Adu Dana Kampanye Anies vs Prabowo vs Ganjar, Siapa Terbesar?

Liputan6.com, Jakarta Ketiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) akan bertarung dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Ketiga pasangan capres dan cawapres 2024 yaitu pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Selain menyiapkan visi misi dan gagasan untuk bisa menarik para pemilih di Pilpres 2024 mendatang, pasangan capres dan cawapres ini juga harus menyiapkan dana kampanye yang akan dipakai untuk membiayai operasional dan kegiatan selama mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres.

Dikutip dari laman kpu.go.id, Dana Kampanye Peserta Pemilu adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.

Dana kampanye tersebut juga harus dilaporkan kepada Komisi Pemulihan Umum (KPU). Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.

Adapun dana kampanye tersebut bersumber dari Pasangan Calon yang ber-sangkutan, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok, sumbangan badan usaha, wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

Lantas diantara ketiga pasangan capres cawapres Anies-Muhaimin (AMIN), Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud, siapakah yang menyiapkan dana kampanye paling besar? Berikut ulasannya:

Anies-Muhaimin (AMIN)

Berdasarkan laporan awal dana kampanye yang dirilis KPU, pasangan capres cawapres Anies-Muhaimin (AMIN) yang diusung Partai Nasdem, PKB dan PKS menyiapkan dana kampanye sebesar Rp 1 miliar. Dana ini berasal dari Pasangan Calon dalam bentuk uang.

Prabowo-Gibran

Kemudian, pasangan capres cawapres Prabowo-Gibran yang diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB dan Garuda menyiapkan dana kampanye sebesar Rp 31,4 miliar. Dana ini berasal dari Pasangan Calon sebesar Rp 2 miliar dalam bentuk uang, Rp 600 juta dalam bentuk barang dan Rp 28,8 miliar dalam bentuk jasa dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Ganjar-Mahfud MD

Sementara itu, pasangan capres cawapres Ganjar-Mahfud MD yang diusung Partai PDIP, PPP, Hanura dan Perindo menyiapkan dana kampanye sebesar Rp 23,3 miliar. Dana ini berasal dari Pasangan Calon sebesar Rp 100 juta dalam bentuk uang, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Rp 2,9 miliar dalam bentuk uang, Sumbangan Pihak Lain Perseorangan sebesar Rp 1.670.999 dalam bentuk uang dan Rp 20,3 miliar dalam bentuk yang dari Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.

Para calon presiden saling beradu janji dan program untuk menarik dukungan menjadi Presiden Indonesia. Salah satunya calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto yang menjanjikan jatah makan siang gratis untuk anak sekolah di seluruh Indonesia jika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 mendatang.

Dalam seminar yang diadakan oleh Institute Madani Nusantara pada Septembes 2023 lalu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Prabowo mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu programnya dalam memberantas kemiskinan kelak ketika menang.

"Salah satu program dalam pemberantasan kemiskinan adalah memperkuat anak-anak Indonesia. Kami akan memberi makan siang dan susu gratis di semua sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia," kata Prabowo Subianto.

Prabowo berjanji akan memberikan makan siang gratis dan bantuan gizi kepada 82,9 juta orang yang berasal dari beberapa daftar golongan masyarakat. Pertama, untuk 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua, untuk 4,3 juta santri. Ketiga, untuk 4,4 juta ibu hamil.

Program Makan Siang Gratis

Prabowo mengatakan program makan siang gratis dan bantuan gizi merupakan strategi jangka panjang untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM). Program ini diharapkan bisa menekan angka stunting dan meringankan beban rakyat miskin.

Capres Prabowo mengatakan untuk program makan siang gratis ini akan dianggarkan sebesar Rp 450 triliun. "Kita hitung kapasitas kita sekarang saya kira baru kasih satu kali makan (siang) atau habisnya ada snack. Saya kira ini sudah prestasi menurut saya, ini menurut saya suatu langkah yang strategis yang cukup menjawab banyak masalah. Hitungan Rp 400 triliun, 450 triliun (atau) kira-kira 30.000.000.000 dolar," kata dia.

Untuk sumber pendanaan sendiri, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Panji Irawan, mengatakan anggaran akan bersumber dari pungutan pajak, dimana untuk memaksimalkan penerimaan pajak Prabowo-Gibran akan membentuk Badan Penerimaan Negara.

Jurubicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga mengatakan program itu selain untuk menghapus stunting, juga bisa untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin.

"Program makan siang gratis dengan gizi yang cukup untuk semua anak sekolah dan pesantren adalah salah satu upaya untuk menihilkan kasus stunting di Indonesia, dan mengurangi beban ekonomi untuk masyarakat miskin," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Indra Charismiadji, menegaskan bahwa pasangan calon (paslon) yang diusungnya lebih memprioritaskan pendidikan gratis untuk generasi muda masa depan bangsa daripada makan siang gratis.

Menanggapi klaim bahwa terdapat 76 negara yang menerapkan kebijakan pemberian makan gratis kepada anak-anak, Indra mengakui hal itu memang benar adanya. Namun, lanjut Indra, negara tersebut telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis terlebih dahulu.

"Tujuh puluh enam negara yang memberikan makan gratis, secara keseluruhan juga sudah menggratiskan biaya pendidikan terlebih dahulu," kata Indra dikutip dari Antara, Kamis (14/12/2023).

Dia lalu menyebutkan ada 155 negara yang memberikan layanan pendidikan gratis sepenuhnya dari kelas satu sekolah dasar (SD) sampai kelas sembilan sekolah menengah pertama (SMP).

Menurut Indra, sebelum menerapkan kebijakan makan siang gratis, pemerintah seharusnya memulai dengan menggratiskan biaya pendidikan untuk anak-anak. Lalu, lanjutnya, kedua kebijakan itu baru bisa dijalankan jika negara kuat secara ekonomi.

Oleh karena itu, Indra menegaskan bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah menjamin pendidikan gratis untuk seluruh rakyat atau generasi masa depan bangsa, karena itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945.

"AMIN memprioritaskan pada pemenuhan amanat konstitusi untuk memberikan layanan pendidikan yang 100 persen dibiayai negara alias gratis," jelas Indra.

Berdasarkan perhitungan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Indonesia hanya butuh Rp350 triliun per tahun untuk memberikan layanan pendidikan gratis dari kelas satu SD sampai kelas sembilan SMP.

"Jadi, biarkan rakyat memilih, anggaran Rp450 triliun hanya dapat makan siang gratis tetapi sekolah masih bayar atau penggunaan anggaran Rp350 triliun untuk sekolah gratis," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini masih ada sekitar 20 persen anak Indonesia yang belum sekolah sampai tingkat SMP.

Sebagian besar yang sudah sekolah juga tidak sepenuhnya dibiayai pemerintah, karena bersekolah di sekolah swasta yang tidak mungkin gratis, kata Indra.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.