengungkit soal kebutuhan yang diperlukan di pulau Kalimantan. 

Namun alih-alih menyoroti IKN, Anies Baswedan mengungkit soal akses jalan tol dan jalur kereta api di Pulau Kalimantan. Tak cuma itu, dia juga mengatakan soal pembangunan sekolah.

"Terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgent di depan mata kita, di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak, membangun kereta api atau jalur tol antarkota di Kalimantan itu urgent," ucap Anies.

Dia mengatakan, biaya pembangunan tersebut bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Namun, merujuk pada pembangunan IKN, Anies bersikukuh kalau itu hanya diperuntukkan bagi aparat negara.

"Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat, dan bukan untuk pusat perekonomian," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti mengenai keterlibatan publik dalam rencana pembangunan IKN. Anies memandang publik tak cukup dilibatkan.

Anies melanjutkan, dialog yang terjadi dinilai bersandar pada ketentuan yang sudah ditetapkan seperti undang-undang. Dimana hal ini ditentukan oleh penguasa dan akhirnya menimbulkan wacana pro-kontra.

"Tapi ini nada-nadanya seperti mau naik negara kekuasaan, dimana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat pro-con," tegasnya.

Anies memandang ada kebutuhan lain dengan nilai urgensi lebih tinggi ketimbang melakukan pembangunan proyek yang disebutnya hanya dinikmati oleh aparat negara.

"Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun istana untuk presiden (di IKN Nusantara), dimana rasa keadilan kita?," pungkasnya.