Tiru Insentif Inflasi, Daerah Bisa Kelola Air Bersih Diusulkan Dapat Rp 10 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usul memberikan hadiah tambahan anggaran kepada daerah-daerah dengan pengelolaan air bersih laik minum terbaik.

Usul itu telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang bakal menerapkan prinsip semi otonomi agar pengelolaan air ditangani oleh daerah. Semisal penanganan sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh kabupaten/kota, bukan pemerintah pusat. 

"Kemudian dalam rangka manajemen air termasuk air yang bersih dan air yang minum, itu karena dikelola oleh daerah, salah satu cara kita membuat iklim yang kompetitif antar daerah. Jadi biar mereka saling berlomba untuk me-manage dengan sebaik-baiknya," ujarnya di sela rangkaian acara World Water Forum ke-10 di Nusa Dua Bali, Rabu (22/5/2024).

Tito mengatakan, pemerintah daerah dengan capaian program air terbaik nantinya bakal diberikan penghargaan. Di sisi lain daerah dengan catatan tak baik pun akan diberikan punishment, atau minimal teguran. 

Dalam pemberian reward, Kemendagri hendak mencontoh sistem insentif fiskal yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sehingga nantinya daerah-daerah dengan prestasi air bakal mendapat anggaran tambahan.

"Seperti untuk penanganan inflasi, itu Bu Menteri Keuangan kami usul siapkan 1 tahun Rp 1 triliun untuk 100 provinsi, kabupaten/kota yang dianggap terbaik menangani inflasi, per 4 bulan. Rp 10 miliar untuk satu daerah, masuk ke dalam tambahan APBD dia," terangnya sembari mencontohkan pemberian insentif fiskal.

Sementara untuk daerah yang dianggap berhasil mengelola sistem air minum diusulkan pemberian hibah anggaran senilai Rp 10 miliar per daerah. Namun, Tito mengaku belum menyiapkan detil kebijakannya seperti apa. 

"Totalnya saya belum tahu, apakah 100 daerah atau cukup 10 daerah, nanti akan dibicarakan teknisnya dengan ibu Menteri Keuangan dan bapak Menteri PUPR," imbuh dia. 

"Nanti akan diberi indikator oleh bapak Menteri PUPR. Misalnya akses bersih air minum semua terpenuhi di daerah itu, misalnya. Kemudian me-manage dengan bagus, sehat. Irigasi berjalan lancar, misalnya. Nanti kisi-kisinya dari Menteri PUPR," urainya. 

Adapun Menerima PUPR Basuki Hadimuljono sempat mengutarakan rencananya untuk memberikan reward kepada daerah dengan program sanitasi yang baik. Tak hanya sekadar sertifikat, tapi juga dalam bentuk tambahan anggaran seperti dilakukan Sri Mulyani kepada daerah yang sukses mengatasi tekanan inflasi. 

"Menteri keuangan juga begitu, kalau ada Pemda-Pemda yang bisa mengelola uangnya dengan baik itu diberi insentif tambahan uang Rp 10 miliar gitu kan," ungkap Basuki pada kesempatan lain dalam World Water Forum ke-10 Bali. 

"Ini sekarang indikatornya salah satu adalah PDAM, karena kita punya PDAM tidak banyak yang sehat, mungkin hanya 30-40 persen dari PDAM seluruh Indonesia yang sehat, yang lainnya masih dalam ICU (gawat). Jadi salah satu indikator pemda kinerjanya itu adalah kondisi PDAM-nya," tuturnya. 

Sebelumnya, PT Danareksa (Persero) dalam implementasi Indonesia Water Fund (IWF) membangun Sistem Pengelolaan Air Minum atau SPAM Bandung melalui pembentukan konsorsium. Terdiri dari ekosistem Holding BUMN Danareksa beserta PT CITIC Environtech Indonesia dan SUEZ (Singapura) Services Pte Ltd. 

Pengumuman konsorsium ini dilakukan di sela-sela kegiatan World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center, dan turut disaksikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Seusai acara, Tiko sapaan akrab Kartika mengemukakan, pemerintah bersama BUMN dan stakeholders terkait hendak membangun ekosistem air. Mulai dari air baku, pemasangan pipa hingga ke reservoir, sampai dengan penyaluran ke masyarakat. 

"Harapannya nanti bandung jadi salah satu pilot project dari kita yang bisa memberikan akses air yang baik kepada masyarakat bandung," ujar Tiko, dikutip Selasa (21/5/2024).

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi menjelaskan, pembangunan SPAM Bandung berkapasitas 3.500 liter per detik ini menghabiskan investasi sekitar Rp 3,7 triliun.

"Kalau yang di Bandung investasinya Rp 3,7 triliun, dari distribusi dari source to tap. Jadi masuk dari pengambilan air di (Waduk) Saguling sampai ke rumah. Ada 350 ribu sambungan rumah," jelas Yadi. 

Menimpali pernyataan Yadi, Tiko mengasumsikan itu bukan nilai investasi kecil. "Satu kota aja Rp 3,7. Jadi bayangin kalau satu Indonesia, kebayang berapa kan?" ungkapnya.

Lebih lanjut, Yadi mengatakan pembangunan SPAM Bandung ini membutuhkan waktu penyelesaian bertahap selama 3 tahun hingga 2027. Pembangunannya pun 100 persen menggunakan pipa baru, sehingga nantinya sambungan air ledeng ini diklaim bakal memberikan saluran air laik minum.

"Jadi kita benar-benar menampung, mengolah kembali dan memasukan lagi menjadi paling tidak clean water," ungkap dia.