Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah?

Bangun Kantor di IKN, LPS Siapkan Dana Super Jumbo

Secara hukum Kantor Pusat LPS harus berkedudukan di ibu kota negara. Oleh karena itu jika ibu kota negara pindah maka kantor LPS juga harus pindah.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 28 Mei 2024, 17:31 WIB

Diterbitkan 28 Mei 2024, 17:31 WIB

Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Foto: IKN.go.id

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkap perkembangan terkait proses pemindahan kantornya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bahwa dana untuk pembangunan kantor LPS di IKN telah naik dari sebelumnya sebesar Rp 891 miliar.

“(Dana pembangunan kantor LPS di IKN) kini bisa Rp 1 triliun lebih," kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor LPS, Jakarta pada Selasa (28/5/2024).

Ia pun memastikan bahwa LPS mematuhi ketentuan hukum yang mengharuskan lembaga tersebut bertugas di ibu kota negara, yang nantinya segera dipindah ke Nusantara.

"By law (secara hukum), Kantor Pusat LPS berkedudukan di ibu kota negara. Jadi kalau ditugaskan di mana saja siap. Kita pindah sesuai perintah," jelasnya.

Purbaya menargetkan pembangunan tahap pertama kantor LPS di IKN Nusantara rampung pada Agustus 2024.

"Agustus sebagian lantai pertama dibangun, dan pembangunan mencakup 3 tahap,” bebernya. Untuk pembangunan fase ketiga ditargetkan selesai pada April 2025 mendatang.

Namun Purbaya juga menyebut, pemindahan karyawan LPS ke IKN akan mengalami keterlambatan. Hal itu lantaran adanya sedikit kendala dalam proses pembangunan.

"Kita sudah siapkan orang-orang (karyawan LPS) yang akan pindah tahap pertama. April tahun depan kita siap (pindah kantor) ke sana," tambahnya.

Sri Mulyani Kucurkan Rp 4,8 Triliun APBN Demi Bangun IKN, untuk Apa Saja?

Hutama Karya memperoleh kontrak pembangunan gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara senilai Rp 766 miliar. (Dok Hutama Karya)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap penggunaan anggaran negara untuk menbangun Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sejak Januari hingga April 2024, dana APBN yang digunakan sudah sebesar Rp 4,8 triliun.

Angka ini masih jauh dari pagu anggaran pembangunan IKN yang dialokasikannya. Untuk 2024, pemerintah menetapkan pagu anggaran sebesar Rp 39,8 triliun.

"Untuk anggaran IKN, anggarannya Rp 39,8 triliun tapi realisasi Rp 4,8 triliun. Jadi baru 12,1 persen," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (27/5/2024).Penggunaan anggaran ini dibagi benjadi dua jenis. Pertama, untuk pembangunan infrastruktur sudah menggunakan Rp 2,8 triliun uang negara dari alokasi sebesar Rp 36,5 triliun.

"Ini yang sedang dilakukan dari mulai gedung di kawasan istana, kawasan Kemenko dan kementerian lain, gedung OIKN juga, tower dari rusun ASN, untuk Hankam, rumah tapak dari menteri dan Rumah Sakit IKN," urainya.

Infrastruktur Fisik

Pembangunan Istana Negara dan Kantor Presiden, serta lapangan upacara di kawasan inti pusat pemerintahan Kota Nusantara, IKN masa depan Indonesia hingga kini sudah mencapai 54,7 persen. Foto: IKN

Pembangunan infrastruktur fisik juga dilakukan di sektor jalan tol IKN dan jembatan IKN, jalan san jembatan, bandara VVIP serta penyempurnaan bendungan Sepaku Semoi, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Sementara itu, untuk proyek non infrastruktur sudah digelontorkan sebanyak Rp 2 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 3,2 triliun.

"Jadi sudah cukup banyak yang dilakukan dari mulai perencanaan, promosi, publikasi, sosialisasi, rekomendasi, pemetaan, dukungan pengamanan polri dan lain-lain," ucap Sri Mulyani.