Jokowi Sebut Harga Beras Naik Tak Hanya di Indonesia, Ini Gara-garanya

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat suara terkait kenaikan harga beras hingga kelangkaan pasokan beras di pasar tradisional hingga retail modern.

Jokowi mengatakan, kenaikan harga beras yang dikeluhkan masyarakat ini diakibatkan oleh persolan perubahan iklim. Hal ini  berdampak pada terganggunya musim tanam padi yang menyebabkan produktivitas panen menurun.

Menurutnya, kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia. Melainkan, juga di berbagai negara belahan dunia lainnya.

"(Beras naik) Tidak hanya di Indonesia. Kenapa naik? Karena perubahan iklim sehingga produksi berkurang dan harga naik. Karena perubahan iklim sehingga produksi berkurang dan harga naik,"  kata Jokowi saat meninjau penyaluran Bansos Beras di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, Senin (19/2/2024).

Adapun, terkait kritik penyaluran bansos berasal kemasan 10 kilogram di tahun politik. Jokowi menyebut, ini upaya pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat.

"Karena kita tahu harga beras di seluruh negara naik. Dan Pemerintah membantu dengan menyalurkan bantuan beras ini agar meringankan Bapak dan Ibu semuanya," ungkapnya.

Oleh karena itu, pemerintah terus memastikan penggelontoran bansos beras kepada masyarakat berpendapatan rendah. Jokowi berjanji penyaluran bansos beras ini tetap akan memperhatikan ketersediaan anggaran di APBN 2024.

"Jadi ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nanti setelah Juni kita lihat APBN mencukupi atau tidak. Jadi udah terima semua?," ujar  Jokowi di hadapan 1.064 penerima bansos beras.

Kenaikan Harga Beras

Sebelumnya, Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menyoroti ihwal persoalan kenaikan harga dan kelangkaan stok beras di pasaran yang banyak dikeluhkan masyarakat selaku konsumen. 

Eliza menilai, tren kenaikan harga beras dan kelangkaan stok beras ini dipengaruhi oleh program bantuan sosial (bansos) pangan yang gencar dilakukan pemerintahan Jokowi di tahun politik. 

"Karena pemerintah mengguyur bansos, akibatnya stok CBP di Bulog saat ini hanya sekitar 1,2 juta, tidak cukup kuat mengintervensi kenaikan harga di pasar," ungkap Eliza saat dihubungi Merdeka.com di Jakarta, Selasa (13/2).

Kondisi ini, diperparah oleh masifnya penggunaaan beras sebagai alat kampanye pada musim pemilu serentak 2024. Antara lain pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan umum legislatif (Pileg) di berbagai wilayah Indonesia.

"Pesta demokrasi ini selain pilpres juga ada pilkada dan pileg yang diselenggarakan di 37 provinsi, 508 kabupaten/kota. Hajatan besar ini tentu mengerek permintaan beras mengingat seringkali silaturahmi dan kampanye yang disertai pembagian sembako," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Bulog diminta fokus untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Antara lain dengan membatasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk menekan kenaikan harga dan menstabilkan pasokan. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait polemik pemberian bantuan sosial (bansos) pangan beras kemasan 10 kilogram (kg) di tahun politik.

Jokowi menyebut, penyaluran bansos beras diperlukan untuk melindungi daya beli atas kenaikan harga beras. Menurutnya, kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga berbagai negara belahan dunia.

"Kenapa pemerintah memberikan bantuan pangan beras sebulan 10 kg kepada Bapak Ibu semua? Karena kita tahu harga beras di seluruh negara naik," kata Jokowi saat meninjau penyaluran Bansos Beras di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, Senin (19/2/20244).Jokowi menyebut, kenaikan harga beras diakibatkan oleh persolan perubahan iklim. Hal ini  berdampak pada terganggunya musim tanam padi yang menyebabkan produktivitas panen menurun.

"(Beras naik) tidak hanya di Indonesia. Kenapa naik? Karena perubahan iklim sehingga produksi berkurang dan harga naik Dan Pemerintah membantu dengan menyalurkan bantuan beras ini agar meringankan Bapak dan Ibu semuanya," ungkapnya. 

Komitmen Pemerintah

Oleh karena itu, Jokowi memastikan pemerintah akan terus menyalurkan bansos pangan beras beras kepada masyarakat  berpendapatan rendah. Tentunya, penyaluran beras ini tetap memperhatikan anggaran yang tersedia di APBN.

"Jadi ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nanti setelah Juni kita lihat APBN mencukupi atau tidak. Jadi udah terima semua?," ujar Presiden Jokowi di hadapan 1.064 penerima bansos beras.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mengatakan, saat ini, kenaikan harga beras telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.

Reynaldi mencatat, untuk harga beras medium dijual Rp 13.500 per kilogram (kg) sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp 18.500 per kg.

"Ini harga beras tertinggi sepanjang pemerintahan presiden Jokowi," ujar Reynaldi kepada Merdeka.com di Jakarta, Senin (12/2).

Selain alami kenaikan harga, lanjut Reynaldi, pasokan beras medium maupun premium juga mulai langkah di pasar tradisional. Kondisi ini menyebabkan harga beras menjadi semakin mahal.

"(Saat ini) beras melonjak dan sulitnya beras di dapati di pasar tradisional," ungkapnya.