Israel Ternyata Diam-Diam Minta Pengakuan Indonesia, Begini Ceritanya

Liputan6.com, Jakarta Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi mengungkapkan, selama proses pengajuan aksesi Indonesia untuk Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Israel mensyaratkan ada pengakuan.

Israel sempat menjadi salah satu negara yang menolak keanggotaan Indonesia untuk OECD karena mensyaratkan ada rekognisi. Edi mengatakan bahwa dalam hal ini, posisi Pemerintah Indonesia sudah jelas menolak pengakuan tersebut.

"Sebenarnya satu negara itu (Israel) bukan memblokade, dia hanya mensyaratkan adanya rekognisi. Posisi kita kan jelas dengan dia. Bahkan kita jelaskan ke mereka, kita sendiri sudah sampaikan dari sejarah zaman dulu, zaman Pak Ali Alatas pun sudah kita sampaikan syaratnya," kata Edi saat media briefing 'Peran Kepemimpinan Indonesia Dalam Kerja Sama Ekonomi Internasional' dikutip dari Antara, Kamis (30/5/2024).

Persyaratan Israel Ditolak Indonesia

Edi juga menilai persyaratan pengakuan itu tidak hanya ditolak dalam konteks rekognisi antara pemerintahan, melainkan impresi masyarakat Indonesia terhadap Israel sendiri sudah kian memburuk.

Hal itu merupakan imbas dari berbagai serangan yang dilancarkan Israel terhadap Palestina. Yang terakhir, tentara Israel menyerang area pengungsian di Rafah.

"Ini bukan soal rekognisi yang ditetapkan pemerintah, tapi impresi masyarakat kita itu bagaimana," ujarnya.

Di tengah tekanan dunia untuk segera melakukan solusi antardua negara (two state solution), Pemerintah Israel masih enggan melakukan hal tersebut.

Edi menilai bahwa Israel sebagai anggota OECD harusnya mematuhi tiga pilar utama organisasi yang ditetapkan, yakni values, visions, priorities. Di samping itu, lanjutnya, Israel seharusnya juga mematuhi prinsip OECD untuk mempromosikan perdamaian (promote peace).

"Bahkan di 2007, ada initial meeting convention menyatakan promote peace dan itu masih sampai sekarang diakui. Kita angkat, itu dulu sepakat loh promote peace. Sekarang bagaimana? Mau diakui enggak?," tuturnya.

Saat ini Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang berstatus sebagai negara aksesi OECD. Indonesia telah menerima Peta Jalan Aksesi pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2-3 Mei 2024.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, menyebut Indonesia menjadi negara di Asia yang berhasil memasuki tahap aksesi keanggotaan OECD tercepat, yakni hanya dalam waktu 7 bulan. 

“Indonesia hanya perlu 7 bulan kemarin, memang masih akan diassesment untuk diterima menjadi anggota OECD,” kata Susiwijono dalam sambutannya di acara Talkshow Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Bahkan jika dibandingkan dengan negara lain seperti Argentina, Singapura, dan Thailand sudah bertahun-tahun mengajukan aksesi. Namun, Indonesia sangat cepat, hanya 7 bulan. Hal itu membuktikan bahwa kepercayaan internasional kepada Indonesia sangat tinggi.

“Argentina mereka hampir 5 tahun sendiri dan juga sebenarnya ada Singapura dan Thailand negara-negara ASEAN yang sudah beberapa tahun ini masih belum diterima aksesinya, artinya kepercayaan internasional pada Indonesia sangat tinggi khususnya dalam melakukan reform ke depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Susiwijono mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD yang mendampingi Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen OECD Mathias Cormann, di Kementerian Pertahanan Selasa (28/5/2024).

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen OECD menyampaikan penjelasan kepada Menhan Prabowo mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam proses keanggotaan Indonesia di OECD. Hal ini sehubungan dengan pasca diterimanya Peta Jalan Aksesi OECD Indonesia pada PTM OECD di Paris 2-3 Mei lalu.

“Secara khusus Sekjen OECD ini bertemu dengan para pimpinan di negara kita. Kemarin seharian kami mengantarkan  pertama bertemu dengan Presiden di Istana Bogor kemudian dengan presiden terpilih pak Prabowo Subianto kita juga mengantar dan juga dengan pimpinan parlemen DPR dan kita juga diskusi pasti dengan Pak Menko perekonomian selaku ketua tim nasional untuk keanggotaan Indonesia di OECD,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa masuknya Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-opeartion and Development (OECD) dapat menjadi salah satu dorong untuk menjadi negara maju.

Sebagai informasi, Indonesia saat ini masih dalam proses masuk keanggotaan OECD atau aksesi.

Seiring proses aksesi tersebut, Indonesia mentargetkan kenaikan pendapatan per kapita di atas USD 12.000 pada 2025 mendatang.

"Tentu kita target yang lebih tinggi di USD 12.000 dalam 10 tahun ke depan, kemudian dalam 20 tahun ke depan kita tingkatkan lagi menjadi USD 24.000 hingga USD 30,000," kata Airlangga dalam konferensi pers di St Regis Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Airlangga melanjutkan, aksesi OECD ini juga penting untuk mengawal proses Indonesia lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (midle income trap) dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Selain itu, Airlangga juga memproyeksikan produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan naik 1% jika berhasil menjadi negara anggota OECD.

(Diharapkan dapat) memberi manfaat bagi dunia usaha, para pekerja, dan UMKM, serta mendorong ketahanan ekonomi nasional dan lapangan kerja," tuturnya.