Pemerintah Berencana Lebur BUMN Karya, Ini Tanggapan Waskita Beton

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN berencana menggabungkan BUMN sektor infrastruktur atau BUMN Karya. Nantinya, akan ada penggabungan sejumlah perusahaan menjadi tersisa 3 BUMN saja.

Terkait hal ini, Presiden Direktur PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), Poerbayu Ratsunu menuturkan, penggabungan PT Hutama Karya Persero dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk masih digodok terus oleh Kementerian BUMN. 

"Kita belum kelihatan konsepnya seperti apa, tetapi kita pikir Hutama Karya juga punya beton, tetapi cuma punya 1 pabrik, WSBP punya 9 pabrik dan kita Tbk. Apakah yang 1 pabrik ini akan masuk ke Waskita Beton atau sendiri-sendiri, kita juga belum tahu,” kata Poerbayu dalam acara media gathering, Selasa (26/3/2024). 

Poerbayu menambahkan, sampai saat ini pembahasan mengenai konsep masih belum sampai ke anak perusahaan. 

Menteri BUMN, Erick Thohir akan melakukan tiga penggabungan yaitu Pertama, menggabungkan PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Kedua, menggabungkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan Brantas Abhipraya dan Nindya Karya. Ketiga, menggabungkan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau PTPP dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Erick menuturkan masing-masing tugas yang akan diemban 3 klaster BUMN Karya tadi. Yakni, HK dan Waskita akan fokus pada jalan tol, jalan non tol, gedung institusi, hingga residen komersial.

Sementara itu, Wika, PP, hingga Adhi Karya tidak akan menggarap pada sektor yang sudah dikuasai HK-Waskita. Namun, seluruhnya punya aspek keahliannya masing-masing.

Kemudian, Adhi Karya-Nindya Karya bakal fokus menggarap sektor Engineering, Procurement, Construction (EPC). Spesialisasinya akan diarahkan pada infrastruktur air, rel, dan beberapa hal senada lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan bagi perbankan yang menyalurkan kredit kepada perusahaan BUMN Karya, yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) agar menerapkan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menuturkan, pihaknya meminta perbankan untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

"Sebagai bagian dari manajemen risiko dalam menjalankan pemberian kredit, termasuk meminta bank untuk membentuk pencadangan kredit yang memadai dalam mengantisipasi potensi kerugian sesuai ketentuan yang berlaku," kata Dian dalam keterangan resminya, ditulis Selasa (16/1/2024). 

Adapun total eksposur atas perusahaan BUMN Karya sekitar 2% dari total kredit perbankan nasional, yang mayoritas telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Di samping itu, ia menjelaskan, Waskita Karya dan Wijaya Karya saat ini masih dalam upaya proses restrukturisasi kepada Kreditur dalam upaya menjaga kinerja Perseroan. BUMN Karya tersebut juga tengah berproses untuk perbaikan tata kelola dan manajemen risiko, termasuk transformasi bisnis, efisiensi, dan divestasi atas aset.

"OJK senantiasa memonitor restrukturisasi yang akan dilakukan BUMN Karya sehingga dapat dilaksanakan secara terukur dan prudent dengan tetap memperhatikan berbagai kepentingan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro, meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor karya untuk segera melakukan penyelesaian utang terhadap sejumlah vendor. Menyusul, tengah gencarnya aksi BUMN karya untuk melakukan divestasi atau pelepasan ruas tol dalam beberapa waktu ke depan.

Meski demikian, Tory tidak menyebutkan secara pasti vendor yang dimaksud. Dia juga tidak menyebutkan nominal utang BUMN karya terhadap mitranya dalam membangun jalan tol.

MTI berharap uang divestasi jalan tol ini digunakan untuk membayar utang BUMN karya ke vendor kan, seperti yang kemarin ramai," ujar Tory dalam acara konferensi pers Catatan Akhir Tahun MTI di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim, Jakarta Timur, Rabu (27/12/2023).

Tory menyebut, percepatan penyelesaian utang BUMN karya terhadap vendor konstruksi ini untuk memperbaiki tata kelola ekosistem sektor infrastruktur di Indonesia. Mengingat, pemerintah tengah serius menggenjot pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia.

"Penyelesaian tuntas pembayaran vendor konstruksi untuk menerapkan semangat UU jasa konstruksi, dan menjaga momentum pembangunan infrastruktur transportasi ke depan," tegas Tory.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespon pernyataan Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) terkait utang perusahaan BUMN kepada perusahaannya, PT Bukaka Teknik Utama senilai Rp300 miliar.

Erick menyebut, utang perusahaan BUMN terhadap perusahaan milik JK tersebut untuk pembangunan proyek lama.

Namun dia dia tidak merinci secara detail kronologi atas utang yang dimaksud. Dengan kata lain, utang terjadi sebelum dirinya menjabat Menteri BUMN. 

"Saya yakini ini kan project (proyek) lama ya, maksudnya bukan zaman saya," kata Erick kepada awak media di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (13/10).